Pernyataan Ketua MPR Manifestasi Paling Gamblang Dari Hate Speech

Rabu, 28 April 2021, 14:45 WIB
PERNYATAAN Ketua MPR yang meminta agar KKB di Papua dihabisi dan pembicaraan mengenai HAM dapat dilakukan nanti, adalah manifestasi paling gamblang dari hate speech, yaitu hasutan untuk mendiskriminasi orang dengan kekerasan, dari perlindungan atas hak-hak dasar yang seharusnya didapatkan semua manusia tanpa kecuali.

Kita semua berkabung atas gugurnya Kabinda Papua Brigjen I Gusti Putu Danny Nugraha Karya dalam penyergapan di Beoga oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (25/4). Tapi Ketua MPR wajib menjaga lisan, jangan menghasut negara melakukan kekerasan, apalagi secara membuta.

Pengerahan operasi militer di Papua, apalagi dalam skala yang diminta Ketua MPR, niscaya akan mengundang dan mengembalikan perhatian dunia pada Papua. Padahal, "internasionalisasi masalah Papua", atau persisnya mengembalikan Papua ke dalam agenda PBB, tidak diinginkan Indonesia.

Lebih jauh, membicarakan hak asasi manusia belakangan setelah operasi militer atau operasi keamanan, seperti anjuran Bambang Soesatyo, akan membuat para penyidik di kantor International Criminal Court di Den Haag menggeser teropongnya dari Papua ke Jakarta. Serius mau begitu?

Hak asasi manusia tak boleh dibicarakan belakangan. Ia justru harus diprioritaskan di depan, digunakan sebagai panduan dalam ikhtiar mencari keputusan politik yang benar. Ketua MPR ada di deretan depan pimpinan negara yang harusnya selalu ingat dan mengingatkan itu pada Presiden.

Menganjurkan "penumpasan" separatisme dengan mengabaikan hak asasi manusia, mungkin terdengar gagah. Tapi jelas bukan pernyataan yang benar atau etis. Dalam keadaan perang, hak hak dasar kombatan sekalipun harus dilindungi, tak boleh didiskrimimasi. Apalagi ini saudara sendiri.

Di Jawa, orang Papua kerap jadi korban rasisme. Bukan saja dalam hidup biasa sehari-hari, tapi juga dalam diskursus dan debat politik. Dan kini Ketua MPR bukan saja ingin sebagian warga Papua ditumpas secara militer, malah menganjurkan hak-hak dasar mereka tak usah dipedulikan?

Pernyataan BamSoet adalah hate speech yang paling gamblang. Ia menganjurkan kekerasan militer pada sebagian warga Papua dengan mengabaikan hak-hak dasar mereka — bukan operasi hukum yang berbasis hak asasi manusia seperti seharusnya. Ketua MPR harus minta maaf pada warga Papua.

Rachland Nashidik

Politisi Partai Demokrat

Komentar


Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021
Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021

Artikel Lainnya

Bertemunya Dua Tokoh Oposisi Di Malam Menyambut Ampunan
Publika

Bertemunya Dua Tokoh Oposisi..

08 Mei 2021 04:25
Kebermaknaan Jawa Timur Dalam Pembangunan Indonesia Maju Dan Penguatan NKRI Berideologi Pancasila
Publika

Kebermaknaan Jawa Timur Dala..

07 Mei 2021 13:56
MK Akhirnya Memutuskan Akan Mengadili Perkara PSU Pilkada 2020
Publika

MK Akhirnya Memutuskan Akan ..

07 Mei 2021 13:49
Mudik Bukan Pergerakan Teroris, Tapi Kebahagiaan Rakyat
Publika

Mudik Bukan Pergerakan Teror..

07 Mei 2021 10:49
Bagaimana Pemerintahan Jokowi Dapat Utang Beneran Tahun 2021?
Publika

Bagaimana Pemerintahan Jokow..

07 Mei 2021 10:29
Bikin Presiden Manggut-Manggut, Halusinasi Sri Mulyani Mirip VOC
Publika

Bikin Presiden Manggut-Mangg..

07 Mei 2021 09:50
Kebebasan Pers, Demokrasi, Dan Jurnalisme Berkualitas
Publika

Kebebasan Pers, Demokrasi, D..

06 Mei 2021 16:21
Modus Duit Rem
Publika

Modus Duit Rem

06 Mei 2021 11:48