Melawan Pelumpuhan DPR Dalam UU Corona 2/2020!
UU 2/2020 adalah tentang Penetapan Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. UU No.2/2020 diyakini melanggar konstitusi karena bertentangan dengan konstitusi. ..
Rizal Ramli: Kok Makin Ngawur, Negara Hukum Tidak Kenal Imunitas
Keberadaan UU 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Covid-19 turut dikritik oleh tokoh nasional DR. Rizal Ramli.Ini lantaran UU yang dikena..
Iwan Sumule: UU Corona Bentuk Kejahatan Serius Terhadap Konstitusi Negara, MK Wajib Batalkan!
Keberadaan UU 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Covid-19 terus ditentang karena dianggap menjadi alat berbuat jahat.Jaringan Aktivis Pr..
Din Syamsuddin: UU Corona Bukan Sebatas Penyelewengan, Tapi Pembangkangan Pada UUD 1945
Kehadiran UU 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Covid-19, atau biasa disebut UU Corona bukan hanya penyimpangan dan penyelewengan, ..
Menkeu Era Soeharto: UU Corona Sarat Moral Hazard Dan Mempercepat Kebangkrutan Ekonomi Indonesia
Aspek impunitas pada UU 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi virus Corona baru (Covid-19) memicu moral hazard.Demikian disampaikan mantan M..
Din Syamsuddin: Saya Berharap MK Sadar Ada Hakim Yang Tertinggi
Gugatan Koalisi Masyarakat Penegak Keadilan (KMPK) terhadap UU 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi virus Corona baru (Covid-19) disebut ol..
Di Mata Din Syamsuddin, UU Corona Masuk Kategori Kejahatan Luar Biasa
UU 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Covid-19 merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan, dalam hal ini rakyat Indonesia. Begi..
Parade Nusantara: Tidak Berhak Kelola Dana Desa, Kewenangan Kemendes Diamputasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dianggap tidak lagi memiliki peran pengaturan dalam pengelolaan dana desa (DD).Pasalnya, aturan hukum yang mengatur fu..
Melebar Ke Sulawesi, ProDEM Sulsel Suarakan Tritura Di Kantor Dewan Rakyat
Tak hanya di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI di Jakarta, aksi turun ke jalan juga dilakukan aliansi mahasiswa Pro Demokrasi Sulsel (Makassar), Kamis (16/7).Aksi yang digelar di depan Gedung DPRD Provinsi..
UU Corona 2/2020: Cara Sistemik Bernuansa Moral Hazard Amankan Bisnis Oligarki?
PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemik Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancama..
Ketua ProDEM: Demi “Muluskan” Dana Covid-19, Jokowi Memang Perlu Buang Banyak Lembaga
Rencana Presiden Joko Widodo yang akan menghapus 18 lembaga pemerintahan tidak membuat Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule kaget.Menurutnya, langkah itu cukup beralasan ..
Ngotot Minta Dibatalkan, Iwan Sumule: UU Corona Memorak-porandakan Sistem Bernegara Kita
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengkonfirmasi dan menyatakan sah barang bukti permohonan pengujian UU 2/2020 yang diajukan oleh Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM).Namun demikian, K..
Perbaikan Gugatan ProDEM Atas UU Corona Resmi Diterima
Tim advokasi Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) telah menyampaikan 7 poin perbaikan permohonan pengujian UU 2/2020 tentang Corona di persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (13/7) siang.S..
ProDem Sampaikan 7 Perbaikan Permohonan Uji UU Corona, Petitum Tak Diubah
Tim advokasi Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) telah melengkapi perbaikan permohonan pengujian UU 2/2020 tentang Corona di Mahkamah Konstitusi (MK).Sidang lanjutan yang digelar di Gedung MK, Ja..
Din Syamsuddin: UU Corona Bukan Hanya Pengabaian Sosial, Tapi Juga Penzaliman Pada Rakyat
UU 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Covid-19, atau biasa disebut UU Corona, turut digugat Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (..
