Dalam Hal Tolak Vaksin, Aceh Berkerabat Dengan Rusia

Jumat, 15 Januari 2021, 11:25 WIB

Ilustrasi/Net

SEIRING dengan realisasi vaksinasi nasional untuk Covid-19 dilaksanakan, merebak pula hasil survei tingkat penerimaan publik terhadap upaya pengendalian wabah itu.

Salah satu hasil survei yang hangat dibicarakan adalah tentang tingkat penerimaan masyarakat Aceh yang menempati ranking terendah nasional, yakni 46 persen menerima dan 54 persen menolak. Mudah-mudahan hasil survei itu tidak langsung diterjemahkan sebagai “kekhususan” Aceh yang luar biasa.

Survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan ITAGI - Indonesian Technical Advisory Group on Immunization UNICEF dan WHO menemukan mayoritas masyarakat Indonesia menerima bila disuntik vaksin virus corona.

Selanjutnya survei juga menjelaskan tingkat penerimaan vaksin berbeda di tiap provinsi. Papua Barat dan sejumlah provinsi di Jawa berada pada tingkat penerimaan tertinggi, sedangkan Aceh berada posisi terendah dan beberapa provinsi lain di Sumatera dan Sulawesi.

Sebenarnya angka 54 persen masyarakat Aceh menolak vaksin bukanlah sesuatu yang membuat Aceh menjadi contoh ekstrem. Karena angka itu terbalik dengan Rusia yang menerima vaksinasi dan 46 persen menolak untuk vaksinasi.

Intinya ada kekerabatan kelompok penolak di dunia. Di dunia, Rusia juara yang menolak vaksin, di Indonesia Aceh yang menjadi juaranya.

Sebenarnya tidak hanya Aceh dan Rusia yang menempati ranking teratas yang menolak vaksinasi Covid-19. Provinsi Alberta di Kanada juga menjadi ikut ke dalam kelompok itu.

Alberta adalah provinsi terendah dalam survei Kanada yang menunjukkan masyarakatnya hanya 48 persen yang mau vaksinasi. Namun, pada saat yang sama ada 28 persen lainnya yang menyatakan akan ikut vaksinasi Covid-19 setelah beberapa waktu, sambil melihat perkembangan vaksinasi dalam perjalanan waktu nantinya.

Yang dimaksud mungkin menyangkut dengan tingkat keampuhan dari vaksin, yang lagi-lagi mungkin akan terkait erat dengan merek vaksin yang tersedia, baik via pemerintah maupun melalui pihak penyelengara kesehatan swasta.

Menariknya di Kanada, sekalipun tergolong negara maju, jumlah orang yang menyatakan tidak akan vaksinasi mempunyai persentase yang lumayan tinggi, 20 persen. Artinya, 1 dari 5 orang Kanada tidak akan pernah mau ikut vaksinasi.

Perhatian serius sebenarnya tidak hanya harus diberikan kepada masyarakat luas, tetapi juga kepada kalangan penyedia jasa pelayanan perawatan kesehatan.

Publikasi MedRxix (2021) seminggu yang lalu misalnya, dari survei yang melibatkan 3.500 pekerja Kesehatan AS ditemukan tingkat penerimaan vaksin Covid-19 cenderung rendah.

Sebanyak 50 persen di antara mereka berpendapat vaksinasi adalah pilihan pribadi yang tidak dapat dipaksakan. Survei juga menemukan  56 persen cenderung menunggu melihat perkembangan dan keamanan vaksinasi beberapa waktu yang akan datang dengan sebaran 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun.

Hanya satu di antara tiga dari pekerja Kesehatan AS itu yang siap vaksinasi, jika vaksinnya tersedia.

Keengganan pekerja kesehatan untuk menerima vaksin tidak hanya monopoli pekerja kesehatan AS, akan tetapi juga luas tersebar di Jerman dan Prancis.

Harian Financial Times beberapa waktu yang lalu memberitakan tentang situasi penerimaan vaksin di kalangan pekerja kesehatan 3 negara penting Eropa.

Yaitu 50 persen perawat Jerman, berikut 25 persen dokter tidak mau divaksinasi. Di Prancis juga dilaporkan 76 persen perawat kesehatan di rumah jompo tidak mau divaksinasi.

Di salah satu kawasan Austria juga dilaporkan hanya setengah dari pekerja kesehatan yang mau menerima vaksin Covid-19.

Dari gambaran tingkat penerimaan vaksin publik dan pekerja kesehatan, dapat disimpulkan bahwa persoalan penolakan vaksin, bahkan di kalangan pekerja kesehatan pun tetap saja mendapatkan penolakan.

Tentu saja dengan bermacam alasan, mulai dari tidak berbasis pengetahuan, sampai dengan yang berbasis pengetahuan.

Sebenarnya, penolakan vaksin bahkan gerakan penolakan vaksin sama usianya dengan vaksin itu sendiri. Vaksin yang dalam sejarahnya telah terbukti menjadi senjata pamungkas melawan berbagai wabah, tetap saja mendapat perlawanan dari berbagai kalangan.

Semenjak Edward Jenner memperkenalkan vaksinasi cacar  pertama di dunia pada 1796, di Berkeley, Inggris, penolakan terhadap vaksin telah terjadi. Masyarakat Eropa pada masa itu melihat vaksinasi sebagai upaya melawan kehendak Tuhan.

Tidak berhenti disitu, pada abad ke-19 di Inggris terbentuk sebuah Liga Anti Vaksin (Hussain&Ahmed 2018; Scheneider 2009). Gerakan antivaksin bergema lagi pada tahun 70-an karena ada laporan efek samping yang parah akibat vaksin DPT, walaupun kemudian terbukti tidak benar.

