Tolak Revisi UU Pemilu Usai Pertemuan Istana Bukti Pemerintah Dan DPR Tak Punya Orientasi Kerja Jelas

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah/Net

Dinamika banyaknya partai yang balik arah mendukung penolakan revisi UU Pemilu setelah bertemu Presiden Joko Widodo mengindikasikan bahwa pemerintah dan DPR tidak memiliki orientasi kerja yang jelas.

Demikian dijelaskan Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu pagi (10/2).

Dedi menjelaskan, berubah haluannya partai anggota koalisi pemerintah menandakan saat parpol dikuasai pemerintah kerap menihilkan kritik parlemen atas baik buruknya keputusan presiden.

"Padahal, parlemen seharusnya menjadi garda terdepan mengoreksi apapun yang diusulkan penerintah, bukan justru sebagai follower pemerintah tanpa kritik," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/2).

Dijelaskan Dedi, UU Pemilu tidak diadakan hanya untuk perebutan kekuasaan negara, melainkan menghidupkan hak publik dalam sistem demokrasi.

Dengan fakta partai politik putar haluan menolak revisi UU Pemilu yang sudah dibahas di Badan Legislasi DPR, secara sengaja para wakil rakyat memanipulasi hanya untuk pentingan kekuasaan semata.

"Dengan kondisi itu demokrasi secara sengaja dimanipulasi hanya untuk kekuasaan, bukan sebagai alat penyejahteraaan dan penjaga hak publik," demikian kata Dedi.

Ia menyarankan agar pemerintah membuka diri dengan menjelaskan secara transparan apa sesungguhnya yang menjadi dasar penolakan revisi Undang Undang Pemilu.

Tujuan penjelasan itu, kata Dedi untuk memberi pemahaman kepada publik terkait penolkaan revisi UU Pemilu.

"Sikap penolakan ini jelas tidak produktif, mengingat revisi UU Pemilu masuk program legislasi, dengan manuver ini seolah pemerintah dan DPR tidak miliki orientasi kerja yang jelas," pungkasnya.

Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Walau Sulit Diwujudkan, Indonesia Harus Dorong DK PBB Tempatkan Pasukan Perdamaian Di Palestina
Politik

Walau Sulit Diwujudkan, Indo..

15 Mei 2021 16:54
Pertemuan LaNyalla-OSO Membahas Seputar Konstitusi, Wacana Amandemen Kelima Jadi Fokus Pembicaraan
Politik

Pertemuan LaNyalla-OSO Memba..

15 Mei 2021 16:40
Saran Andi Arief Ke Anies Baswedan: Fokus Penanganan Covid, Jangan Ikuti Ajakan Buka Wisata Dan Mall
Politik

Saran Andi Arief Ke Anies Ba..

15 Mei 2021 16:22
Sentil Bamsoet, GAMKI: Konflik Papua Harus Diselesaikan Dengan Pendekatan Kemanusiaan
Politik

Sentil Bamsoet, GAMKI: Konfl..

15 Mei 2021 16:20
Antisipasi Arus Balik Pemudik Ke Jakarta, 21 Lokasi Tes Covid-19 Disiapkan
Politik

Antisipasi Arus Balik Pemudi..

15 Mei 2021 16:06
Adhie Massardi: Pegawai KPK Bukan Tidak Lulus, Tapi Ada Rekayasa Pertanyaan Dalam TWK
Politik

Adhie Massardi: Pegawai KPK ..

15 Mei 2021 15:58
Duet Anies-Ganjar Untuk Pilpres 2024 Bisa Jadi Sebatas Wacana, Begini Kalkulasi Politiknya
Politik

Duet Anies-Ganjar Untuk Pilp..

15 Mei 2021 15:48
Ganjar Dituding Pencitraan Karena PDIP Punya Jagoan Lain Di Pilpres 2024
Politik

Ganjar Dituding Pencitraan K..

15 Mei 2021 15:35