Mencuat Ganjar Pakai Dana Baznas untuk Kader PDIP, Jokowi Tidak Boleh Tinggal Diam

"Saya kira patut dicurigai Ganjar menggunakan dana-dana yang tidak jelas untuk mendanai kepentingan partai maupun pribadinya dengan adanya temuan penggunaan dana Baznas untuk kepentingan renovasi rumah kader PDIP meskipun pada akhirnya dibatalkannya," ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/1).

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, hal tersebut menjadi domain Bawaslu, aparat penegak hukum, dan pemerintah untuk menelusuri apakah adanya dugaan pelanggaran penggunaan dana Baznas untuk kepentingan partai politik, kolusi, korupsi dan nepotisme. Bahkan kata Saiful, seluruh pelanggaran serius lainnya oleh kepala daerah mestinya ditindaklanjuti oleh pemerintah.

"Bawaslu, KPK, Kepolisian, Kejaksaan sampai Kemendagri serta Presiden Jokowi jangan tinggal diam dalam kasus Ganjar ini. Karena kalau menjadi kebiasaan maka akan merusak citra pemerintah yang seolah-olah Baznas menjadi tempat atau sarana pemanfataan dana oleh pejabat-pejabat baik yang ada di pusat atau di daerah," kata Saiful.

Karena kata Saiful, publik bisa jadi berpikir bahwa dana-dana Baznas tidak clear dan clean dalam pemanfaatannya. Bahkan, sangat mungkin penggunaan dana Baznas menjadi bancakan orang-orang yang memiliki pengaruh dalam hal ini.

"Dengan terjadinya kasus Ganjar ini, maka publik berpikir bahwa pengawasan kepada Baznas tidak berfungsi dengan baik, sehingga DPR saya kira sangat perlu memanggil pimpinan Baznas untuk dapat dimintai pertanggung jawaban dan klarifikasi," pungkas Saiful.