Seni Berkuasa, Langkah Demokrat Membela Diri Sudah Tepat

Kalau tidak diatasi dengan cepat, bukan tidak mungkin nasib Demokrat bisa tragis, bisa bernasib sama seperti partai lain yang dikudeta, diambil paksa melalui dualisme kepengurusan dan melalui legitimasi pengesahan SK Kemenkumham.

Politik belah bambu juga hal yang sama pernah menyasar internal Partai Golkar, munculnya dualisme kepengurusan via Munas Ancol dan Munas Bali, hal sama juga terjadi dualisme pada partai PPP pada Munaslub Jakarta dan Surabaya, kemudian baru-baru ini peristiwa tragis yang dialamai Partai Berkarya, dualisme kepengurusan Tommy Soeharto melalui kudeta yang dilakukan Muchdi Purwoprandjono, lalu SK Kemenkumham mengesahkan kepengurusan Muchdi.

Polanya sebenarnya sama, memanfaatkan eks kader yang kecewa dan dipecat, mengambil dan memanfaatkan momentum benturan faksi yang kian mengeras, menyelenggarakan munaslub, Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan yang sah (SK) sesuai selera chemestry kekuasaan, cenderung partai oposisi menjadi target dan korban operasi khusus tersebut.

Namun saya mencermati, bahwa Partai Demokrat selamat dan lolos dari operasi khusus mengambil paksa/kudeta terhadap partai tersebut, yang tidak sesuai dengan selera kekuasaan, kita tahu bahwa Partai Demokrat yang selama ini cukup kritis terhadap kebijakan kekuasaan.

Paling tidak Partai Demokrat cukup mahir dan piawai mengendus dan mampu dengan cepat mengantisipasi upaya politik belah bambu menyasar partai tersebut, berhasil menggagalkannya, akibat operasi tersebut mengalami patahan di tengah jalan.

Kalau seandainya berhasil politik belah bambu via kudeta terhadap Partai Demokrat kemarin, maka bahasa sederhana saya, apakah masih ada partai yang mau mengambil jalan sebagai partai oposisi?

Karena kalau tidak sesuai dengan chemestry kekuasaan, ujungnya bisa tragis, mungkin itu juga mengapa ketua umum partai lainnya cari selamat dan cari aman maka pilihannya bergabung ke gerbong koalisi pemerintah?

Ini bisa menjadi candu permainan bagi yang punya kuasa, yang punya logistik. Paling tidak ini bisa saja menjadi pembelajaran bagi yang melakukannya, ternyata candu kekuasaan mengambil alih pimpinan elite sentral partai dengan cara-cara inkonstitusional/cara paksa bisa dihentikan, agar tidak menjadi candu kekuasaan.

Wajar saya pikir Partai Demokrat membela diri, mempertahankan kekuasaan itu adalah seni berkuasa.

Kudeta mengambil paksa partai via Munaslub/KLB melalui pengesahan kepengurusan SK Kemenkumham, tentu lebih murah alias paket hemat. Jalan pintas menjadi ketua umum partai, ketimbang berpikir mendirikan partai, yang membutuhkan usaha, biaya dan pengorbanan yang tak sedikit.

Maka ada pikiran liar mengambil alih ketum partai dengan cara paksa sangat menjanjikan ketimbang mendirikan partai baru dari fenomena dan bentangan emperisme selama ini.

Pangi Syarwi Chaniago
Analis politik, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting.