Mujahidid 212: How Democracies Die

Seperti biasa jagad KluBuku sontak menjadi ramai, dan saling bertanya di mana bisa mendapatkan bukunya. Sayang bukunya tersedia dalam format digital, dengan harga cukup mahal, hampir seratus ribu rupiah. Tiba-tiba ada seorang dermawan menyahut; saya belikan membership premium (unlimited digital book download) bagi sepuluh orang selama sebulan.

Lalu kami ramai-ramai mengunduh dan membaca buku tersebut. Melihat animo member sedemikian antusias, dan masih ada yang tidak kebagian, mungkin sang dermawan tadi tidak tega lalu berkata; saya buka lagi kesempatan bagi sepuluh orang lagi. Kami member KluBuku hanya bisa mendoakan; jazaakillah khairan. Tulisan ini saya dedikasikan buat sang dermawan tadi.

Sebagai penulis yang sudah menerbitkan buku yang mengkritik habis demokrasi, terus terang saya agak under estimate dengan buku tersebut. Apa masih ada bobrok demokrasi yang belum saya singkap? Tanya saya sedikit congkak. Ternyata saya salah. Buku tersebut membeberkan bobrok demokrasi yang luput dari sonar saya.

Tanpa basa-basi Steven Levitsky and Daniel Ziblatt di bab pendahuluan langsung to the point menceritakan bagaimana demokrasi bisa mati. Dan pembunuhnya bukan para tiran, diktator, apalagi khilafah. Pembunuhnya adalah penguasa yang terpilih dalam sistem demokrasi itu sendiri. It is less dramatic but equally destructive, kata penulisnya.

Mereka membeberkan banyak contoh; mulai dari Chávez di Venezuela, pemimpin terpilih di Georgia, Hungaria, Nicaragua, Peru, Filipina, Polandia, Russia, Sri Lanka, Turki, Ukraina, dan tentu saja AS sendiri, semuanya para pemimpin tadi membunuh demokrasi secara perlahan. Apakah penguasa di Indonesia saat ini termasuk? Mari kita lihat.

Steven dan Daniel mengatakan tidak semua pemimpin terpilih tadi memiliki track record represif dan otoriter. Memang ada yang sejak awal tampak otoriter seperti Hitler dan Chávez. Tapi banyak juga yang awalnya berwajah polos dan lugu, lalu menjadi-jadi setelah memimpin. Steven dan Daniel memberikan semacam litmus test yang bisa kita pakai agar tidak tertipu para pemimpin serigala berbulu domba ini.

Mereka menyebutnya: Four Key Indicators of Authoritarian Behavior. Pertama: Penolakan (atau lemah komitmen) terhadap sendi-sendi demokrasi. Parameternya diantaranya: Apakah mereka suka mengubah-ubah UU? Apakah mereka melarang organisasi tertentu? Apakah mereka membatasi hak-hak politik warga negara? Do they banning certain organizations, or restricting basic civil or political rights? Tiba-tiba saya teringat HTI dan para aktivisnya yang dipersekusi.

Kedua: Penolakan terhadap legitimasi oposisi. Parameternya diantaranya: Apakah mereka menyematkan lawan politik mereka dengan sebutan-sebutan subversif? Mengancam asas dan ideologi negara? Apakah mereka mengkriminalisasi lawan-lawan politik mereka dengan berbagai tuduhan yang mengada-ada? Tiba-tiba saya teringat mereka yang teriak-teriak makar, anti Pancasila dan anti NKRI, serta para ustadz dan ulama yang dikriminalisasi.

Ketiga: Toleransi atau mendorong aksi kekerasan. Parameternya diantaranya: Apakah mereka memiliki hubungan dengan semacam organisasi paramiliter yang cenderung menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri? Tiba-tiba saya teringat dengan Banser yang suka mempersekusi, membubarkan pengajian, serta bertindak sebagai polisi, jaksa dan hakim sekaligus. Dan penguasa hanya diam seribu bahasa seolah mengamini semuanya tadi.

