Kompetisi adalah Hal yang Biasa

Negeri ini pernah koyak moyak dihancurkan perang saudara yang berlangsung cukup lama di era Perang Dingin, dari 1955 hingga 1975. Perang Viet Nam adalah salah satu pertikaian bersenjata paling berdarah pasca Perang Dunia Kedua yang merengut korban jiwa sekitar 1,5 juta orang dari kalangan sipil maupun militer. Konflik kedua Viet Nam telah mengundang kehadiran negara-negara asing yang membuat konflik semakin parah. Namun akhirnya perang saudara berakhir jua dan pada 2 Juli 1976, Viet Nam Utara dan Viet Nam Selatan sepakat mendirikan Republik Sosialis Viet Nam.

Kebangkitan ekonomi Viet Nam dimulai di bulan Desember 1986. Di dalam Kongres Nasional Ke-6 Partai Komunis Viet Nam ketika itu politisi muda yang berorientasi reformis menggantikan kelompok politisi senior. Doi Moi atau Renovasi yang diperkenalkan Sekjen PKVN Nguyen Van Linh sejatinya adalah serangkaian kebijakan yang mengadopsi prinsip pasar bebas dengan mempertahankan orientasi sosialisme. Viet Nam pun mulai membuka diri.

Bank Dunia dalam laman resminya mencatat, di tahun 1986 investasi asing langsung (FDI) di Viet Nam sebesar 40 ribu dolar AS. Sepuluh tahun kemudian, di tahun 1996, mencapai angka 2,39 miliar dolar AS. Seperti banyak negara di Asia lainnya, Viet Nam juga terpukul oleh krisis moneter 1997-1998, dan membuat FDI ke negara itu mengalami pelambatan. Namun di tahun 2006 nilai FDI kembali mencapai 2,4 miliar dolar AS dan terus meroket dalam dua tahun hingga mencapai 9,57 miliar dolar AS.

Krisis keuangan global di tahun 2008 juga menghantam perekonomian dan kembali memperlambat arus FDI ke Viet Nam hingga mentok di posisi 7,6 miliar dolar AS pada 2009. Namun sepuluh tahun kemudian, di tahun 2019, FDI terus mengalir deras hingga mencapai angka 16,12 miliar dolar AS.

Bagi Indonesia, Viet Nam adalah negara sahabat. Pasca Perang Dunia Kedua, hubungan kedua negara dibangun pemimpin masing-masing negara, Bung Karno dan Ho Chi Minh. Di bulan Februari 1959 Ho Chi Minh mengunjungi Indonesia, diikuti kunjungan balasan Bung Karno di bulan Juni tahun yang sama. Dalam kunjungan di bulan Juni 1959 itu Bung Karno mendapatkan bintang kehormatan Perwira Dien Bien yang disematkan langsung oleh Ho Chi Minh.

Pada tahun 1964, di tengah perang saudara di Viet Nam, Indonesia membuka KBRI Hanoi. Setelah Perang Viet Nam, pada Juni 1978 Presiden Soeharto berkunjung ke Viet Nam menegaskan komitmen persahabatan kedua negara. Di bulan November 1990 Presiden Soeharto kembali berkunjung ke Viet Nam. Di bulan April 1994 Presiden Le Durc Anh membalas kunjungan ini.

Di era Reformasi, Presiden Megawati Soekarnoputri berkunjung dua kali ke Viet Nam, pertama di bulan Agusus 2001 dan kedua di bulan Juni 2003. Di bulan November 2003 Presiden Tran Duc Luong membalas kunjungan itu. Hubungan baik terus berlangsung di era Presiden SBY yang melakukan kunjungan ke Viet Nam di bulan Mei 2005. Lalu di bulan Juni 2013 giliran Presiden Truong Tan Sang berkunjung ke Jakarta dan bersama Presiden SBY menandatangani perjanjian Strategic Partnership.

Di Asia Tenggara, hanya kedua negara ini yang merebut kemerdekaan di tahun 1945. Perjalanan Bung Karno dan Bung Hatta ke Dalat di Viet Nam untuk bertemu penguasa militer Jepang di seluruh Asia Tenggara, Marsekal Hisaichi Terauchi, menjelang Proklamasi Kemerdekaan pun dikenang sebagai sebuah episode yang menarik.

