Bacaan Hukum Terkait Bencana Banjir Kalsel

Jumat, 22 Januari 2021, 02:19 WIB

Banjir melanda Kalimantan Selatan/Net

BANJIR yang terjadi di Kalimantan Selatan sebenarnya adalah persoalan yang multidimensional. Artinya tidak hanya persoalan hukum saja tetapi juga ada pula persoalan lain terkait ekonomi, politik dan sosial.

Oleh sebab itu maka langkah yang harus dibangun perlu langkah strategis dan terukur.Tujuan akhirnya tentu agar terbangun satu kondisi masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana amanat Undang Undang Dasar 1945.

Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah mencari tahu sumber utama banjir. Ini perlu penelitian mendalam dan investigasi yang cermat. Barulah setelah sumber utama banjir itu ditemukan maka kemudian ditentukan langkah apa yang dapat diambil.

Pertama, jika problemnya ternyata ada di masing-masing Kota dan Kabupaten itu sendiri, tentu keterkaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dengan demikian, yang perlu dievaluasi adalah Rancangan Tata Ruang Wilayah di setiap kota dan kabupaten yang mengalami dampak bencana banjir.

Mengapa perlu dievaluasi?

Mengacu pada aturan perundang-undangan, ada ruang untuk Pemerintah dalam memberikan sanksi administratif kepada yang melanggar aturan  UU 26/2007 tentang Penataan Ruang.

Sanksinya dari teguran lisan sampai denda administratif. Bahkan pemerintah bisa menjerat dengan sanksi pidana sebagaimana disebutkan pada BAB XI Ketentuan Pidana.

Kedua, jika ternyata persoalan yang muncul disebabkan karena adanya deforestiasi, maka peringatan atas usaha yang memanfaatkan lahan hutan perlu dilakukan. Dasar yang dijadikan  peringatan itu mungkin bisa menggunakan UU 37/2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.

Pasal 51 UU tersebut menyebut bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu kepada badan hukum atau badan usaha yang kegiatannya menyebabkan kerusakan fungsi tanah pada Lahan.

Ketiga, jika ternyata ada temuan investigasi illegal logging maka dapat mengarahkan persoalan itu ke persoalan pidana sebagaimana di atur dalam UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Keempat, jika persoalannya ada pada perubahan cuaca yang tidak menentu, maka Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pembangunan yang berupaya mengantisipasi kejadian itu agar tidak terulang.

Kelima, jika justru akibat itu muncul karena adanya penyalahgunaan izin terkait dengan izin yang diberikan atas sebuah usaha maka Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi izin usaha yang telah diberikan.

Sebab kita ketahui bahwa jumlah warga terdampak tidak sedikit tetapi.

Menurut data terakhir dari Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, tercatat ada 74.640 keluarga atau 244.516 jiwa terdampak bencana banjir di 11 kabupaten/kota.

Beberapa kabupaten/kota yang terdampak meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong dan Tanah Laut.

Bahrul Amal
Penulis adalah pengajar Ilmu Hukum Unusia

Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Polling 24 Tokoh Harapan, bersama Arief Poyuono dan Jerry Massie

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Kunjungan Presiden Jokowi di NTT Undang Kerumunan Massa

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021

Artikel Lainnya

Tantangan Defisit Tugas Dirut Baru BPJS
Publika

Tantangan Defisit Tugas Diru..

25 Februari 2021 07:56
Tumbak Cucukan
Publika

Tumbak Cucukan

25 Februari 2021 03:55
UMKM Dan Penyelamatan Ekonomi Di Tengah Pandemi
Publika

UMKM Dan Penyelamatan Ekonom..

24 Februari 2021 19:51
Prahara Kampus
Publika

Prahara Kampus

24 Februari 2021 16:58
Duuuh, Gibran Rakabuming
Publika

Duuuh, Gibran Rakabuming

24 Februari 2021 10:34
The New Istiqlal
Publika

The New Istiqlal

23 Februari 2021 17:24
Rakyat Susah, Pejabat Malah Ditambah 'Cisnya'
Publika

Rakyat Susah, Pejabat Malah ..

23 Februari 2021 13:10
Adakah Yang Masih Berminat Menjadi Wapres?
Publika

Adakah Yang Masih Berminat M..

23 Februari 2021 11:13