Adakah Hubungan Budaya Dengan Tingkat Keparahan Covid-19 Antarnegara?

Betapapun kecanggihan teknologi yang dibangun, atau kehebatan capaian pembangunan ekonomi, bahkan perang sekalipun, selalu ditemukan dalam bingkai buku tebal para ahli ilmu sosial.

Tidak hanya itu, ilmuwan ekonomi terhebat sekalipun, sekelas Amartya Sen, Gunnar Myrdal, Joseph Schumpeter, atau Milton Fredman ketika mengungkapkan berbagai pemikiran ekonominya selalu tidak bisa melepaskan diri dari analisis kebudayaan.

Kalau saja seseorang pembaca tidak tahu keempat mereka itu adalah begawan besar juga pemenang hadiah nobel ekonomi, maka semua mereka akan diduga sebagai ahli ilmu sosial nonekonomi yang kemudian bercampur dengan disiplin filsafat.

Jika berbagai persoalan tidak dapat lepas atau melepaskan diri dari penjelasan sosial budaya, apakah pandemi seperti Covid-19, yang secara kasat mata hanya berurusan dengan biologi, kimia, dan sedikit fisika dapatkah juga dijelaskan dalam perspektif budaya.

Sulit untuk mengatakan tidak, karena yang menjadi objek penjelasannya tiga. Yaitu penyakit itu sendiri, manusia yang menjadi objek dari penyakit, dan interaksi dari entitas biologi Covid-19 dengan manusia yang mempunyai dua entitas ganda, biologi dan sosial.

Ada sebuah pertanyaan besar tentang pengalaman tiga pandemi yang melanda berbagai negara, terutama dalam satu abad terakhir yang secara berulang, namun memberikan dampak yang sama.

Sejarah Flu Spanyol 102 tahun yang lalu memberikan gambaran korban yang berbeda antara dua kawasan yang berbeda. Korban pandemi itu lebih tinggi di negara-negara Eropa, utamanya Eropa Selatan, dibandingkan dengan negara-negara Asia Timur, seperti Jepang, Cina, termasuk Taiwan, dan Hong Kong.

Pada 2009, ketika pandemi H1N1, kejadian yang sama terulang lagi, negara-negara Eropa Timur lebih rendah penularan dan korban dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Kejadian Covid-19 kali ini, juga menunjukkan pola yang kembali berulang.

Jepang, Taiwan, China, Hong Kong, bahkan Korea Selatan, Vietnam, Thailand, dan Malaysia mempunyai perbedaan mencolok dalam hal penularan dan korban pandemi Covid-19 dibandingkan dengan Eropa.

Angka penularan dan kematian kali ini bahkan jauh lebih tinggi di Eropa dibandingkan dengan negara Asia Timur dan sejumlah negara-negara ASEAN.

Sejalan dengan berbagai fenomena universal yang terjadi berkaitan dengan Covid-19 di berbagai negara, kini semakin tampak pula, berbagai pendekatan, respons, dan strategi yang diambil oleh masing-masing negara.

Di lubuk yang paling dalam, sekalipun ditemukan berbagai “kesepakatan” ilmiah tentang pandemi ini, tetap saja dalam penanganan pandemi, pengaruh budaya tidak dapat dielakkan.

Ketika kacamata budaya digunakan untuk melihat berbagai cara yang ditempuh oleh masing-masing negara, maka akan terpantau bagaimana nilai-nilai yang diyakini dalam suatu masyarakat berpengaruh nyata terhadap perilaku individu.

Betapapun gugus masyarakat tertentu, ketika mereka bertemu dengan krisis, apalagi dengan bencana seperti pandemi Covid-19, maka autopilot budaya segera bekerja dan menentukan tidak hanya rakyatnya, kadang dan sering juga pemerintah atau negara terikut secara auto-pilot sama dengan rakyatnya.

Hal yang paling sering dibahas dalam keterkaitan budaya dengan pandemi, terutama mencari akar perbedaan antara negara-negara Asia Timur dan negara-negara Eropa adalah fenomena budaya kolektif yang dikontradiksikan dengan budaya individualis.

Perbedaan ini memberikan peta pikiran, gagasan, dan tindakan dua entitas budaya ini yang mempunyai implikasi tidak hanya pada fenomena Covid-19, akan tetapi juga kepada hampir semua aspek kehidupan lain, terutama tentang kemajuan dan pembangunan ekonomi.

Coba lihat bagaimana Trump yang baru saja sembuh dari pandemi, kemudian berkampanye tidak menghiraukan protokol Covid-19. Sikap itu bertemu dengan pendukungnya jutaan rakyat AS yang juga tidak mau tahu, bahkan tidak mau peduli apapun dengan pandemi.