Dalam pertemuan itu, Marsekal Terauchi kembali menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Sedikit berbeda dengan janji-janji sebelumnya, kali ini Jepang mengisyaratkan kemerdekaan itu akan diserahkan pada pekan ketiga Agustus 1945. Tentu saja, Bung Karno dan Bung Hatta, seperti para founding fathers lainnya, tidak menginginkan hadiah kemerdekaan karena kemerdekaan semestinya adalah hasil dari perjuangan panjang rakyat Indonesia.

Dubes Republik Sosialis Vietnam Pham Vinh Quang menjelaskan dinamika hubungan kedua negara ketika ditemui Republik Merdeka di Kedubes Viet Nam di Jakarta yang berada persis di sebelah kediaman mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

“Kita memiliki banyak kesamaan seperti kesamaan budaya, sejarah perjuangan kemerdekaan dan semangat perlawanan anti kolonial. Ini memungkinkan kedua negara menjadi paralel dalam waktu yang cukup lama,” ujar Dubes Pham Vinh Quang.

Berikut petikannya:

Bagaimana Anda melihat hubungan kedua negara yang telah berlangsung untuk waktu yang cukup lama?

Tahun ini Indonesia dan Viet Nam memperingati 65 tahun hubungan diplomatik. Ini hal yang sangat penting bagi kedua negara. Sepanjang 65 tahun ini kita menghadapi banyak upheaval di kawasan dan juga di seluruh dunia. Walaupun begitu, Indonesia dan Viet Nam dapat menjadi partner yang saling mengandalkan satu sama lain.

Untuk memperingati 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara, Kedutaan Besar Viet Nam di Jakarta merencanakan beberapa kegiatan. Mulai dari mengorganisir kunjungan pejabat tinggi, menggelar kegiatan kebudayaan, dan menyelenggarakan simposium. Tetapi karena pandemi Covid-19, kami harus mengikuti social distancing, itu sebabnya kami harus mengundur program-program ini.

Baru-baru ini kami menggelar kompetisi merancang logo untuk memperingati ke-65 tahun hubungan diplomatik Viet Nam dan Indonesia. Ini untuk pertama kali Kedutaan Viet Nam di Indonesia mengadakan even seperti ini. Kompetisi berlangsung selama satu bulan, diikuti oleh 720 peserta. Logo yang dinilai mendapat juara adalah karya salah seorang seniman Viet Nam, Tran Hoai Duc, yang sangat unik. Logo ini merepresentasikan dua burung, burung Garuda dari Indonesia dan burung Lac dari Viet Nam. Logo itu juga memiliki nomor 65 yang menggambarkan hubungan abadi persahabatan kita. Juga ada simbol yang mewakili bendera Viet Nam dan bendera Indonesia. Sayap burung menggambarkan kedua negara terbang ke arah masa depan. Ini desain logo yang baik.

Mengenai burung Lac, bisa Anda jelaskan apakah ini jenis burung yang benar-benar ada, atau burung mitologi dari cerita rakyat?

Tentu saja ini bersifat artistik dan berasal dari cerita rakyat. Ukirannya terdapat di genderang perunggu yang ditemukan di Viet Nam yang memperlihatkan bahwa bangsa kami memiliki sejarah sepanjang 4.000 tahun. Burung Lac adalah simbol masyarakat dan budaya kami.

Menurut Anda di sektor apa Indonesia dan Viet Nam memiliki hubungan paling kuat?

Indonesia dan Viet Nam memiliki hubungan yang kuat di semua bidang. Karena kita sekarang memiliki Kemitraan Strategis (Strategic Partnership) sejak tahun 2013. Sebelumnya, di tahun 2003 kita memulai Kemitraan Komprehensf (Comprehensive Partnership), yang sepuluh tahun kemudian kita tingkatkan menjadi Strategic Partnership. Itu artinya kita memiliki hubungan baik di semua bidang. Dialog politik dan ekonomi, juga kerjasama pertahanan dan keamanan, promosi pariwisata, serta people to people contact. Kerjasama yang paling sukses dan paling penting saya kira ada di bidang dialog politik dan diplomatik.

Kita memiliki banyak kesamaan seperti kesamaan budaya, sejarah perjuangan kemerdekaan dan semangat perlawanan anti kolonial. Ini memungkinkan kedua negara menjadi paralel dalam waktu yang cukup lama.

Hubungan baik kita dibangun oleh pemimpin besar dan pendiri Viet Nam dan Indonesia, yaitu Presiden Ho Chi Minh dan Presiden Sukarno. Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Viet Nam. Setelah Viet Nam kembali bersatu pada tahun 1975, Presiden Soeharto adalah Kepala Negara pertama dari Asia Tenggara dan Pasifik Selatan yang berkunjung ke Viet Nam.

Itu memperlihatkan kedua negara memiliki ikatan yang kuat. Jadi kita sekarang memiliki kerjasama yang sangat baik. Secara rutin kita memiliki pertemuan di antara para pemimpin. Pada tahun 2018 Presiden Joko Widodo mengunjungi Viet Nam. Pada tahun yang sama Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc mengunjungi Bali. Dalam pertemuan itu, mereka menandatangani Rencana Aksi Lima Tahun Kedua dari 2019 sampai 2023.

Bisa Anda menjelaskan Rencana Aksi Lima Tahun Kedua ini?

Di tahun 2023 kita akan merayakan sepuluh tahun Kemitraan Strategis kedua negara. Kita membaginya dalam dua tahap. Pertama, dari 2014 sampai 2018 kita menandatangani Rencana Aksi yang terdiri dari arah kerjasama pada berbagai bidang. Dan tahap kedua menitikberatkan mekanisme dalam menjalankan berbagai kerjasama itu.

Kita memiliki komite kerjasama bilateral yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri kedua negara. Mereka bertemu secara reguler, dan di tahun ini mereka kembali bertemu. Kita juga memiliki mekanisme kerjasama di antara pejabat setingkat menteri. Misalnya, Kementerian Pertahanan kedua negara memiliki MoU bidang pertahanan. Kita juga memiliki mekanisme kerjasama di tingat deputi menteri.

Kita juga memiliki hubungan antara provinsi di Viet Nam dan Indonesia. Hanoi memiliki kerjasama dengan Jakarta. Kota terbesar di Viet Nam, Ho Chi Minh, juga memiliki kerjasama sister city dengan Bali.

Saya kira sekarang ini kita berada di saat yang penting. Kompetisi di antara great powers dan pandemi Covid-19 yang menciptakan konsekuensi tidak mudah bagi pembangunan ekonomi kita. Kita menghadapi banyak tantangan dan kita perlu semakin mengembangkan kerjasama untuk menghadapi tantangan ini.

Viet Nam dan Indonesia adalah teman lama, dan mitra yang saling mengandalkan, kita harus bekerjasama.

Apakah kedua negara memiliki kendala dalam hubungan bilateral?

Saya rasa kita tidak memiliki banyak isu dalam situasi saat ini. Kerjasama perdagangan kita dalam lima tahun belakangan meningkat sebesar 60 persen dari 5,6 miliar dolar AS di tahun 2014 menjadi 9,1 miliar dolar AS di tahun 2019. Kami bertanya bagaimana menghilangkan hambatan perdagangan untuk membuka pasar satu sama lain.

Terkadang kita juga sedikit kompetisi untuk menarik investasi asing langsung (FDI). Saya kira ini hal yang biasa, kompetisi adalah hal yang biasa. Kita tidak melihat itu sebagai sebuah isu yang besar.

Selain itu, kita memiliki persoalan dengan illegal fishing di perairan masing-masing. Kita sebut penangkapan ikan ilegal tidak dilaporkan dan tidak diawasi (illegal unreported and unregulated fishing). Terkadang pihak Indonesia mengambil tindakan yang agak keras seperti menenggelamkan dan membakar kapal pencuri ikan. Akan tetapi sekarang kami sepakat untuk menangani kasus ini dengan cara yang paling harmonis.

