Penangkapan Syahganda Nainggolan: Yuridis Atau Politis?

Rabu, 14 Oktober 2020, 13:28 WIB

Deklarator KAMI, Syahganda Nainggolan/Net

SEBAGAIMANA berita yang beredar luas di media sosial, Surat Perintah Penangkapan terhadap Syahganda Nainggolan didasarkan pada adanya Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan.

Diketahui bahwa Laporan Polisi tertanggal 12 Oktober 2020. Sementara Surat Perintah Penyidikan diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2020. Seiring dengan itu penangkapan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2020.

Menjadi pertanyaan, begitu cepatnya Sprindik, hanya berselang satu hari dari LP. Begitu juga dengan penangkapan di tanggal yang sama dengan Sprindik. Kondisi demikian tidaklah lazim dan sulit untuk dapat dimengerti.

Penangkapan menunjuk pada seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana. Terhadap tindakan penangkapan harus ada terlebih dahulu minimal dua alat bukti terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, dalam proses penyidikan yang mengarah kepada penangkapan dipersyaratkan harus adanya minimal dua alat bukti. (Pasal 1 angka 20 Jo Pasal 17 KUHAP).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa frasa "bukti permulaan”, "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan," "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Alat bukti tersebut yakni; Surat, Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli (Pasal 184 KUHAP). Di sini dipertanyakan apakah minimal dua dari tiga alat bukti tersebut sudah diperoleh oleh penyidik? Mengingat Sprindik diterbitkan sehari setelah LP, tentunya menimbulkan keraguan publik.

Mahkamah Konstitusi juga menentukan bahwa sebelum penetapan status tersangka, harus dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka. Hal ini merupakan bagian penting dari proses penetapan tersangka.

Menurut Mahkamah Konstitusi, pemeriksaan calon tersangka dilakukan untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dapat memberi keterangan secara seimbang.

Hal itu untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik, terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup. Pemeriksaan calon tersangka dan keberadaan minimal dua alat bukti bersifat kumulatif, bukan alternatif. Tegasnya, keduanya merupakan satu kesatuan atau berpasangan dan oleh karenanya tidak terpisahkan.

Selain itu, apakah yang bersangkutan telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang disangkakan. Dalam pemberitaan diketahui, yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dan/atau Pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU 19/2016 tentang Perubahan Atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Patut untuk diketahui, Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik materil dengan menunjuk frasa “untuk menimbulkan”. Apakah telah nyata sungguh-sungguh terjadi timbulnya kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA)? Kapan dan di mana?

Dengan demikian, harus terwujud adanya akibat timbulnya kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu yang berdasarkan SARA.

Tidak dapat dibenarkan adanya penafsiran, bahwa pemerintah - maupun partai politik dan badan hukum - termasuk dalam dalam pengertian Antargolongan. Golongan disini adalah golongan penduduk berdasarkan Hukum Tata Negara.

Kemudian, Pasal 14 Ayat (2) UU Peraturan Hukum Pidana, tidaklah berdiri sendiri, melainkan terkait dan berpasangan dengan Ayat (1). Pada Ayat (1), seseorang yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong adalah memang berasal dari dirinya sendiri.

Oleh karena itu disebutkan “dengan sengaja” menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Dirinya memang menghendaki dan mengetahui perbuatannya termasuk akibatnya. Adapun pada Ayat (2) seseorang yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dalam kualitas “patut menyangka” bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong.

Kualitas patut menyangka terhubung dengan adanya berita atau pemberitahuan bohong dari orang lain yang ia terima untuk kemudian dirinya turut memberitakan atau memberitahukannya kepada masyarakat.

Dengan kata lain, delik Ayat (1) berpasangan dengan Ayat (2), keduanya dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong tersebut? Lebih dari itu Ayat (1) tergolong delik materil dengan frasa “menerbitkan keonaran dikalangan rakyat”.

Keonaran disini identik dengan kerusuhan. Apakah pula kerusuhan di masyarakat itu sungguh-sungguh sudah terjadi sebelum yang bersangkutan dilakukan penangkapan?

Penangkapan terhadap sejumlah aktivis, selain Syahganda Nainggolan juga ada Anton Permana, Jumhur Hidayat dan yang lainnya, kesemuanya itu tidak dapat dilepaskan dari aksi 13 Oktober 2020 (Penolakan Undang-Undang Cilaka).

Ketiga aktivis tersebut merupakan pengurus Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Oleh karena itu, pertanyaan seriusnya apakah penangkapan tersebut murni berdasarkan hukum, atau justru mengandung kepentingan politik. Wallahualam.

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H

Ahli hukum pidana, sekaligus Direktur HRS Center

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Menepis Pendapat Amien Rais: HAM Dan NKRI, Antara Narasi Dan Praktek
Publika

Menepis Pendapat Amien Rais:..

27 Oktober 2020 21:20
Jokowi Akan Dikudeta?
Publika

Jokowi Akan Dikudeta?

27 Oktober 2020 10:19
Covid-19 Telah Mengubah Aturan Permainan
Publika

Covid-19 Telah Mengubah Atur..

26 Oktober 2020 18:42
Maulid Bagi Orang Betawi, Budaya Dan Agama
Publika

Maulid Bagi Orang Betawi, Bu..

26 Oktober 2020 10:18
Tentang Hasil Penyelidikan Bareskrim Terkait Kebakaran Kejaksaan Agung
Publika

Tentang Hasil Penyelidikan B..

25 Oktober 2020 13:34
Geger Politik Malaysia, Tumbangkah Muhyiddin?
Publika

Geger Politik Malaysia, Tumb..

25 Oktober 2020 08:24
Satu Jam Bersama Pak Jusuf Kalla Di Vatikan
Publika

Satu Jam Bersama Pak Jusuf K..

24 Oktober 2020 16:40
Sampai Kapanpun Gereja Katolik Menolak Dan Tidak Mengijinkan Perkawinan Sesama Jenis
Publika

Sampai Kapanpun Gereja Katol..

24 Oktober 2020 12:58