Temuan Baru MAKI: Kode 'Bina Lingkungan' Dan Anggota DPR Selain Dari PDIP Ikut Kecipratan Proyek Bansos

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman/Net

Tirai yang sempat menutupi kasus korupsi bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) perlahan tapi pasti mulai terkuak.

Terkini, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkapkan temuan baru berupa dugaan keterlibatan anggota DPR dari partai selain PDIP yang juga ikut kecipratan proyek bansos penanganan dampak pandemi Covid-19 ini.

Seperti dijelaskan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, terdapat penunjukan perusahaan penyalur bansos sembako di Kemensos dengan kode "Bina Lingkungan".

"Dengan demikian penunjukan perusahaan diduga tidak berdasar kemampuan, pengalaman, dan kompetensi. Sehingga dalam menyalurkan sembako menimbulkan dugaan mark down (penurunan kualitas dan harga) yang merugikan masyarakat dan negara," ujar Boyamin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu siang (3/2).

Lanjut Boyamin, perusahaan-perusahaan yang mendapatkan jatah proyek bansos dengan kode "Bina Lingkungan" di antaranya PT SPM yang mendapat 25 ribu paket bansos dengan pelaksana berinisial AHH.

Selanjutnya, PT ARW mendapat 40 ribu paket dengan pelaksana berinisial FH. PT TIRA mendapat 35 ribu paket dengan pelaksana berinisial UAH.

Kemudian, PT TJB sebanyak 25 ribu paket dengan pelaksana berinisial KF.

"Bahwa perusahaan yang mendapat fasilitas 'Bina Lingkungan' selain empat di atas, diduga masih terdapat sekitar 8 perusahaan lain. Artinya ada sekitar 12 perusahaan," ungkap Boyamin.

Perusahaan-perusahaan yang mendapatkan fasilitas "Bina Lingkungan" diduga berdasarkan rekomendasi dari oknum pejabat eselon I Kemensos dan oknum anggota DPR selain Herman Herry dan Ihsan Yunus dari PDIP.

"Untuk istilah 'Bina Lingkungan' ini terdapat dugaan rekomendasi berasal dari oknum DPR di luar PDIP. Artinya diduga oknum DPR yang memberikan rekomendasi berasal dari beberapa parpol dan bukan hanya satu parpol," terang Boyamin.

Lebih jauh, Boyamin mengungkapkan siapa saja pihak-pihak tersebut. Untuk oknum pemberi rekomendasi "Bina Lingkungan" adalah berinisial PN.

Sedangkan oknum anggota DPR dari partai selain PDIP adalah berinisial ACH.

"Kami akan segera menyampaikan informasi ini kepada KPK dan mengawalnya, termasuk mencadangkan upaya Praperadilan jika tidak didalami oleh KPK," pungkas Boyamin.
EDITOR: AGUS DWI

Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Monitor PSU Pilkada 2020

Kamis, 08 April 2021
Video

Bincang Sehat • Mutasi Baru Virus Penyebab Covid-19

Jumat, 09 April 2021
Video

Ini Penampakan Prototipe Jet Tempur KF-X/IF-X

Sabtu, 10 April 2021

Artikel Lainnya

Berhasil Lindungi Masyarakat, Bukhori Yusuf Desak Mensos Lanjutkan Bantuan Sosial Tunai
Politik

Berhasil Lindungi Masyarakat..

12 April 2021 23:56
Adhie Massardi: Libatkan Masyarakat Penting Dalam Mencari Pemimpin Negeri
Politik

Adhie Massardi: Libatkan Mas..

12 April 2021 23:12
Ramadhan Saat Pandemi, Anies Klaim Tahun Ini Lebih Terkendali
Politik

Ramadhan Saat Pandemi, Anies..

12 April 2021 22:41
Survei: 48,2 Persen Masyarakat Merasa Kondisi Finansial Memburuk
Politik

Survei: 48,2 Persen Masyarak..

12 April 2021 22:26
Kembangkan Desa Wisata Di Ngawi, Menparekraf: Bisa Jadi Penopang Prekonomian Jawa Timur
Politik

Kembangkan Desa Wisata Di Ng..

12 April 2021 22:25
Jokowi Minta Bantuan Angela Markel Dukung Pengembangan SDM Indonesia Menghadapi Era Industri 4.0
Politik

Jokowi Minta Bantuan Angela ..

12 April 2021 22:13
Sandiaga Uno: Pemerintah Pasang Badan Untuk Membuka Bioskop
Politik

Sandiaga Uno: Pemerintah Pas..

12 April 2021 22:06
Ditanya Soal Reshuffle, Jubir Maruf Amin: Wapres Sudah Diajak Rembukan Oleh Presiden
Politik

Ditanya Soal Reshuffle, Jubi..

12 April 2021 21:45