Apakah Viet Nam pernah menenggelamkan kapal pencuri ikan dari Indonesia?

Tidak pernah. Karena kami negara yang cinta damai.

Jadi, Indonesia bukan negara yang cinta damai?

Indonesia negara yang cinta damai juga. Tapi terkadang Indonesia mengambil tindakan tertentu yang agak keras. Dalam pembicaraan tingkat tinggi kita sepakat pada prinsip untuk menyelesaikan masalah ini dengan semangat kerjasama, solidaritas, dan perlakuan manusiawi.

Ketika pihak Indonesia membakar dan menenggelamkan kapal ikan Viet Nam (yang diduga melakukan pencurian), apakah Viet Nam menyampaikan protes?

Kami telah diskusi soal ini dengan Indonesia melalui mekanisme yang ada. Kedua belah pihak selalu mencari cara agar aksi ini tidak terjadi. Misalnya, kami membuka area koperasi untuk mendukung penangkapan ikan yang berkesinambungan. Kami juga menandatangani Nota Kesepahaman tentang pencegahan penangkapan ikan ilegal antara kedua negara dan membentuk mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi antara Angkatan Laut dan Coast Guard. Kami merekomendasikan patroli bersama. Ini salah satu cara untuk mengurangi stres. Selain itu, kami ingin memulai proses negosiasi di Zona Ekonomi Eksklusif. Meskipun masih ada beberapa perbedaan, kami bertujuan untuk mengakhiri negosiasi lebih awal.

Berapa jumlah kapal ikan Viet Nam yang sudah dihancurkan dan ditenggelamkan oleh pihak Indonesia?

Kami tidak memiliki informasi tentang angka pasti. Tapi itu tidak penting lagi karena, Menteri Edhy Prabowo pernah mengatakan bahwa Indonesia akan membatasi penenggelaman kapal ikan asing. Kapal itu hanya ditenggelamkan jika melarikan diri.

Setidaknya di era Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, kini Indonesia lebih bersahabat ya...

Ya, saya bertemu Menteri Edhy Prabowo. Saya mengirim nota kesepahaman kepada beliau. Ketika hal seperti ini terjadi, langkah pertama bagi kita adalah bertukar informasi tentang koordinat dan nama kapal sebelum bertindak. Kami juga memiliki hotline langsung antara kementerian, Penjaga Laut dan Pantai dan Angkatan Laut.

Apakah sebelumnya kita tidak memiliki hal seperti ini?

Sebelumnya kita memiliki kontak. Tetapi bukan hotline langsung antara kedua Kementerian.

Bagaimana dengan ekspor baby lobster dari Indonesia ke Viet Nam yang juga sedang ramai dibicarakan?

Kedua negara memiliki kerjasama yang sangat baik di sektor perikanan. Baby lobster tidak bisa dibudidayakan (cultivating). Mereka hidup secara alami. Indonesia memiliki banyak baby lobster. Sementara Viet Nam memiliki banyak petani yang memiliki pengalaman cukup baik dalam budidaya, tetapi mereka tidak memiliki baby lobster.

Itu sebabnya, kami mengimpor baby lobster untuk industri perairan (aqua industry) kami di Viet Nam.

Sekarang kita mendapatkan cara untuk bekerjasama, contohnya, Indonesia membuka diri dan mengendurkan kriteria bagaimana menentukan baby lobster, misalnya dari sisi ukuran. Juga kami bicara tentang peluang kerjasama pembudidayaan hasil laut. Contohnya kita dapat membangun perusahaan patungan yang beroperasi di Indonesia, menggunakan keahlian Viet Nam dalam budidaya baby lobster di Indonesia. Lalu mengekspornya ke negara ketiga. Kita dapat bekerjasama, karena kita memiliki peluang, kita memiliki semua yang dibutuhkan, dan pada akhirnya kami mendukung nelayan Indonesia dengan pengetahuan dan kemampuan membudidayakan baby lobster.

Indonesia dan Viet Nam telah menyepakati garis perbatasan landas teritori masing-masing negara di perairan. Tetapi hingga saat ini kedua negara masih membicarakan tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Bagaimana perkembangan soal ini?

