Muhammadiyah Sudah Melunak Terkait Pilkada, Tapi Minta Jaminan Berjalan Demokratis

Busyro Muqqodas/ Net

Hari h pencoblosan Pilkada Serentak 2020 yang tinggal 49 hari lagi digelar mengharuskan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melunak.

Pasalnya, salah satu organisasi massa Islam terbesar Indonesia ini sudah tidak lagi menuntut penundaan Pilkada yang akan digelar di 270 daerah.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik, Busyro Muqqodas, menyampaikan hal tersebut dalam diskusi virtual Rumah Pemilu, Rabu (21/10).

"Walaupun PP Muhammadiyah bersama masyarakat yang lain sudah secara resmi mengusulkan untuk ditunda, tetapi karena tidak ada indikasi penundaan maka kita bersama dengan itikad baik untuk bisa memberikan kontribusi," ujar Busyro.

Namun begitu, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini meminta jaminan kepada penyelenggara pemilu dan pemerintah agar Pilkada ini berjalan demokratis.

Dalam arti, Busyro memandang Pilkada sebagai suatu perhelatan yang bukan sekedar bersifat rutinitas. Tapi juga memiliki tujuan untuk mensejahterakan bangsa dan negara dengan cara memilih pemimpin secara langsung.

"Dengan kata lain, ketika kita bicara tentang Pilkada itu sebagai aktivitas demokrasi, maka pasca Pilkada itu bisakah ada demokratisasi sektor-sektor yang tadi saya maksud," ungkapnya.

Proses demokratisasi sektor yang dimaksud Busyro, salah satu contohnya adalah terkait pemberantasan korupsi.

Sebab menurutnya, seringkali dalam proses demokrasi dan pasca proses demokrasi, korupsi menjadi satu persoalan yang muncul, dan terbangun di pemerintahan.

"Korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan itu dari hari ke hari itu semakin mensistem, menculture, dan juga mewabah. Semua itu didukung dengan data-data," ungkapnya.

Oleh karena itu, Busyro mengharapkan peran serta seluruh stake holder dan juga kelompok masyarakat untuk mengawasi jalannya Pilkada tahun ini. Serta menjadi watch dog pasca pemimpin-pemimpin daerah resmi terpilih dan menjalankan pemerintahannya 5 tahun ke depan.

"Dan di situlah peran dari masyarakat sipil bersama lembaga-lembaga pemerintah, bersama lembaga-lembaga negara. Jadi andaikan diskusi sekarang ini, seminar sekarang ini bisa menghasilkan satu pemikiran yang nanti bisa disepakati begitu, demokratisasi itu butuh konsep terutama demokratisasi pasca Pilkada itu apa?," tuturnya.

"Kalau sekedar Pilkada mungkin kita sudah rutin begitu ya, walaupun itu juga masih menyisakan masalah-masalah, yang justru dengan masalah masalah itu kita memiliki kepedulian untuk mencari solusinya," demikian Busyro Muqqodas.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Ular Piton 3,5 Meter Ditangkap Usai Mangsa Ternak Warga Boyolali

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Sari Rogo Dan Kerikil Agrowisata Unila

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Anies Baswedan Positif Covid-19

Selasa, 01 Desember 2020

Artikel Lainnya

Ini Skenario Lucu Pilpres AS
Humor Politik

Ini Skenario Lucu Pilpres AS

05 November 2020 02:10
Muhammadiyah Sudah Melunak Terkait Pilkada, Tapi Minta Jaminan Berjalan Demokratis
Humor Politik

Muhammadiyah Sudah Melunak T..

21 Oktober 2020 17:40
Merayakan Tahun Baru Di Bali
Humor Politik

Merayakan Tahun Baru Di Bali

31 Desember 2019 14:49
Ketika Seorang Bandar Togel Meninggal Dunia
Humor Politik

Ketika Seorang Bandar Togel ..

25 Desember 2019 17:48
Humor Politik: Tidak Hafal
Humor Politik

Humor Politik: Tidak Hafal

16 Desember 2019 22:23
Seorang Calon Menteri Mengundang Rapat
Humor Politik

Seorang Calon Menteri Mengun..

13 Oktober 2019 21:38
Humor Mati Lampu, Bikin Keki
Humor Politik

Humor Mati Lampu, Bikin Keki

07 Agustus 2019 06:17
Misteri 4 Lubang
Humor Politik

Misteri 4 Lubang

04 Maret 2019 13:19