Kisruh Cat Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Arteria dan Teman-Temannya Idap Sindrom Lupa Akut

Politikus PDI Perjuangan itu menyebut proses pembahasan anggaran pengecatan pesawat kepresidenan sudah diketok pada 2019. Bahkan, Demokrat juga disebut Arteria ikut dalam pengesahan tersebut.

Menanggapi tudingan Arteria Dahlan, pihak Demokrat pun mengingatkan kembali bahwa Presiden Joko Widodo, Fraksi PDIP, dan tim sukses Joko Widodo, menolak pembelian pesawat kepresidenan oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada 2014.

"Joko Widodo yang ketika itu masih Gubernur DKI Jakarta, Fraksi PDIP yang diwakili Tjahjo Kumolo, Maruarar Sirait tim sukses Bapak Joko Widodo waktu itu, pesawat kepresidenan belum saatnya dibeli. Menurut mereka, lebih baik buat pendidikan dan kesehatan, atau buat mengelola bencana, bahkan mengusulkan untuk dijual kembali," terang Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Rabu (4/8).
 
"Padahal, bagus mana APBN era Bapak SBY waktu itu dengan era sekarang? Publik kan tahu dulu kuat sekali keuangan negara kita. Kita juga belum dilanda pandemi seperti sekarang," sambungnya.

Lalu, lanjut Zaky, baru di era Presiden SBY-lah, Indonesia berhasil membeli pesawat kepresidenan setelah 69 tahun merdeka. Hal ini menunjukan sisi visioner seorang SBY.

"Membeli pesawat karena memikirkan keselamatan dan kepentingan presiden-presiden selanjutnya setelah Bapak SBY, yang dimulai dari Bapak Joko Widodo. Beliau pun hanya menggunakan beberapa bulan dan beberapa kali saja karena tidak setiap hari digunakan," ujarnya.

Herzaky pun menilai Arteria mengidap sindrom lupa dengan UU MD3. Ia pun menyindir Arteria tengah bermimpi kalau DPR RI, termasuk Partai Demokrat, sudah membahas dan menyetujui pengecatan pesawat kepresidenan.

"Nomenklatur pengecatan pesawat itu merupakan satuan tiga. Dan berdasarkan UU MD3 DPR tidak bisa mengecek sampai ke satuan tiga," jelasnya.

Selaku anggota Dewan yang terhormat, kata Herzaky, seharusnya Arteria sangat paham dengan UU MD3 yang layaknya buku panduan dasar anggota Dewan.

"Belagak bahas-bahas prosedur administrasi hukum, tapi ternyata UU MD3 saja tidak paham, lalu sebar hoax Demokrat sudah menyetujui anggaran pengecatan pesawat itu," kritik Zaky.

Lebih lanjut, Zaky menyampaikan, kalau memang paham proses administrasi hukum, Arteria membaca dulu baik-baik UU No.2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Pemerintah bisa melakukan realokasi dan refokus anggaran negara untuk dipindahkan ke penanganan pandemi covid-19. Termasuk anggaran buat cat pesawat bisa dialihkan ke anggaran untuk penanganan pandemi.

"Jadi, entah memang tidak paham, atau mau berbohong, ketahuan Arteria dan teman-temannya itu tidak benar kalau berdalih ini sudah dianggarkan sejak tahun 2019, lalu sah-sah saja digunakan anggarannya," tutur Zaky.

Terakhir, lanjutnya, pengecatan pesawat ini momentumnya sangat tidak tepat. Karena negara masih sekarat akibat penanganan Covid-19 yang seakan tidak terarah dan tidak ada peta jalan yang terukur.

Lalu anggaran untuk penanganan Covid-19 juga masih banyak berutang. Kekurangan oksigen masih terus terjadi, obat langka, vaksin kosong dimana-mana, dan masih banyak insentif tenaga kesehatan yang belum dibayarkan.

Seharusnya setiap anggaran yang ada, diutamakan untuk menyelamatkan nyawa dulu.

"Sudah anggaran terbatas, banyak utang, dana yang ada malah tidak digunakan untuk fokus menyelamatkan manusia. Ini menimbulkan kesan kalau pemerintah ini entah memang tidak niat atau tidak fokus menyelamatkan nyawa rakyat selama pandemi," kritiknya lagi.

Jangan karena gagap dan gagal menangani pandemi ini, ujarnya, lalu menuduh pihak-pihak yang konsisten memperjuangkan nyawa rakyat seperti Partai Demokrat. Hanya untuk mencari kambing hitam dan mengalihkan perhatian publik dari kegagalan pemerintah menangani pandemi.

"Publik juga sudah cerdas dan tahu, Demokrat selalu bersama rakyat sejak pandemi Covid-19. Dukungan nyata Demokrat dengan hasil nyata yang dirasakan rakyat. Tuduhan apapun dari siapapun, apalagi seorang Arteria Dahlan, takkan bisa menghapus apa yang telah rakyat rasakan dari perjuangan Demokrat untuk rakyat," demikian Herzaky.