Terkait dengan garis landas kontinen, Viet Nam dan Indonesia memang telah menyelesaikan pembicaraan dan menandatangani perjanjian perbatasan di Laut China Selatan. Kita juga telah mengirimkannya ke PBB. Menurut hukum internasional yang berlaku, di luar zona laut kontinen adalah sea base, dan setelah itu adalah perairan (water). Biasanya kedua garis itu sama. Tetapi dalam beberapa kasus, itu berbeda. Jadi kita sedang berbicara mengenai hal itu.

Dalam pandangan Indonesia, kedua garis itu mungkin berbeda. Itu sebabnya kini Viet Nam dan Indonesia menegosiasikan masalah ini. Tetapi seperti Anda tahu, ini masalah yang sangat komplek dan penyelesaiannya membutuhkan waktu lama walaupun kita tidak memiliki banyak perbedaan dan kedua negara memiliki komitmen. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc telah setuju untuk menyelesaikan persoalan ini.

Akhir-akhir ini banyak orang menyebutkan bahwa Indonesia, Viet Nam, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam menghadapi "masalah" yang sama, yaitu agresifnya Republik Rakyat Cina di Laut Timur. Indonesia bukanlah salah satu pihak yang menyatakan kedaulatan di perairan tersebut, tetapi karena kapal-kapal China secara rutin memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia dan menyatakan sebagai laut teritorial tradisional mereka, Indonesia akhirnya terbawa dalam masalah ini. Sikap apa yang seharusnya dimiliki ASEAN untuk menghadapi situasi ini?

Menurut saya, jika kita ingin melihat ASEAN dan masalah Laut China Selatan, kita perlu memiliki perspektif yang lebih historis. Negara-negara Asia Tenggara semuanya telah melewati masa-masa sulit dalam sejarah mereka. Sebagian besar menjadi sasaran dominasi asing, kemudian memperoleh kemerdekaan, di mana pada tahun 1945 Viet Nam dan Indonesia berdiri untuk memperoleh kemerdekaan dan harus melalui perang untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut.

Negara-negara Asia Tenggara juga mengalami masa konfrontasi antar negara besar selama Perang Dingin, tetapi tidak hanya mengatasi kesulitan, tetapi juga membantu ASEAN berkembang dan menjadi lebih kuat, memberikan kontribusi positif bagi menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Viet Nam dan Indonesia memiliki kesamaan budaya dan sejarah, proses perjuangan kemerdekaan serta semangat otonomi dan ketahanan, sama-sama mengatasi kesulitan dalam sejarah dan dapat terus bekerjasama erat dalam masa depan.

Dalam konteks persaingan yang semakin ketat antara Amerika Serikat dan China, Laut China Selatan semakin panas, negara-negara ASEAN perlu bersatu padu dan berbagi pandangan yang sama dalam menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan, dan keselamatan, kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut Timur, menekankan pentingnya menyelesaikan perselisihan secara damai atas dasar penghormatan terhadap hukum internasional; memperkuat dialog dan membangun kepercayaan antara ASEAN dan Tiongkok, mencegah tindakan yang memperumit situasi, segera melanjutkan negosiasi tentang Kode Etik di Laut Cina Selatan (COC) setelah terputus oleh pandemi COVID-19.

Saya tidak setuju dengan pandangan bahwa ASEAN sedang menghadapi kesulitan dan tidak dapat menemukan langkah yang efektif. Padahal, negara anggota ASEAN bisa melakukan banyak hal. Mekanisme kerjasama yang dipimpin oleh ASEAN, ASEAN+1, ASEAN+3, ASEAN Regional Forum, East Asia Summit, AMMM + dan yang terbaru, ASEAN Vision on the Indo-Pacific, telah berkontribusi secara aktif untuk menjaga perdamaian di kawasan, termasuk masalah Laut China Selatan.

Saya percaya bahwa kerja sama, solidaritas, promosi diplomasi multilateral, kepatuhan terhadap hukum internasional, dan penyelesaian perselisihan berdasarkan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, akan menjadi kunci untuk menyelesaikan perbedaan.

