Listyo Sigit Gagas Polri Presisi, Muhtar Said: Kapolri Bukan Politisi Tidak Boleh Menebar Janji

Pengamat hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) mengingatkan bahwa Polri adalah badan publik yang berbeda dengan lembaga lainnya.

Kata Said, selain harus menciptakan pelayanan publik yang baik, Polri juga memiliki tanggung jawab penegakan hukum.

"Selain menciptakan good public service, juga harus melakukan penegakan hukum. Oleh karenanya, Polri adalah jantung keamanan dan ketertiban negeri ini," demikian kata Said kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (23/1).

Ia meminta gagasan Polri Presisi tidak hanya menjadi jargon semata. Saat memimpin Polri, Sigit harus mampu menguraikan langkah riilnya dalam menjalankan aktivitas kepemimpinan di Korps Bhayangkara.

Secara khusus kandidat Doktor ilmu hukum Universitas Brawijaya ini mengingatkan bahwa yang paling utama dari Kapolri adalah bukan politisi sehingga jangan sampai menebar janji semata.

"Kapolri bukan Politisi sehingga tidak boleh menebar janji,  Kapolri adalah pejabat penegak hukum sehingga tugasnya berdasarkan bukti bukan janji," demikian kata Said.

Saat menyampaikan program di hadapan Komisi III DPR rabu lalu, Komjen Listyo Sigit Prabowo menyampaikan visi Polri Presisi.

Polri Presisi adalah konsep kerja kepolisian yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.