Ledakan Covid Bangkalan Dan Kudus, DPR: Kemenkes Jangan Kendor!

Berkenaan kasus Covid-19 di Bangkalan, anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati secara khusus menyoroti data Dinas Kominfo Jawa Timur yang dianggap tak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Data update situasi Covid-19 yang dikeluarkan Dinas Kominfo Jatim pada 4 Juni 2021 terlihat Bangkalan baik-baik saja dengan kategori 'risiko rendah'. Namun kok besoknya terjadi ledakan Covid di Bangkalan. Ini kan ada data yang belum divalidasi dengan data terkini di lapangan," tegas Mufida kepada wartawan, Rabu (9/6).

Harusnya semua data transparan dan valid, sehingga untuk antisipasi awal ledakan Covid bisa dilakukan. Seperti kesiapan rumah sakit dalam ketersediaan tempat tidur, kemampuan SDM dalam penanganan serta ketersediaan prosedur operasi standar.

Akibat data tidak sesuai dengan realitas di lapangan, kata dia, penanganan kasus Covid-19 tidak berjalan maksimal.

Selain itu, terang Mufida, penyebab tingginya kematian pasien Covid-19 di rumah sakit, khususnya pasien gawat darurat bisa disebabkan pasien terlambat mengambil keputusan untuk pergi ke RS. Karena itu, anggota DPR RI Fraksi PKS ini berharap Kemenkes lebih cepat tanggap bila ada indikasi lonjakan kasus di suatu daerah.

Selain di Bangkalan, kasus ledakan Covid di Kudus, Jawa Tengah pun menjadi sorotan Mufida. Kudus menjadi kabupaten dengan jumlah kasus paling tinggi. Data Satgas Covid-19 per 30 Mei menyebutkan, dari 26 kasus sepekan sebelumnya menjadi 929 kasus.

Hingga Minggu (6/6) pukul 12.00, menurut data Pemprov Jateng, terdapat 209.305 kasus positif Covid-19 kumulatif. Ada penambahan 1.109 kasus positif dalam 24 jam terakhir.

Berkaca dari ledakan Covid di Bangkalan dan Kudus, pemerintah harusnya mampu mendeteksi dini upaya pencegahan.

"Pasca liburan muncul ledakan Covid di Kudus dan Bangkalan. Harusnya ini sudah bisa dideteksi sejak awal, termasuk data-data yang masuk. Namun upaya pencegahan mengendor, ini jadi masalah," tandasnya.