Membangun Papua Berbasis Kearifan Lokal

KATA-kata Bung Karno tersebut menunjukkan bahwa bagi Bangsa Indonesia, Irian Barat atau Papua adalah harga mati bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tidak boleh ada satu kekuatan asing pun yang datang dan mengganggu kedaulatan NKRI di Tanah Papua (Papua dan Papua Barat).

Papua adalah tanah yang cantik, kaya, dan indah. Tekad Bung Karno tersebut haruslah menjadi ruh dan semangat pembangunan Papua saat ini. Para pengambil kebijakan terhadap Papua harus menjadikan semangat Bung Karno tersebut sebagai acuan dalam merumuskan pendekatan pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.

Kita sedang berada pada posisi penting dalam menentukan arah pembangunan Papua kedepan. Pelaksanaan dana otonomi khusus (otsus) Papua akan berakhir pada tahun 2021 sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

Kondisi ini tentu akan menjadi pembicaraan pemerintah dan DPR serta pemerintah daerah dan DPR Papua dan Papua Barat sebagai representasi dan keterwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat secara keseluruhan.

Kita berharap ada keputusan yang lebih baik, tidak sekadar memperpanjang dana otsus, tetapi kebijakan pembangunan yang lebih tepat dan sesuai dengan masyarakat Papua.

Bagi kami di Banggar DPR RI, isu mengenai keberadaan anggaran otsus untuk tiga provinsi, Aceh, Papua, dan Papua Barat, bukan menjadi isu utama yang menjadi topik pembicaraan dalam setiap rapat-rapat penentuan anggaran otsus.

Tetapi yang lebih penting bagi kami adalah bagaimana pemerintah memiliki konsep dan implementasi pembangunan yang sesuai dengan kearifan lokal yang tergambar dalam kondisi masyarakat, budaya serta lingkungan setempat yang sesuai dengan kerangka NKRI.

Kita tidak bisa memaksakan pembangunan di Papua harus sama dengan Provinsi lainnya, ada ruang yang lebar bagi masyarakat Papua untuk terlibat dalam menentukan dan menjalankan proses pembangunannya. Kami berharap, tiga kata kunci tersebut, manusia, budaya dan lingkungan, harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan.

Pendekatan Pembangunan Papua

Berakhirnya pelaksanaan dana otsus menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk melihat kembali proses penggunaan dana otsus tersebut dalam dua puluh tahun terakhir.

Alokasi dana yang sudah dikucurkan untuk pembangunan Papua dalam dua puluh tahun terakhir, belanja pusat melalui Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp 205,02 triliun, selama 2005-2019.

Dana otsus dan dana tambahan infrastruktur (DTI) mencapai Rp 126,48 triliun pada periode 2002-2020 dan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 580,93 triliun pada tahun 2005-2019, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya mampu mengangkat kehidupan masyarakat Papua, budaya masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup Papua.

Evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2016 misalnya terdapat beberapa pelajaran penting:

Pertama; penggunaan dana otsus Papua tidak diletakkan dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara memadai, sehingga terjadi ketidak sesuaian antara sasaran, indikator, dan dukungan administrasi.

Kedua, penting fokus penggunaan anggaran otsus kedepan harus berbasis pada tiga model pembangunan, pembangunan manusia (human-development), pembangunan budaya yang berbasis etnis (ethno-development) dan pembangunan lingkungan (eco-development).

Ketiga konsep pembangunan yang sempat popular sebagai bentuk anti tesis pembangunan yang lebih mengutamakan aspek fisik, material dan ekonomi yang banyak diinisiasi oleh pusat (top-down) dan mengabaikan peran masyarakat (bottom-up).

Dengan melakukan modifikasi dan pendekatan yang lebih komunikatif, partisipatif dan terbuka, kita optimis kedepannya mampu memperbaiki pendekatan pembangunan Papua selama ini.

Pertama, pembangunan berbasis manusia (human development) harus ditopang oleh tiga aspek dasar yang akan membentuk kualitas manusia Papua, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Ketiga aspek tersebut harus ditunjang oleh sarana, prasarana, serta SDM yang baik dan berkualitas.

Masing-masing kampung di Papua harus memiliki sekolah dan puskesmas yang mampu melayani kebutuhan dasar masyarakat. SDM adalah kunci pembangunan Papua dimasa yang akan datang.

SDM Papua adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Perlu ada afirmasi agar anak anak Papua berpendidikan tinggi di luar Papua, hal ini untuk menanamkan wawasan kenusantaraan yang utuh.

Kedua, pembangunan berbasis etnis dan budaya (ethno-deveopment) Papua harus menjadi prioritas dalam pengalokasian dana otsus ke depan. Dengan keragaman etnis dan budaya yang dimiliki oleh masing-masing daerah di Papua, memiliki kebutuhan yang juga berbeda.

Terdapat 250 suku di Papua dengan beragama corak, pembangunan infrastruktur di Papua harus bertumpu pada penguatan kebudayaan orang Papua. Pembangunan tidak boleh merusak kekayaan kebudayaan ini, demi dan atas nama pertumbuhan ekonomi semata.

Ketiga, kekayaan alam yang sangat besar membuat Papua memerlukan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan (eco development) yang kuat dan menyeluruh. Luas hutan Papua akan menjadi sumber oksigen dunia yang dibutuhkan tidak hanya oleh Indonesia tetapi juga oleh masyarakat dunia.
 
Keanekaragaman hayati yang hidup di bumi Papua harus mendapat perlindungan yang memadai. Pembangunan lingkungan memegang peranan penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses pembangunan di suatu kawasan, tidak akan ada gunanya apabila tingkat perekonomian suatu wilayah yang tinggi tetapi kondisi alamnya rusak.

Langkah pengendalian tutupan hutan sebagai habitus orang Papua mutlak wajib di jaga. Presiden Jokowi memiliki momentum yang tepat untuk menata kembali penggunaan dana otsus untuk pembangunan Papua ke depan.

Kesempatan ini kita harapkan akan menjadi titik balik pembangunan Papua menuju pembangunan yang berbasis SDM, budaya dan lingkungan hidup. Seluruh pihak yang terlibat dalam merancang pembangunan Papua dengan pendekatan baru, menyadari sepenuhnya tentang keunikan dan kekhasan Papua yang harus tetap terjaga dengan baik.

Pembangunan yang akan tetap menjadikan Papua sebagai bagian tubuh dari NKRI sampai kapan pun, sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Bung Karno.

Penulis adalah Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Politisi PDIP