Bukan Pembubaran Parpol, Jika Terbukti KPK Bisa Jerat PDIP Dengan Pasal Korupsi Korporasi

Mantan Mensos yang juga Wabendum PDIP, Juliari Batubara mengenakan rompi tahanan KPK/RMOL

Desakan agar KPK membubarkan PDIP jika nantinya terbukti melakukan tindakan korupsi bantuan sosial Covid-19 secara terstruktur dipandang kurang tepat.

Pengamat hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mengatakan, pembubaran partai politik sudah diatur dalam Undang Undang Partai Politik.

Kata Suparji, partai bisa bubar salah satunya inisiatif dari institusi politik mereka sendiri.

Sesuai UU, yang berhak membubarkan partai adalah Mahkamah Konstitusi. Aturan main pembubaran itu tercantum pada Peraturan MK 12/2008 tentang Prosedur Beracara Pembubaran Partai Politik.

"Pembubaran parpol karena putusan MK karena parpol melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan UU," demikian kata Suparji kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (20/1).

Beberapa argumentasi yang menjadi syarat pembubaran partai diantaranya kegiatannya membahayaan keutuhan NKRI, menyebarkan paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme.

Terkait dengan kasus rasuah yang saat ini menjerat elite PDIP, Suparji menyarankan kepada KPK untuk menjeratnya dengan tindak pidana korporasi.

Dijelaskan Suparji, mengacu pada Pasal 20 ayat 2 UU Tindak Pidana Korupsi, jeratan korupsi korporasi dapat dilakukan jika ada bukti partai digunakan sebagai tempat penampungan hasil kejahatan.

"Korporasi dapat dijerat, jika ada perbuatan pidana yang dilakukan. jika membiarkan adanya tindak pidana dalam korporasi. Jika korporasi digunakan sebagai tempat penampungan hasil kejahatan dan jika tidak melakukan pencegahan atas terjadinya tindak pidana," demikian pendapat Suparji.

Menteri asal PDI Perjuangan Juliari P. Barubara ditetapkan tersangka bersama empat tersangka lainnya. Pejabat pembuat komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian IM dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

Juliari yang juga Wakil Bendara Umum PDIP, diduga bertemu dengan salah satu anggota staf Puan Maharani berinisial L. Dalam pertemuan itulah duit miliaran rupiah diserahkan kepada perempuan tersebut.

Teranyar, cover Koran Tempo berjudul 'Tiga Penguasa Bansos' juga menjadi perbincangan publik. Dalam edisi itu disebutkan dua politikus PDIP Herman Hery dan Ihsan Yunus, diduga menguasai proyek pengadaan bansos 2020 di Kemensos.

Perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan keduanya diduga mendapat jatah hingga Rp 3,4 triliun, separuh dari anggaran bantuan untuk wilayah Jabodetabek. Tim KPK pun diduga menggeledah kantor sejumlah perusahaan itu sepanjang pekan lalu.

Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Monitor PSU Pilkada 2020

Kamis, 08 April 2021
Video

Bincang Sehat • Mutasi Baru Virus Penyebab Covid-19

Jumat, 09 April 2021
Video

Ini Penampakan Prototipe Jet Tempur KF-X/IF-X

Sabtu, 10 April 2021

Artikel Lainnya

Kejari Tangerang Bakar Ribuan Lembar Uang Dolar AS Palsu
Hukum

Kejari Tangerang Bakar Ribua..

12 April 2021 19:37
Diduga Menambang Di Luar Izin, PT CNI Dilaporkan Ke Bareskrim
Hukum

Diduga Menambang Di Luar Izi..

12 April 2021 16:34
Dalami Korupsi Asabri, Kejagung Garap Enam Saksi, Ada Dirut Oso Manajemen Investasi
Hukum

Dalami Korupsi Asabri, Kejag..

12 April 2021 16:30
Amandemen UUD 1945 Sukar Dilakukan Hanya Untuk Revisi Periodesasi Presiden, Hakim MK: Karena Tak Cuma DPR Terutak-atik
Hukum

Amandemen UUD 1945 Sukar Dil..

12 April 2021 14:43
Termasuk Direktur PT Borneo Lumbung Energi Dan Metal, KPK Panggil 3 Saksi Dalam Kasus Samin Tan
Hukum

Termasuk Direktur PT Borneo ..

12 April 2021 11:50
Tak Terima Vonis 4,5 Tahun, Djoko Tjandra Ajukan Banding
Hukum

Tak Terima Vonis 4,5 Tahun, ..

12 April 2021 11:05
Klarifikasi Wakil Kepala BSSN, Pidato Dipotong Seolah-olah Masker Merusak Imun Tubuh
Hukum

Klarifikasi Wakil Kepala BSS..

11 April 2021 22:14
Buronan Kasus Lahan PT KAI Diringkus Intelijen Kejagung
Hukum

Buronan Kasus Lahan PT KAI D..

11 April 2021 18:59