Fraksi Gerindra Dukung Anies Banding PTUN soal UMP

"Kalau untuk urusan UMP tentunya saya dan Fraksi Gerindra mendukung yang terbaik buat para pekerja di bawah naungan pemprov DKI," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta, Rabu (27/7).

Politikus Gerindra itu menegaskan, dengan adanya peningkatan upah ini diharapkan para buruh dapat hidup lebih layak.

"(UMP) Dikembalikan ke kemampuan keuangan daerah itu sendiri, karena siapa pun berhak hidup layak di Jakarta," ungkap Rany.

Seperti diketahui, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta terkait pembatalan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dengan demikian, UMP di Jakarta batal naik 5,1 persen atau sebesar Rp225.667. PTUN Jakarta juga meminta para tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp642.000.

Melalui upaya banding ini, Pemprov DKI berharap jika nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai Kepgub dengan besaran senilai Rp 4.641.852 sesuai Kepgub No.1517 Tahun 2021 tidak dibatalkan.

Hal ini karena nilai UMP yang ditetapkan dalam Kepgub tersebut telah mempertimbangkan angka inflasi, serta kelayakan dan kesejahteraan hidup pekerja.