Jokowi Menggergaji Demokrasi

Sabtu, 24 Oktober 2020, 08:19 WIB

Presiden, Joko Widodo/Net

TENTU bukan Jokowi sendiri tetapi bersama elemen rezim lain apakah taipan, pengendali asing, partai politik ataupun lembaga perwakilan rakyat.

Di bawah Pemerintahan Jokowi, demokrasi terancam terpotong dan tercabik-cabik. Kadang dengan bahasa "bertindak tegas" namun pada hakikatnya adalah memaksakan kehendak.

The Economist edisi 15 Oktober 2020 menyatakan bahwa otoritarianisme dibangun pemerintahan Jokowi dengan ditandai oleh pelemahan KPK, penggunaan kepolisian untuk membungkam pengkritik, kurang memperhatikan hak perempuan, minoritas, dan kebebasan sipil.

Kemudian, mengebiri MK, mengurangi hak buruh, mempersempit desentralisasi, serta mengancam independensi BI.

The Economist juga menyatakan "Indonesia is lurching back into authoritarianism with Joko Widodo at the helm". Gambar ilustrasinya adalah pilar penopang istana yang sedang digergaji menjadi beberapa bagian oleh seorang tukang kayu.

Tentu saja tulisan The Economist ini dapat menjadikan istana kebakaran jenggot.

Pilar demokrasi yang digergaji Jokowi dirasakan oleh sebagian masyarakat baik cendekiawan, buruh, purnawirawan, agamawan, mahasiswa, maupun aktivis lainnya.

Banyak Perppu dan terbitnya aturan acak-acakan seperti omnibus law adalah cermin dan bukti dari penggergajian tersebut.

Tiga hasil dari penggergajian demokrasi, pertama, democrazy yaitu rakyat yang menjadi gila karena kepemimpinan yang gila-gilaan.

Kedua, mobokrasi yakni kekuasaan kaum gerombolan melalui tampilan premanisme hukum, politik, dan budaya.

Ketiga, korporatokrasi tukang kayu yang hanya berpikir bisnis. Korparat harus diuntungkan dan rakyat menjadi obyek proposal investasi dan hutang luar negeri.

Menurut media Inggris ini, Jokowi memang berubah dari tukang meubeul sederhana yang merakyat "man of the people" menjadi petahana yang terpencil dan jauh dari rakyat "surrounded by courtiers from capital's intertwined bussiness and political elites". Terkepung dan tersandera.

Dalam sejarah perubahan politik sebenarnya situasi ini adalah sinyal dari semakin dekatnya kejatuhan. Sulit membayangkan kemampuan Jokowi untuk dapat membalikkan "distrust" menjadi simpati dan kokoh berdiri di kaki sendiri. Melepas kendali jalinan bisnis dan tekanan elit politik.

Menggergaji demokrasi bukan solusi tetapi justru jalan melawan konstitusi dalam mempercepat gerak menuju lokasi kuburan sendiri.

"Jokowi sama dengan Soeharto" kata The Economist.

M. Rizal Fadillah
Penulis adalah pemerhati politik dan kebangsaan.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Gara-gara Benur, Gerindra Babak Belur
Publika

Gara-gara Benur, Gerindra Ba..

27 November 2020 14:56
Cerita Duka Koalisi Tetangga
Publika

Cerita Duka Koalisi Tetangga

27 November 2020 10:24
Para Pejabat Kita
Publika

Para Pejabat Kita

27 November 2020 04:58
Prabowo Subianto Dan Gerindra Tetap Kuat Di 2024
Publika

Prabowo Subianto Dan Gerindr..

27 November 2020 03:59
Hermes Di Pusaran Suap Lobster
Publika

Hermes Di Pusaran Suap Lobst..

26 November 2020 22:24
Misteri Pertarungan Politik Istana
Publika

Misteri Pertarungan Politik ..

26 November 2020 09:46
Korupsi Dan Perangkap Kekuasaan
Publika

Korupsi Dan Perangkap Kekuas..

26 November 2020 02:10
Celah Ketidakpastian Hukum UU Cipta Kerja
Publika

Celah Ketidakpastian Hukum U..

25 November 2020 13:02