Pelibatan ulama dan akademisi dalam menyusun bukan solusi, hanya legitimasi. Meskipun berisi ayat-ayat dan hadits di dalamnya, namun penggunaan yang seragam tetap saja menyesatkan.
Ada lima alasan kewajiban penyeragaman itu yang dinilai keliru, yaitu:
Pertama, membunuh improvisasi dan daya kreasi dai. Khatib tidak perlu menyiapkan bahan yang menurutnya pas untuk kondisi jamaah tertentu. Cukup menjadi pembaca naskah saja.
Kedua, khazanah pengetahuan dai tidak bertambah. Semangat menggali referensi dibuat lemah. Semua telah tersedia. Dai-dai karbitan dan tidak berkualitas akan menjamur.
Ketiga, penyeragaman adalah wujud dari pengambilalihan kewenangan privat oleh negara. Ciri negara totaliter atau komunis yang dipraktikkan di negara demokrasi.
Keempat, penyusupan ideologi sesat secara halus seperti Ahmadiyah, Syi'ah, dan lainnya dapat memasuki narasi naskah. Otoritas kekuasaan berperan dalam proteksi.
Kelima, cara Nabi berdakwah semakin jauh dari peneladanan. Beliau SAW bertabligh tanpa panduan teks. Segar dan menyentuh pikiran dan rasa mustami/audiens. Berapi-api saat perlu.
Bahwa ada panduan dapat saja bermanfaat, tetapi mudharat lebih besar dari manfaatnya.
Di samping dapat mubazir atas produk besar-besaran, juga bisa saja kelak tak perlu lagi ada khatib naik mimbar, cukup diperdengarkan saja "suara khatib" yang membacakan naskah Kemenag. Modal masjid adalah cukup menyediakan imam shalat.
Ujungnya, dengan alasan deradikalisasi dan mencegah intoleransi, negara telah menghancurkan budaya keagamaan yang sudah sesuai syariat. Seolah racun agama ditebar oleh rezim bergaya totalitarian atau bahkan komunis. Kontrol negara dominan.
Ini artinya, bahaya besar sedang dihadapi oleh umat Islam.
M. Rizal FadillahPemerhati politik dan keagamaan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