Keempat: Kesiagaan untuk membungkam kebebasan sipil. Parameternya diantaranya: Apakah mereka mendukung (atau membuat) UU yang membatasi kebebasan sipil, terutama hak-hak politik dan menyampaikan pendapat? Apakah mereka melarang tema-tema tertentu? Tiba-tiba saya teringat UU Ormas, RUU HIP, serta berbagai kebijakan penguasa yang melarang pembahasan dan penyebaran khilafah.

Ajaran Islam

Jika jawaban dari semua test litmus di atas adalah ya, maka fixed rezim saat ini termasuk otoriter dan represif. Lalu apa dampaknya? Menurut Steven dan Daniel, tindakan represif mereka tidak hanya membunuh demokrasi, tapi juga mengakibatkan polarisasi sedemikian parah di tengah masyarakat, dan kemungkinan terburuknya bisa terjadi perang sipil.

Steven dan Daniel lalu mengungkapkan kegelisahannya. Sekalipun dulu negara-negara demokrasi khususnya AS terbukti bisa bertahan menghadapi Perang Sipil, The Great Depression, Perang Dingin, dan Watergate, mereka sangsi kali ini AS masih bisa bertahan menghadapi ancaman polarisasi yang sedemikian ekstrim di tengah masyarakat.

Tiba-tiba saya teringat ucapan Tim Kendall (mantan direktur monetisasi Facebook) dalam film dokumenter The Social Dilemma; bahwa polarisasi akibat provokasi konten-konten hoax dan hate yang di-generate aI social media, bisa mengakibatkan perang sipil. Subhanallah, sudah sedemikian parahnya kah peradaban kapitalis hari ini? Sampai semua sisi saling bahu-membahu menghantarkan umat manusia ke dalam jurang kehancuran?

Akar masalah dari semua ini menurut Steven dan Daniel adalah; masyarakat khususnya politisi tidak lagi memegang norma dan prinsip dengan kuat. Mereka menjelaskan, demokrasi hanyalah seperangkat aturan, tapi jika riil di lapangan aturan tadi dilanggar, maka sama saja aturan tadi tidak ada. Akhirnya para politisi dan konstituennya saling serang, saling menjatuhkan, dan nyaris menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan.

Nah yang paling menarik dari statement Steven dan Daniel adalah; pada akhirnya sistem demokrasi meniscayakan para pemimpinnya teguh memegang prinsip, seperti halnya sistem monarki dahulu meniscayakan para rajanya teguh memegang prinsip. Tanpanya, sistem demokrasi ataupun monarki sama-sama gagal menciptakan kedamaian, keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Saya jadi bertanya-tanya; jangan-jangan masalahnya bukan keteguhan memegang prinsip. Tapi memang sejak awal prinsip yang dipegang sudah rapuh? Di mana prinsip tersebut mengizinkan penganutnya untuk saling memangsa atas nama profit? Tiba-tiba saya teringat dengan ajaran Islam. Bukankah Islam mengajarkan teguh memegang prinsip halal dan haram, perintah dan larangan? Dan bukankah prinsip tersebut tak tergoyahkan karena dilandasi penghambaan kepada Allah SWT, bukan kepada materi?

Tiba-tiba saya teringat sirah Rasulullah SAW ketika berdakwah di Makkah, kemudian beliau ditawari kekuasaan, lalu beliau dengan tegas menolaknya. Bukankah penolakan beliau ini karena prinsip Islam belum diterima dan mengakar kuat di Makkah? Lain halnya ketika prinsip Islam sudah diterima dan mengakar kuat di Madinah, akhirnya beliau jadi kepala negara Islam di sana.

Akhirnya saya jadi bertanya-tanya; jika seruan dakwah penegakkan Islam kaffah dalam bingkai khilafah saat ini terus mendapat dukungan umat; mungkinkah hal ini menjadi jalan keluar atas ancaman demokrasi yang destruktif tadi? Dan mungkinkah dalam waktu yang tidak terlalu lama, narasi-narasi "How Democracies Die" akan segera digantikan dengan narasi-narasi "How Khilafah Rise"?

Yudha Pedyanto
Penulis buku "Buanglah Demokrasi Pada Tempatnya".