Begitu kata pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menanggapi pernyataan Jokowi yang mengklaim selama 3 tahun terakhir tidak ada impor beras. Pernyataan ini bertentangan dengan data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Saiful, problem seorang pemimpin adalah jika tidak mendapatkan informasi yang akurat dari orang terdekatnya.
"Kalau kemudian informasi yang diberikan kepada Jokowi tersebut tidak benar, maka sudah selayaknya orang yang memberikan informasi tersebut dikenakan sanksi sampai dengan pencopotan dari jabatannya," ujar Saiful kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (30/3).
Informasi yang disampaikan kepada presiden semestinya adalah informasi yang akurat. Apalagi, informasi tersebut dipublikasikan secara terbuka di ruang publik.
"Kalau sampai meleset, maka muka presiden taruhannya," ujarnya.
Sehingga, kata Saiful, hal seperti itu harus diminimalisir agar kewibawaan lembaga kepresidenan tetap terjaga.
"Saya melihat selama ini banyak data yamg tidak sinkron utamanya dengan data BPS. Ini sebenarnya data BPS yang salah atau ada pihak-pihak yang salah memberikan data kepada presiden?" heran Saiful.
Saiful pun curiga ada pihak yang sengaja ingin mempermalukan Presiden Jokowi di muka umum.
"Saya kira presiden harus cek apakah benar demikian, kalau memang benar ada, maka bukan tidak mungkin ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menyesatkan Presiden di muka publik," pungkas Saiful.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Presiden Joko Widodo seperti sedang dilingkari oleh orang-orang yang dengan sengaja coba untuk menyesatkannya. Bahkan mereka tega untuk mempermalukan presiden di hadapan publik dengan memberi data-data yang salah. 
BERITA TERKAIT: