Dua Kementerian Baru, Siapa Menterinya?

Setidaknya evaluasi dilakukan pada empat hal utama, yaitu kinerja, kemampuan melakukan manajemen pengawasan sehingga tidak terjadi penyimpangan, aseptabilitas publik, dan dukungan politik di Senayan. Pada empat variabel tersebut diberi skor masing-masing 25 persen. Pejabat yang mendapat total skor 80 ke atas sebaiknya tetap menduduki jabatan publik tersebut. Sebaliknya, pejabat yang mendapat skor di bawah 80, sangat wajar direshuffle atau paling tidak direposisi.

Khusus dua kementerian baru Kemeninves dan Kemendikbudristek sebaiknya dipercayakan kepada sosok yang pantas, kredibel dan berani membuat  terobosan baru, tentu sejalan dengan yang dikehendaki oleh Presiden di dua kemeterian yang baru ini.

Menurut hemat saya, menteri investasi (Menives) harus mampu memacu pertumbuhan penanaman modal yang sangat signifikan di Indonesia, baik bersumber dari modal asing, dan juga mempersuasi WNI yang modal dan atau kekayannya “parkir” di luar negeri  masuk ke Indonesia. Sebab, modal dan kekayaan WNI di luar negeri tidak sedikit.

Untuk itu, Menives harus mempunyai jaringan internasional dan menguasai kondisi real Indonesia terutama aspek pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan sumber daya potensial di bidang ekenomi. Karena itu, sosok yang pas menduduki jabatan Menives adalah Menko Marinves yang sekarang.  

Sedangkan Kemenko Marinves bisa saja dievaluasi dari aspek efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, apakah masih tetap ada atau tidak. Jika hasil evaluasi menunjukan lebih efektif dan efisen ditiadakan, maka kementerian-kementerian yang selama ini di bawah Kemenko Marinves, termasuk Kemeninves yang baru menjadi di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Sebab, semua kementerian tersebut sangat dekat dengan bidang ekonomi.

Lalu siapa sosok Kemendikbudristek? Penggabungan Kemedikbud dan Kemenristek menjadi Kemendikbudristek merupakan suatu keputusan, visi, misi dan pekerjaan besar. Untuk itu, diperlukan sosok Mendikbudristek yang sudah mumpuni di bidang manajemen pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Tepatnya, dari profesi dosen. Jadi, bukan dari pribadi yang hanya pernah berhasil dalam suatu bidang usaha bisnis.

Selain itu, perlu diangkat seorang Kepala Badan Riset & Teknologi Nasional (Baristeknas) di bawah Kemendikbudristek untuk menangani secara khusus bidang riset dan teknologi untuk mengejar ketertinggalan negeri ini dari negara-negara tetangga dalam jangka pendek.

Untuk itu, Kepala Baristeknas ini harus  punya visi, misi, program dan strategi yang operasional agar Indonesia segera setera dengan negara Malaysia, Singapura, Korea Selatan, China, dan Thailand dalam bidang riset dan teknologi di akhir masa pemerintahan Jokowi periode kedua ini. Untuk itu, pemerintah sejatinya mengalokasikan dana yang besar atau kalau boleh penyediaan biaya tanpa batas. Semua biaya riset dan penemuan teknologi ditanggung oleh negara. Hasilnya diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat dan industri untuk dimanfaatkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pembiayaan yang sangat besar. Saya menyarankan, biaya Baristeknas setidaknya bisa dari dua sumber utama. Pertama, dari BUMN. Bisa saja sejumlah persentase tertentu dari keuntungan dan memindahkan seluruh tunjangan serta bonus, pejabat, direksi dan komisaris semua BUMN untuk dialokasikan ke Baristeknas. Sebab,  mereka di BUMN sudah memperoleh gaji yang sangat besar.

Kedua, dari dana pengembalian hasil korupsi dan semua barang sitaaan dari para pelaku koruptor.  Karena itu, barang sitaan harus dijaga sehingga tidak boleh dicuri oleh siapapun.

Emrus Sihombing
Komunikolog Indonesia