Parlemen Thailand Beri Izin Pemerintah Pinjam Rp 228 Triliun Dana Publik Untuk Penanganan Covid-19

RUU tersebut lolos dengan 270 suara dari total 469 kursi di parlemen pada Kamis (10/6).

Dimuat Bangkok Post, RUU tersebut masih menimbulkan kontroversi lantaran akan melebihi batas utang publik pemerintah.

Menteri Keuangan Arkhom Termpittayapaisith pada Rabu (9/6) berdalih, pinjaman tersebut sangat diperlukan untuk memerangi Covid-19 dan tidak akan melebihi batas rasio utang publik.

Di hadapan parlemen, Arkhom menjelaskan, pemerintah telah memanfaatkan sumber pendanaan yang tersedia di bawah UU memerangi Covid-19, namun belum cukup untuk menghadapi gelombang baru.

Terlebih, pemerintah juga belum bisa mengumpulkan banyak pendapatan pajak untuk tahun fiskal 2021 karena banyaknya bisnis yang tutup dan pendapatan yang terdampak pandemi.

Hal serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Ia mengatakan, negara sangat membutuhkan pinjaman karena tidak ada yang tahu kapan krisis Covid-19 akan berakhir.

Setelah disetujui, kontrak pinjaman 500 miliar bath baru bisa ditandatangani pada 30 September tahun depan. Dekrit pinjaman diterbitkan di Royal Gazette dan mengikuti dekrit pinjaman darurat satu triliun baht tahun lalu.

Sekitar 30 miliar baht dialokasikan untuk membeli perlengkapan medis, obat-obatan, suntikan vaksin, penelitian dan pengembangan vaksin. Sebanyak 300 miliar baht disisihkan untuk mendanai skema bantuan bagi orang-orang di berbagai sektor, dan sisanya dialokasikan untuk proyek rehabilitasi sosial dan ekonomi.

Kantor Pengelolaan Utang Publik memproyeksikan rasio utang publik terhadap PDB pada akhir tahun fiskal 2020-2021 menjadi 58,6 persen, mendekati batas atas kerangka keberlanjutan fiskal 60 persen, dengan asumsi pemerintah menghabiskan satu triliun baht dan 100 miliar dari pinjaman baru.