Peta Jalan BPJS Kesehatan Pasca Pandemi

Kegagalan melihat peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam agenda kerja kesehatan nasional ini, berkonsekuensi pada potensi gangguan program tersebut.

Setelah bertahun-tahun didera defisit anggaran, BPJS Kesehatan di tahun pandemi 2020 berbuku surplus Rp 18,7 triliun (Detik, 10/2). Tentu perlu diapresiasi, meski dalam sudut pandang yang berbeda sanggahan juga muncul dengan melihat fenomena kunjungan pasien selama pandemi (Kompas, 4/3).

Dua perspektif ini dalam melihat klaim surplus tersebut, membayangi kerja dari struktur direksi BPJS Kesehatan yang baru dilantik (Bisnis, 22/2). Publik bertanya, bagaimana posisi surplus seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, mampu menciptakan efek kualitas dalam pemberian pelayanan?

Pada pertanyaan terakhir itu, kita menempatkan kembali program BPJS Kesehatan sebagai sebuah upaya untuk menghadirkan konsep perlindungan berupa jaminan sosial di sektor kesehatan.

Terdapat beberapa indikator penting di dalamnya, (i) kemudahan akses dalam menjangkau institusi layanan kesehatan, (ii) kualitas dalam pelayanan, dan (iii) melindungi publik terjatuh dalam kemiskinan.

Posisi surplus BPJS Kesehatan disebut terjadi, sebagai bentuk dari kombinasi dua hal, (i) kenaikan premi yang telah ditetapkan melalui Perpres 64/ 2020, (ii) aspek psikologis masyarakat yang menunda berkunjung ke pusat kesehatan, diiringi dengan imbauan untuk tetap di rumah.

Di tengah pandemi, isu kesehatan di luar Covid-19 menjadi seolah tenggelam. Walhasil utilisasi layanan kesehatan non Covid-19 mengalami penurunan. Tantangan sesungguhnya dari pengelolaan BPJS Kesehatan akan terjadi pasca pandemi, seiring dengan berlangsungnya proses vaksinasi Covid-19.

Mulai Dari Mana?

Mendengar! Direksi BPJS Kesehatan yang baru, memulai langkah kerja dengan menyusun program “BPJS Kesehatan Mendengar”. Hal ini terbilang penting dan perlu untuk melakukan pemetaan masalah. Dengan mendapatkan informasi langsung tersebut, problematika persoalan bisa diurai secara detail.

Upaya membangun serta memperjelas kedudukan antar para pihak yang saling berkaitan, menjadi kunci dalam mewujudkan suksesnya pelaksanaan program BPJS Kesehatan. Agenda kerja dari sektor kesehatan nasional ini adalah program raksasa yang melibatkan seluruh penduduk tanpa terkecuali, dan termuat dalam amanat konstitusi guna melindungi segenap warga bangsa.

Rangkaian kegiatan program “BPJS Kesehatan Mendengar” perlu menjadi dasar bagi upaya menyusun langkah kebijakan selanjutnya. Aktivitas mendengar tidak terpisahkan dari membuat alternatif model penyelesaian dan pemilihan keputusan yang terbaik sebagai sebuah langkah strategis.

Setelah suara-suara para pihak didengar, ada kesimpulan sementara yang bisa dibangun; (i) penetapan tarif layanan yang layak dan berkeadilan bagi pemberi layanan, dan (ii) perlunya dibangun relasi sinergis antara para pengambil kebijakan, termasuk koordinasi kerja BPJS Kesehatan dengan kementerian kesehatan serta berbagai asosiasi profesi sebagai induk yang menaungi pemberi pelayanan kesehatan.

Telah berulang kali dinyatakan, pandemi adalah ruang reflektif untuk memikirkan kembali tata kelola sistem kesehatan baik di tingkat nasional maupun global.

Dalam hal tersebut, WHO menggaungkan pentingnya mempersiapkan ketahanan sistem kesehatan sebagai pelajaran penting pandemi, bahwa situasi ini memperlihatkan kerentanan eksistensi manusia serta memunculkan diktum: “tidak ada yang dapat selamat, tanpa semua terselamatkan”.

Juga telah berkali-kali disebut pada berbagai kesempatan potongan kalimat “salus populi suprema lex esto” yang dimaknai sebagai -keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, sehingga sudah seharusnya kesadaran tersebut membawa pemahaman dan cara berpikir baru bagi para pemangku kekuasaan.

Bukan Peta Buta

Perjalanan BPJS Kesehatan yang telah berlangsung sejak 2014, sudah seharusnya berada dalam jalur yang tepat guna mewujudkan skema kesejahteraan publik. Pemilik kekuasaan yang sejatinya dari bangsa ini adalah penduduknya. Kekuatan sumber daya manusia ini yang menjadi pangkal tolak kemajuan.

Dengan begitu, investasi di sektor kesehatan sebagaimana juga di bidang pendidikan akan berorientasi pada keseriusan untuk membangun kemampuan daya saing bangsa, karena kualitas insan manusia menjadi sumber daya berkelanjutan, di samping keberadaan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Membutuhkan paradigma baru dalam memandang modalitas manusia sebagai faktor keunggulan.

Lalu bagaimana dengan persoalan peta jalan BPJS Kesehatan? Ini jelas bukan peta buta yang tidak diketahui, persoalan dapat dipetakan dan bisa rumuskan solusi dalam mengatasinya. Hal pokok yang merangkai jawaban atas keberlangsungan program publik ini, terletak pada komitmen yang kukuh secara politik dan anggaran.

Berbagai aspek teknis operasional, termasuk perbaikan ekosistem pelayanan kesehatan dengan mekanisme premi kolektif, maupun penguatan regulasi pola layanan menjadi tidak berdampak signifikan, bila format politis pengambilan kebijakan tidak utuh dalam mendukung keberlanjutan program BPJS Kesehatan.

Pasca pandemi, perjalanan BPJS Kesehatan akan kembali dimulai.

Penulis tengah menempuh Program Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid