Jokowi Didesak Turun Tangan Langsung Stop Izin Penambangan Baru Di Kalsel

Presiden Joko Widodo/Net

Presiden Joko Widodo didesak segera turun tangan mengatasi kerusakan lahan di Kalimantan Selatan (Kalsel), yang telah mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah.

Desakan tersebut didengungkan langsung oleh Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyo saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/1),

Menurutnya, banjir besar merupakan peristiwa langka di Kalimantan Selatan. Dalam catatan Walhi, perusakan hutan menjadi penyebab banjir tersebut.

Walhi Kalsel mencatat, dari luas tanah di Kalsel sebanyak 3,7 hektare yang tersebar di 13 kabupaten/kota, sebanyak 33 persen sudah berizin tambang, 17 persen bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang mayoritas untuk perkebunan sawit.

Data ini memperlihatkan bagaimana ekologi hutan di Kalimantan Selatan mulai rusak. Atas alasan tersebut, Walhi mendesak presiden dan kepala daerah untuk turun tangan mengatasi masalah ini bersama.

“Saya mendesak agar pemerintah baik presiden, gubernur, bupati dan walikota untuk segera turun tangan dan segera bertindak. Menetapkan status darurat dan benar-benar serius dan tidak gagap dalam penanganannya,” tegas Kisworo.

Secara spesifik, Walhi mendesak Presiden Joko Widodo dan kepala daerah memenuhi sembilan tuntutannya.

Tunturan pertama adalah tanggap bencana. Baik sebelum, pada saat, maupun pasca bencana. Kedua, me-review dan audit seluruh perizinan industri ekstraktif.

“Ketiga, stop izin penambangan baru,” katanya.

Selanjutnya adalah penegakan hukum, terutama terhadap perusak lingkungan. Pemerintah perlu membentuk satgas/komisi khusus kejahatan lingkungan dan pengadilan lingkungan.

Kelima, melakukan perbaikan/pemulihan kerusakan Lingkungan termasuk DAS, sungai, dan drainase.

Keenam, melakukan review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ketujuh, RPJM dan APBD/N yang pro tehadap keselamatan rakyat dan lingkungan serta mampu menghilangkan bencana ekologis.

“Delapan, memastikan keselamatan rakyat dan bencana banjir tidak terulang lagi. Terakhir, pemerintah jangan gagap lagi dalam penanganan bencana,” tandasnya.

Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Monitor PSU Pilkada 2020

Kamis, 08 April 2021
Video

Bincang Sehat • Mutasi Baru Virus Penyebab Covid-19

Jumat, 09 April 2021
Video

Ini Penampakan Prototipe Jet Tempur KF-X/IF-X

Sabtu, 10 April 2021

Artikel Lainnya

Berhasil Lindungi Masyarakat, Bukhori Yusuf Desak Mensos Lanjutkan Bantuan Sosial Tunai
Politik

Berhasil Lindungi Masyarakat..

12 April 2021 23:56
Adhie Massardi: Libatkan Masyarakat Penting Dalam Mencari Pemimpin Negeri
Politik

Adhie Massardi: Libatkan Mas..

12 April 2021 23:12
Ramadhan Saat Pandemi, Anies Klaim Tahun Ini Lebih Terkendali
Politik

Ramadhan Saat Pandemi, Anies..

12 April 2021 22:41
Survei: 48,2 Persen Masyarakat Merasa Kondisi Finansial Memburuk
Politik

Survei: 48,2 Persen Masyarak..

12 April 2021 22:26
Kembangkan Desa Wisata Di Ngawi, Menparekraf: Bisa Jadi Penopang Prekonomian Jawa Timur
Politik

Kembangkan Desa Wisata Di Ng..

12 April 2021 22:25
Jokowi Minta Bantuan Angela Markel Dukung Pengembangan SDM Indonesia Menghadapi Era Industri 4.0
Politik

Jokowi Minta Bantuan Angela ..

12 April 2021 22:13
Sandiaga Uno: Pemerintah Pasang Badan Untuk Membuka Bioskop
Politik

Sandiaga Uno: Pemerintah Pas..

12 April 2021 22:06
Ditanya Soal Reshuffle, Jubir Maruf Amin: Wapres Sudah Diajak Rembukan Oleh Presiden
Politik

Ditanya Soal Reshuffle, Jubi..

12 April 2021 21:45