UU Cipta Kerja Yang Malang: Saran Untuk Presiden Dan DPR

Fuad Bawazier/Net

PADA 12 Oktober saya menulis opini dengan judul “Sebaiknya UU Cipta Kerja Disahkan Ulang di DPR”. Inti tulisannya, karena ada kecacatan administrasi dan ketidaklaziman dalam prosedur atau proses persetujuan sebuah RUU di DPR.

Tulisan panjang lebar itu dimuat di media online sebelum RUU Cipta Kerja dikirimkan ke Istana. Saya minta agar RUU Cipta Kerja yang baru saja diketok di DPR itu sebaiknya dibahas ulang sampai tuntas dan mantap, sampai benar benar final, lalu diketok (disetujui) ulang di DPR.

Saran saya tidak didengar, baik oleh DPR maupun Pemerintah. RUU 812 halaman itu nekat dikirimkan DPR ke Istana untuk ditandatangani Presiden dan diundangkan sebagai UU. Presiden juga nekat mengubahnya lagi lalu mengundangkannya sebagai UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Saya kira ini sebuah “skandal” administrasi. Publik geger luar biasa karena ada kesalahan pasal. Halamannya juga membengkak. Kali ini pemerintah dan DPR tidak bisa lagi mengelak atau berdalih karena perubahan font, format, ataupun ukuran kertas.

Para penyelenggara negara menunjukkan kecerobohan dan keamatirannya. Masyarakat yang kritis siap-siap mengajukan gugatan atau judicial review atas UU Cipta Kerja ke MK.

Meski saya awam hukum, saya yakin MK tidak mungkin menolak gugatan tersebut karena kesalahannya begitu kasat mata, bahkan sejak kelahirannya.

MK tidak perlu lagi terjebak membahas pasal per pasal, cukup menyatakan UU itu batal demi hukum dengan saran agar disetujui ulang di DPR dan dikirimkan kembali ke Presiden untuk diundangkan. Tentunya setelah dilakukan penyempurnaan agar tidak ada kesalahan sekecil apapun.

Toh dengan cacat yang melilitnya sekarang, UU Ciptaker ini, pada hemat saya tidak bisa digunakan. Investor khawatir atas keabsahan UU No 11 ini.

Terpenting, MK harus menunjukkan keprofesionalan dan independensinya. Bukan lembaga Yes Man.

Justru dengan membatalkan UU itu, karena ada kesalahan administrasi, MK sebenarnya menjadi “penyelamat bagi Pemerintah dan DPR”, agar tidak hilang muka. Sebab pembatalan dan penyempurnaan UU Ciptaker ini atas perintah Mahkamah Konstitusi.
EDITOR: AGUS DWI

Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Pencabutan Ketentuan Tentang Investasi Miras Dalam Perpres 10/2021
Publika

Pencabutan Ketentuan Tentang..

02 Maret 2021 20:04
Di Balik Kandas Investasi Miras
Publika

Di Balik Kandas Investasi Mi..

02 Maret 2021 19:51
Miras Bukan Investasi Tertutup
Publika

Miras Bukan Investasi Tertut..

02 Maret 2021 17:41
Miras Tidak Cocok Untuk Indonesia
Publika

Miras Tidak Cocok Untuk Indo..

02 Maret 2021 12:08
Artidjo!
Publika

Artidjo!

02 Maret 2021 11:53
Jangan Percaya Bualan Jhoni Alen Marbun
Publika

Jangan Percaya Bualan Jhoni ..

02 Maret 2021 08:06
Teori Menghantam SBY Dapat Pelukan Moeldoko
Publika

Teori Menghantam SBY Dapat P..

02 Maret 2021 07:29
Bangsa Yang Mabuk
Publika

Bangsa Yang Mabuk

01 Maret 2021 21:23