Sejarah vaksinasi kemudian mencatat lagi gerakan besar antivaksin MMR (Kolodziejski, 2014) karena dihubungkan dengan autis. Bahkan semenjak tahun 2000 sampai dengan hari ini berkembang rumor tentang efek buruk vaksin yang dapat menyebabkan kemandulan.

Di tengah merebaknya penolakan vaksin yang gencar di beberapa negara, terutama Rusia, Polandia, dan Prancis, terdapat juga negara yang mempunyai tingkat penerimaan vaksin yang sangat tinggi.

China, India, Korea Selatan, dan Brasil misalnya mencatat tingkat penerimaan vaksin yang sangat tinggi. Data yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (2020) pada November 2020 menunjukkan sejumlah negara dengan angka penerimaan vaksin Covid-19 tertinggi adalah India 87 persen, Cina 85 persen, Korea Selatan 83 persen, dan Brasil 81 persen.

Sebagai catatan, tingkat penerimaan vaksin di Indonesia adalah 65 persen.

Penolakan terhadap vaksinasi sebenarnya lebih berasosiasi dengan penundaan penggunaan vaksin, ataupun penolakan total terhadap penggunaan vaksin oleh individu dan masyarakat.

Alasannya cukup banyak mulai dari pengaruh komunitas dan sosial budaya, persepsi dan variabel individu, agama dan kepercayaan, kelembagaan kesehatan, hal yang berkaitan dengan vaksin itu sendiri, dan faktor ekonomi dan politik.

Sudah dapat dipastikan tingkat literasi kesehatan masyarakat merupakan resultan dari sebagian atau semua hal di atas.

Terlepas dari berbagai faktor yang berpengaruh terhadap tingkat penerimaan vaksin Covid-19, temuan survei global terhadap vaksinasi yang dilakukan oleh Lazarus dkk (2020), bulan Juni tahun lalu yang dipublikasikan oleh majalah Nature menemukan bahwa tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah sangat menentukan.

Tingkat penerimaan tertinggi terdapat di negara Asia, terdiri dari pemerintah yang sangat otoriter China, dan sangat demokratis  India, dan Korea Selatan. Temuan survei itu juga menyebutkan asosiasi antara penolakan vaksin dengan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Tingginya angka penerimaan vaksinasi di negara itu berasosiasi dengan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintahnya dengan index, Cina 90, India 87, dan Korea Selatan 67 (Edelman Trust Barometer 2020).

Indonesia sendiri yang mempunyai tingkat penerimaan vaksin 65 persen mempunyai tingkat kepercayaan publik 67 persen. Sebaliknya negara-negara yang tingkat kepercayaan publiknya sangat rendah kepada pemerintah berasosiasi dengan dengan tingkat penerimaan yang juga rendah terhadap vaksinasi Covid-19.

Publikasi Edelman Trust tentang kepercayaanb publik kepada pemerintah yang tergolong rendah itu adalah Rusia 30, Nigeria 55, dan Prancis 47.

Survei yang dilakukan berikut dengan kesimpuan yang dibuat oleh Lazarus dkk (2020) tentu saja bukanlah sebuah kesimpulan final tentang hubungan dengan tingkat penerimaan vaksin dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Namun demikian cukup banyak bacaan yang menjelaskan tentang peran pemerintah sebagai prediktor penting dalam sejarah vaksinasi.

Menarik kesimpulan tentang rendahnya tingkat penerimaan vaksinasi Covid-19 di Aceh atas dasar rendahnya kepercayaan publik kepada pemerintah dan pemerintah daerah tentu saja tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa.

Hal ini sama memerlukan sebuah kajian yang mendalam agar dapat diketahui akar penyebabnya. Apalagi hipotesis rendahnya kepercayaan publik Aceh terhadap pemerintah daerah sudah berlangsung semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 11/2006 yang membawa berkah keuangan dan kewenangan untuk Aceh sampai dengan hari ini.

Untuk saat ini cukup dengan satu catatan kaki bahwa dalam hal penerimaan vaksin, Aceh berkerabat dengan Rusia. Kalau di depan publik non-Aceh, agar supaya jangan merasa inferior sebut saja Prancis juga ada dalam kekerabatan itu.

Ahmad Humam Hamid
Sosiolog dan Gurubesar Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala
EDITOR: AGUS DWI

Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Reputasi Jokowi Bisa Ternoda Politik ‘Aneksasi’ Partai
Publika

Reputasi Jokowi Bisa Ternoda..

07 Maret 2021 08:31
Ring Tinju Mulkowi Vs Beyehaye
Publika

Ring Tinju Mulkowi Vs Beyeha..

07 Maret 2021 07:55
Ka El Be
Publika

Ka El Be

06 Maret 2021 23:08
Partai Demokrat Dan Ambiguitas Demokrasi
Publika

Partai Demokrat Dan Ambiguit..

06 Maret 2021 18:28
UMKM Dalam Ruang Simulakra
Publika

UMKM Dalam Ruang Simulakra

06 Maret 2021 17:44
Istana Dan KLB Demokrat
Publika

Istana Dan KLB Demokrat

06 Maret 2021 14:23
Dr. Rizal Ramli Dan Cita-cita Pendiri Gontor
Publika

Dr. Rizal Ramli Dan Cita-cit..

06 Maret 2021 09:45
Pemerintah Terlihat Bingung
Publika

Pemerintah Terlihat Bingung

06 Maret 2021 09:09