Tidak di Indonesia, Tidak di Amerika, Jokowi Teralienasi Kekuasaanya?

Sebagaimana dikabarkan, Jokowi dan rombongan tiba di Pangkalan Militer Andrews, Washington D.C., Amerika Serikat, Selasa (10/5), sekitar pukul 21.40 waktu setempat atau pukul 08.40 WIB, Rabu. Namun, tak ada penyambutan resmi dari pejabat Amerika.

Jokowi hanya disambut oleh anak buahnya sendiri. Setelah pintu pesawat terbuka, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Rosan Roeslani naik ke pesawat dan mempersilakan Presiden Jokowi dan Iriana untuk turun dari pesawat.

Setibanya di hotel, hanya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang telah tiba di AS lebih awal, yang menyambut Presiden Jokowi dan rombongan.

Jokowi benar-benar kesepian, kekuasaannya tak dianggap. Di Amerika, Jokowi teralienasi.

Kita jadi teringat, saat Jokowi enggan sholat Idulfitri di masjid Istiqlal dan memilih ke Yogyakarta. Kuat dugaan, di Istiqlal Jokowi akan teraliensi, tak dianggap oleh jamaah.

Apalagi menjelang Pemilu 2024, semua sibuk membincangkan Capres walaupun masih ada presiden eksis. Jokowi seperti sudah tak dianggap, ada dan tiadanya tidak berdampak.

Yang agak mengkhawatirkan, jika alienasi itu menjadi amuk massa, kemarahan rakyat seperti di Srilanka. Di Srilanka, rumah perdana menterinya dibakar meskipun sudah mundur.

Nampaknya, perdana menteri Sri Lanka terlambat mundur. Rakyat sudah marah karena utang yang menumpuk ke China untuk proyek infrastruktur dan korupsi keluarga pejabat.

Perdana Menteri Sri Lanka telah kehilangan harga diri dan harta, juga kehormatan. Dia, bahkan lebih hina dari rakyat biasa.

Adapun utang di Indonesia memiliki karakteristik yang mirip. Utang besar ke China untuk memuaskan syahwat infrastruktur sekaligus masifnya korupsi pejabat dan keluarganya.

Tentu saja, apa yang terjadi di Sri Lanka bukan mustahil akan terjadi di Indonesia. Hanya saja, jika rezim mengambil langkah tepat, tidak terlambat, mungkin dampak buruk dapat dihindari. Termasuk, dapat menghindari amukan rakyat yang membakar rumah pejabat seperti di Sri Lanka.


*Penulis merupakan sastrawan politik