Pernyataan Menag Sudah Tepat, Jadi Bahan Introspeksi Pihak-pihak yang Selama Ini Sinis Ada Orang NU di Pemerintahan

Dalam sejarah berdirinya NKRI yang berusia 76 tahun, meskipun NU, kiai-kiai, dan santri-santri ikut mengambil peran penting dalam masa pergerakan, persiapan hingga mempertahankan kemerdekaan, tetapi NU tidak 'kemaruk' kekuasaan dan selalu meletakkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan kelompok dan golongan dan NU tidak pernah merasa iri jika ada orang non-NU jadi presiden.

Bung Karno yang berkuasa lebih dari 22 tahun adalah kader Muhammadiyah. NU tidak pernah mempersoalkan background organisasi Bung Karno.

Bahkan NU mendukung Bung Karno ketika dalam kesulitan dengan memberinya gelar waliyul amri dloruri bi assyaukah dalam menghadapi pemberontakan PRRI/ Permesta, DI/TII dll.

Presiden Soeharto yang berkuasa lebih dari 30 tahun juga kader Muhammadiyah dan tidak memberikan tempat bagi warga NU duduk di posisi strategis. Tetapi Warga NU tetap loyal terhadap Pemerintah.

KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai satu-satunya representasi Warga NU yang menduduki posisi presiden dan baru berkuasa beberapa bulan pada akhirnya dijatuhkan dengan cara-cara yang tidak bermartabat. Siapa yang menjatuhkan Gus Dur dari posisi Kepala Pemerintahan?  

Yang menjatuhkan Gus Dur adalah mereka yang "kemaruk" (serakah) terhadap kekuasaan. Yang menjatuhkan Gus Dur adalah mereka yang merasa Indonesia hanya boleh dipegang oleh kelompoknya.

Artinya, dalam 76 tahun Indonesia berdiri, Warga NU hanya diberikan waktu 20 bulan saja untuk jadi presiden. Pertunjukan unfairness telah diukir dalam sejarah. Sekarang ketika NU mulai diberikan beberapa posisi strategis oleh Pemerintahan Jokowi, ada saja pihak yang nyinyir terhadap portofolio yang diberikan kepada warga NU.

Apa yang disampaikan Gus Yaqut sudah benar bahwa Depag RI merupakan rintisan dari para tokoh-tokoh NU di Pemerintahan. Dan apa yang disampaikan Gus Yaqut seharusnya menjadi bahan instrospeksi pihak-pihak yang selama ini terlalu serakah mengambil posisi di pemerintahan untuk kepentingan-kepentingan kelompok dan jaringan mereka.

*Rois Syuriyah PCINU Tiongkok