Celah Ketidakpastian Hukum UU Cipta Kerja

Rabu, 25 November 2020, 13:02 WIB

Peneliti HICON Law & Policy Strategies, Retno Widiastuti

UNDANG  Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang secara resmi diundangkan pada tanggal 2 November 2020 oleh Presiden Joko Widodo ramai (lagi) menjadi perbincangan publik.

Memang tidak aneh, karena sejak masih RUU hingga telah menjadi UU, UU Cipta Kerja yang mengadopsi metode omnibus law selalu menuai sorotan publik, baik dari segi formil juga meteriilnya.

Seharusnya, hal tersebut menjadikan para pemangku kebijakan lebih berhati-hati dalam merumuskan hingga mengudangkannya, begitu pula dengan mengkomunikasikannya kepada publik.

Saat ini, UU Cipta Kerja baik secara formil dan materil diuji oleh beberapa pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu lembaga yudisial ini akan menguji bagaimana "kualitas" sesungguhnya dari UU yang disebut Sapu jagad itu.

Melanggar Asas Perundang-Undangan    

UU Cipta Kerja tidak memenuhi asas kepastian hukum dan asas kejelasan rumusan. Hal ini karena UU Cipta Kerja mengandung beberapa disharmonisasi materi muatan antara pasal per pasal maupun di dalam Pasal.

Indikasi itu nampak terlihat dalam ketentuan Pasal 6 UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa, "peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi...".

Padahal, UU Cipta Kerja sama sekali tidak memuat adanya Pasal 5 ayat (1) huruf a. UU Cipta Kerja hanya memuat adanya Pasal 5 yang menyatakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang meliputi bidang hukum dan diatur dalam undang-undang terkait.

Munculnya ketidaksinkronan tersebut, menyebabkan tindakan yang berkenaan dengan "perizinan berusaha" dalam UU Cipta Kerja menjadi tidak memiliki dasar hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kemudian,dalam ketentuan Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 53 sepanjang ayat (5) UU 30/2014 (UU Administrasi Pemerintahan) yang menyatakan bahwa, "Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden".

Padahal, pengaturan terkait keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum akibat dari asas fiktif positif tersebut tidak diatur dalam ayat (3), namun diatur dalam ayat (4) yang menyatakan apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

Adanya ketidaksinkronan materi muatan tersebut menyebabkan UU Cipta Kerja tidak memenuhi asas ketertiban dan kepastian hukum yang menyatakan bahwa setiap materi muatan undang-undang harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Selain itu asas kejelasan rumusan yang menyatakan bahwa setiap materi muatan undang-undang harus memenuhi syarat teknis penyusunan undang-undang serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam intepretasi dalam pelaksanaannya.

Hal di atas, hanyalah beberapa masalah yang sekilas berhasil diidentifikasi. Belum tentu hanya itu saja masalah pelanggaran asas perundang-undangan yang dijalankan dalam proses perumusan UU Cipta Kerja.

Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, hukum yang baik adalah hukum yang membawa nilai-nilai dasar yakni: keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan kepastian hukum (rechtssicherheit) [ Satjipto Rahardjo, 2012].

Argumentasi hukum itu diperkuat oleh Lord Lloyd yang mengatakan:“...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system” , tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum [Tony Prayogo, 2016].

Pasal-pasal yang sudah diketahui salah oleh publik tersebut tidak bisa serta merta diganti. Lebih jelasnya, UU tidak dapat dibuat secara "serampangan", yang bisa dengan mudah direvisi dengan tanpa mengikuti prosedur yang ada.

Pasal 72 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa kesempatan perbaikan terhadap draf RUU hanya bisa dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari pasca dilakukannya persetujuan bersama antara Presiden dengan DPR sebelum diserahkan ke Presiden.

Perbaikan itupun hanya yang berkaitan dengan teknis penulisan RUU ke lembaran resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan UU oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus Pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia, dan bukan perubahan substansi (baik mengganti pasal, ayat, huruf, kata, frasa, maupun kalimat).

Dengan demikian, Presiden tak boleh kembali dengan mudah mengatakan "I don't read what I sign". Jelas bahwa Presiden juga DPR harus bertanggung jawab terhadap produk legislasi yang alasannya menjadi gerbang investasi di dalam negeri itu.  
 
Oleh karena nasi telah menjadi bubur, hal yang dapat dilakukan publik saat ini ialah pengawalan serius pada proses Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi yang sedang berlangsung.

Retno Widiastuti
Penulis adalah Peneliti PSHK FH UII dan HICON Law & Policy Strategies

Kolom Komentar


Video

Langgar Aturan, Satpol PP Bongkar Lapak PKL di Boyolali

Kamis, 14 Januari 2021
Video

Batal Divaksin Pertama, Ini Penjelasan Wali Kota Semarang

Kamis, 14 Januari 2021
Video

Saat-saat HRS Dipindahkan

Kamis, 14 Januari 2021

Artikel Lainnya

In Memoriam Yazirwan Uyun: Selamat Jalan Sahabat Yang Baik Hati
Publika

In Memoriam Yazirwan Uyun: S..

15 Januari 2021 11:49
Dalam Hal Tolak Vaksin, Aceh Berkerabat Dengan Rusia
Publika

Dalam Hal Tolak Vaksin, Aceh..

15 Januari 2021 11:25
Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Institusi Polri, Indonesia Maju, Dan Persatuan Nasional
Publika

Jenderal Listyo Sigit Prabow..

15 Januari 2021 09:58
Pesta Raffi Dan Ahok Mengolok Negara
Publika

Pesta Raffi Dan Ahok Mengolo..

15 Januari 2021 09:26
Komjen Listyo Sigit Dan Angin Segar Kebhinnekaan Kita
Publika

Komjen Listyo Sigit Dan Angi..

15 Januari 2021 01:40
No Threat Of Radicalism
Publika

No Threat Of Radicalism

14 Januari 2021 22:57
Hore, Ketua KPU Dipecat
Publika

Hore, Ketua KPU Dipecat

14 Januari 2021 09:40
Dunia, Kita Dan Virus Setelah Vaksin
Publika

Dunia, Kita Dan Virus Setela..

13 Januari 2021 17:18