Jokowi Didesak Turun Tangan Langsung Stop Izin Penambangan Baru Di Kalsel

Presiden Joko Widodo/Net

Presiden Joko Widodo didesak segera turun tangan mengatasi kerusakan lahan di Kalimantan Selatan (Kalsel), yang telah mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah.

Desakan tersebut didengungkan langsung oleh Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyo saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/1),

Menurutnya, banjir besar merupakan peristiwa langka di Kalimantan Selatan. Dalam catatan Walhi, perusakan hutan menjadi penyebab banjir tersebut.

Walhi Kalsel mencatat, dari luas tanah di Kalsel sebanyak 3,7 hektare yang tersebar di 13 kabupaten/kota, sebanyak 33 persen sudah berizin tambang, 17 persen bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang mayoritas untuk perkebunan sawit.

Data ini memperlihatkan bagaimana ekologi hutan di Kalimantan Selatan mulai rusak. Atas alasan tersebut, Walhi mendesak presiden dan kepala daerah untuk turun tangan mengatasi masalah ini bersama.

“Saya mendesak agar pemerintah baik presiden, gubernur, bupati dan walikota untuk segera turun tangan dan segera bertindak. Menetapkan status darurat dan benar-benar serius dan tidak gagap dalam penanganannya,” tegas Kisworo.

Secara spesifik, Walhi mendesak Presiden Joko Widodo dan kepala daerah memenuhi sembilan tuntutannya.

Tunturan pertama adalah tanggap bencana. Baik sebelum, pada saat, maupun pasca bencana. Kedua, me-review dan audit seluruh perizinan industri ekstraktif.

“Ketiga, stop izin penambangan baru,” katanya.

Selanjutnya adalah penegakan hukum, terutama terhadap perusak lingkungan. Pemerintah perlu membentuk satgas/komisi khusus kejahatan lingkungan dan pengadilan lingkungan.

Kelima, melakukan perbaikan/pemulihan kerusakan Lingkungan termasuk DAS, sungai, dan drainase.

Keenam, melakukan review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ketujuh, RPJM dan APBD/N yang pro tehadap keselamatan rakyat dan lingkungan serta mampu menghilangkan bencana ekologis.

“Delapan, memastikan keselamatan rakyat dan bencana banjir tidak terulang lagi. Terakhir, pemerintah jangan gagap lagi dalam penanganan bencana,” tandasnya.

Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

75 Pegawai KPK Gagal TWK, Ketua Setara Institute: Hal Biasa, Lumrah
Politik

75 Pegawai KPK Gagal TWK, Ke..

15 Mei 2021 12:11
Indonesia Lembek Terhadap Situasi Palestina, Andi Arief Singgung Penawaran Uang Damai Rp 28,5 Triliun Dengan Israel
Politik

Indonesia Lembek Terhadap Si..

15 Mei 2021 09:58
WN China Terus Berdatangan, Pimpinan MPR: Bukti Pemerintah Tidak Empati Kepada Rakyat
Politik

WN China Terus Berdatangan, ..

15 Mei 2021 08:39
Capres 2024 Akan Terjadi Pertarungan Elektabilitas Calon Dan Otoritas Kekuasaan Parpol
Politik

Capres 2024 Akan Terjadi Per..

14 Mei 2021 23:24
Respons Insiden Babi Panggang Ambawang, Prof Yusril: Tidak Terjadi Kalau Mensesneg Memahami Tugasnya
Politik

Respons Insiden Babi Panggan..

14 Mei 2021 22:12
Airlangga Hartarto: Golkar Mengecam Keras Serangan Tentara Israel Ke Palestina
Politik

Airlangga Hartarto: Golkar M..

14 Mei 2021 21:47
110 WNA China Datang Saat Lebaran, PKS Minta Pemerintah Jelaskan Ke Publik Apa Yang Dikerjakan Di Indonesia
Politik

110 WNA China Datang Saat Le..

14 Mei 2021 21:03
Bisa Seperti Jokowi, Ganjar Akan Dimenangkan Saat Mega Menetapkan Sebagai Capres
Politik

Bisa Seperti Jokowi, Ganjar ..

14 Mei 2021 20:10