Ketika seorang wartawan CNN bertanya kepada peserta yang hadir pada kampanye Trump kenapa ia tidak ikut protokol Covid-19 saat hadir di kampanye, dengan enteng ia menjawab “no problem”. Ini pilihan pribadinya, ia tidak yakin akan tertular, dan kalau tertularpun ia yakin pasti akan sembuh.

Bayangkan di Asia Timur, katakan saja di sebuah supermarket di Seoul, Korea Selatan, Tokyo di Jepang, atau Taipeh di Taiwan, ada pembeli yang masuk tanpa menggunakan masker. Serentak semua pengunjung akan terbelalak matanya, dengan sinar mata dugaan dua kemungkinan: kurang akal alias gila, atau kurang ajar.

Tidak perlu polisi hadir, hanya dengan “pelototan” mata semua pembeli di supermarket itu, si “pelanggar” mungkin akan lari keluar, dan segera akan tobat kalau datang ke ruang publik, dengan memakai masker.

Apa yang membuat dua gugus budaya itu mempunyai potret reaksi terhadap Covid-19 yang berbeda? Negara Asia Timur, dan bahkan mungkin hampir semua negara Asia, mempunyai akar tradisi kolektif yang kuat, di mana anak-anak semenjak kecil sudah dibiasakan untuk menempatkan kepentingan individu pada saat tertentu harus mengalah kepada kepentingan yang lebih besar. Semisal kelompok, komunitas, kampung, masyarakat, bahkan negara.

Ada perasaan senasib sepenanggungan yang lebih besar, ada DNA mau berkorban untuk kepentingan yang lebih besar, terutama untuk masyarakat yang luas.

Ada simpul saraf dimana kolektivitas tertanam dengan baik, dan akan muncul secara autopilot, dalam keadaan terdesak, tidak peduli jika seorang individu itu telah menjalani pendidikan yang sangat tinggi, atau telah menjadi seseorang yang sangat kaya sekalipun.

Ia dengan sadar akan melepaskan egonya, akan melepaskan kesenangannya, dan akan berkorban untuk kepentingan masyarakat dan negaranya.

Sebaliknya, pada budaya individualis, hidup adalah keputusan untuk mengambil banyak pilihan, dengan penekanan pada kepentingan diri individu dan keluarganya. Budaya individualis mementingkan diri sendiri dan keluarga ketimbang orang ramai, menomorsatukan privacy ketimbang kebersamaan, dan bermental lebih penting “saya” dari “kami”.

Dalam hal opini, lebih dipentingkan opini individu, ketimbang opini kelompok, dan pelanggaran terhadap norma sosial menimbulkan perasaan bersalah individu yang lebih besar bobotnya dari perasaan malu.

Dengan mengacu kepada model dua kubu sikap mental, bahkan budaya, walaupun tingkat validitasnya belum teruji, namun instrumen penjelas yang hanya tersedia dalam membandingkan tiga kasus pandemi di Asia Timur dan Eropa hanya terdapat pada dimensi budaya.

Klaim ini tidak sangat gampang dipertahankan, karena ada beberapa kasus negara di Asia lainnya yang di dalam klasifikasi dikotomi kolektif versus individualis, lebih cenderung termasuk dalam gugus kolektif, namun mempunyai tingkat pengendalian pandemi yang tidak mempunyai kemiripan dengan negara-negara yang berhasil.

Dalam konteks pengendalian pandemi, kasus India dan Indonesia harus diakui sulit untuk disebut sebagai gugus yang sekelas dengan kelompok negara Asia Timur atau sebagian negara ASEAN dalam hal keberhasilan pengendalian pandemi. India dan Indonesia, dalam banyak hal memiliki banyak kesamaan, populasi, keberagaman, luas, dan kompleksitas sosial ekonomi.

Menyatakan kemajuan dan proses modernitas Indonesia telah menyebabkan munculnya budaya individualis, tidak hanya salah, tetapi telah tidak terbukti dalam kajian empirik.

Seorang ahli yang rajin meneliti tentang polaritas budaya kolektif dan individualis pada tataran global misalnya mengukuhkan bahwa Indonesia termasuk dalam masyarakat kolektif yang masih kokoh.

Penelitian yang dilakukan pada 2005 (Hofstede&Hofstede) di Jakarta terhadap kelompok masyarakat profesional kelas menengah terdidik, yakni pekerja perusahaan IBM menemukan sangat rendah indeks individualis yang dimiliki.

Dengan mengambil kluster profesional perkotaan yang merupakan diatas rata-rata masyarakat umum, dan dengan temuan indeks individualis yang rendah, dapatlah dibayangkan bagaimana kesimpulan indeks kolektif masyarakat Indonesia secara umum yang sangat solid.

Apa yang membuat negara-negara Asia Timur menjadi berbeda barangkali peran negara yang sangat cepat bertindak, dan membuat kesimpulan sekaligus tindakan yang strategis dan sistematis. Keputusan China menerapkan lockdown di kota Wuhan dan pengawasan ketat di propinsi Hubei, sekaligus kesiagaan nasional adalah faktor yang memperkuat kesadaran kolektif publik terhadap ancaman pandemi.

Hal yang sama juga terjadi di hampir semua negara-negara Asia lain yang relatif berhasil mengendalikan pandemi, terutama Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Vietnam.

Jepang yang tidak menerapkan aturan sangat ketat memang mempunyai angka penularan dan korban yang relatif tinggi dari kelompok negara Asia lainnya. Namun kesadaran masyarakat yang tinggi tetap saja menjadi faktor penting pencegahan marajalelanya paparan virus kepada publik.

Apa yang menjadi catatan terhadap kelompok negara yang berhasil itu adalah kreativitas teknologi informasi yang digunakan dalam pengendalian pandemi. Teknologi digital tidak hanya telah berkontribusi terhadap penyebar luasan edukasi dan literasi pandemi kepada publik, namun juga telah menjadi alat ampuh pengendalian individu.

Teknologi digital telah digunakan uituk pelacakan dan pengawasan individu selama 24 jam di sejumlah negara adalah jawaban terhadap pengukuhan budaya kolektif yang dimiliki.

Ketika pengamat Barat mendeskripsikan negara-negara Asia telah memperbesar “kontrol” negara dalam kehidupan individu, sangkaan itu tidak hanya benar, terapi juga tepat. Karena negara-negara Asia itu hanya memperkokoh dan memperkukuh budaya yang ada dalam masyarakat mereka.

Rakyat negara-negara Asia itu secara umum merelakan wilayah pribadi mereka diambil oleh negara melalui platform digital untuk kemaslahatan publik dan negara yang lebih besar.

Dalam konteks Indonesia, negara sepertinya terperangkap dalam sikap yang mendua terhadap priotitas pendekatan biologi dan pendekatan ekonomi. Akibatnya modal budaya kolektif yang dimilliki oleh masyarakat menjadi sesuatu yang tidak termanfaatkan.

Mengambil contoh lain yang secara budaya subregional dan kedekatan serumpun lebih dekat dengan Indonesia, lihat saja keberhasilan pengendalian pandemi di Malaysia.

Keputusan Perdana Menteri Muhyidin Yasin yang relatif dini menerapkan lockdown nasional dan mengambil langkah-langkah strategis pengendalian, membuat negara itu lebih berhasil dalam mengendalikan pandemi.

Intinya, budaya kolektif yang ada dan berkembang dalam masyarakat dalam keadaan krisis tidak boleh dibiarkan berjalan secara alami. Budaya itu mesti diambil dan digunakan secara cepat dan tepat oleh negara dan dijadikan instrumen pengendalian pandemi. Inilah yang sebenarnya tidak dilakukan dan tidak terjadi di Indonesia.

Kasus india juga memerlukan perhatian yang lebih khusus untuk melihat relevansi budaya dan pandemi. India menerapkan tiga kali lockdown dengan kerugian ekonomi nasional yang relatif besar.

Sekalipun angka komulatif India terlihat sangat besar, harus juga diingat bahwa India juga memunyai ukuran negara yang luas secara geografi, majemuk dalam konteks budaya, dan sangat kompleks dalam hal ekonomi, terutama kemiskinan dan tenaga kerja. India juga mempunyai kota-kota besar dengan tingkat urbanisasi yang tinggi.

Penanganan Covid-19 di India kemudian menjadi lebih rumit, karena sistem kesehatan publik India, kecuali di negara bagian Kerala, dan sebagian kecil negara bagian lain tidak setara dengan sistem kesehatan publik negara-negara Asia Timur.

Walaupun sering disebut sebagai negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, namun India juga masih mempunyai pekerjaan rumah yang cukup besar. Yaitu mengurus hampir 1,4 miliar penduduk dengan porsi yang berada di bawah garis kemiskinan yang masih cukup besar.

Namun sampai hari ini, dengan melihat kepada kompleksitas masyarakat dan sosial ekonomi India, ditambah dengan belum sempurnanya sistem kesehatan publik, India telah melaksanakan tes per satu juta 65.100 orang, AS 363.518. India mempunyai radio kematian persatu juta penduduk 80, dibandingkan dengan AS 667 orang. Positivity rate India 6,8 persen, AS 4,9 persen.

Sampai hari ini bagaimanapun, dengan ukuran raksasa penduduknya secara keseluruhan, India tidak lebih buruk dibandingkan dengan AS. Namun, teka teki budaya kolektif India dalam kaitannya dengan pengendalian Covid-19, tetap saja menjadi pertanyaan yang perlu diteliti lebih lanjut.

BACA JUGA:

OJK Resmi Akhiri Stimulus Restrukturisasi Kredit Covid-19

Fadel Muhammad Disebut Ikut Tagih Kekurangan Pembayaran Pengadaan APD

Ahmad Human Hamid
Sosiolog dan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala