Kemnaker Agendakan Empat Isu Prioritas Menyambut Presidensi G20 2022

Keempat isu priortas tersebut yakni penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan dunia kerja (sustainable job creation towards changing world of work); pasar tenaga kerja inklusif dan kuota kerja bagi penyandang disabilitas (inclusive labour market and job quotas for people with disabilities).

Lalu pengembangan kapasitas manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan (human capacity development for sustainable growth of productivity); dan perlindungan tenaga kerja adaptif terhadap perubahan dunia kerja (adaptive labour protection in the changing world of work).

"Kita semua sudah melalui banyak diskusi dalam rangka kurasi, pengayaan, dan pemantapan keempat isu tersebut untuk bisa sampai ke hari ini," ujar Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi saat membuka Rakor Pembahasan Substansi Persiapan Pertemuan Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 Presidensi Indonesia 2022 di Jakarta, Selasa (31/8).

Sejalan empat isu prioritas tersebut, diperlukan pendekatan dan sasaran kebijakan untuk menciptakan pasar kerja berkelanjutan dan inklusif; meningkatkan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja; serta memastikan perlindungan yang adaptif bagi semua pekerja di masa pemulihan dan era otomatisasi.

"Pendekatan lainnya yakni meningkatkan aksi kolektif global dalam rangka pemulihan sektor ketenagakerjaan akibat pandemi," lanjutnya.

Pandemi Covid-19 telah memengaruhi kondisi ketenagakerjaan secara global. Kondisi ini menyebabkan peningkatan kehilangan jam kerja sebesar 8,8 persen atau setara dengan 225 juta pekerjaan penuh waktu. Bahkan ILO memperkirakan, pengangguran global meningkat hingga 33 juta orang dan tingkat pengangguran meningkat sebesar 1,1 persen.

Tantangan besar lainnya adalah perubahan pasar tenaga kerja karena revolusi industri dan transformasi teknologi. Banyak ahli melihat pandemi Covid-19 secara masif telah mempercepat proses otomatisasi melalui transisi digital dan penyesuaian terhadap proses produksi.

"Ekonomi digital memperlebar proporsi tenaga kerja informal, yang perlu perhatian terhadap pemenuhan standar dan norma kerja layak (decent work), " katanya.

Anwar Sanusi menyatakan, Menaker Ida Fauziyah telah memberi arahan agar Forum G20 mampu menghasilkan komitmen bersama, serta strategi-strategi efektif dan konkret dalam memperluas kesempatan kerja.

"Semoga apa yang kita upayakan menghasilkan hal yang tidak hanya mengedepankan kepentingan Indonesia dan negara-negara anggota G20, tetapi juga dapat mewakili ASEAN dan global, " tutup Anwar Sanusi.