Tetapi, bagaimana dengan ASEAN sebagai sebuah organisasi dalam menghadapi agresifnya China?

ASEAN sebagai sebuah organisasi juga telah melakukan banyak hal. Kita menggelar banyak pertemuan dan mengeluarkan pernyataan bersama dan resolusi ASEAN yang memperlihatkan kepedulian (concern) kita, dan menawarkan jalan untuk memandang ke depan (look forward). Di masa lalu kita telah menandatangani DOC (Declaration of Conduct) dan akan segera menandatangani COC (Code of Conduct) yang efektif. Ini adalah cara yang kita lihat untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini.

Viet Nam dan Indonesia memiliki banyak persamaan sikap termasuk prinsip-prinsip luar negeri. Prinsip utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Sementara prinsip utama kebijakan luar negeri Viet Nam adalah kemerdekaan dan berdikari (self-reliance), juga partisipasi aktif dalam diplomasi multilateral.

Kami selalu mempromosikan perimbangan hubungan di antara big powers. Di era Perang Dingin, kami juga anggota Non-Alignment Movement (Gerakan Non-Blok). Kami tidak memilih posisi di antara great powers. Seperti Indonesia, kami juga mempromosikan kerjasama dan juga solidaritas dan upaya menyelesaikan berbagai persoalan secara damai berdasarkan hukum internasional dan kerangkakerja multilateral seperti PBB dan ASEAN.

Ini adalah pertanyaan terakhir saya. Tolong ceritakan rahasia sehingga Viet Nam dalam beberapa waktu belakangan ini dapat menjadi destinasi investasi dunia…

Kami tidak punya banyak rahasia. Hal yang penting adalah, setelah 30 tahun Doi Moi (Renovasi), Viet Nam kini berada di antara negara-negara dengan pertumbuhan tercepat, dan kekuatan ekonomi paling dinamis di Asia Pasifik. Kami memiliki pertumbuhan yang konsisten. Tahun lalu pertumbuhan ekonomi kami 7 persen. Tahun ini kami di tengah menghadapi penurunan ekonomi karena pandemi Covid-19, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi masih positif, sekitar 3 sampai 4 persen.

Untuk menarik komunitas bisnis dan investor ke Viet Nam, kami membangun stabilitas politik. Kami memiliki sistem politik yang kuat dan juga situasi makro ekonomi yang stabil. Kami juga memiliki peraturan yang sangat baik, dan selalu berusaha mengurangi dan merelaksasi beberapa peraturan, memberikan banyak insentif untuk investasi asing, dan di saat bersamaan kami memiliki investasi yang baik untuk infrastruktur, pendidikan, untuk meningkatkan kemampuan kerja. Kami juga mengurangi biaya buruh. Kami juga memasuki pembangunan teknologi, pertanian cerdas (smart agriculture), kota pintar (smart city) yang membutuhkan teknologi tingkat tinggi.

Di Viet Nam kami juga memiliki kebijakan untuk membuka ekonomi kami. Kami membuka diri pada liberalisasi perdagangan dan mengintegrasikan ekonomi kami dengan ekonomi global. Kami adalah anggota CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) dan di awal tahun ini kami memulai kerjasama dan perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Kami mengikuti banyak perjanjian dagang dengan negara dan organisasi multilateral. Semua hal ini menciptakan ekosistem yang baik.

Saya kira ini bukan rahasia, karena saya tahu Indonesia juga melakukan hal yang sama. Indonesia merupakan tujuan investasi yang baik, dan Presiden Jokowi memiliki Visi 2045 dimana Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, nomor empat atau nomor lima. Indonesia juga memiliki visi pada perdagangan bebas dan mengintegrasikan ekonomi nasional dengan ekonomi dunia. Indonesia kini sedang menegosiasikan perjanjian mengenai minyak sawit.

Pada periode kedua pemerintahannya, Presiden Jokowi memiliki sejumlah prioritas, seperti Viet Nam, membangun infrastruktur, mengurangi hambatan. Saya yakin kita melakukan hal yang sama, kebijakan yang sama, kita bergerak ke arah yang sama, kita dapat bekerjasama.