Tragedi 21-22 Mei Jangan Dilupakan

Jumat, 25 September 2020, 10:59 WIB

M. Rizal Fadillah/Net

SAAT kita mengingat tragedi berdarah September 1965 akibat aksi percobaan kudeta PKI yang menjadi "habitat" penumpahan darahnya, maka dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi kita ingat juga akan penumpahan darah dari sebuah peristiwa unjuk rasa.

Melengkapi fenomena kematian 700 petugas Pemilu 2019. Jumlah spektakuler yang tak terungkap penyebabnya. X Files.

Peristiwa itu adalah demonstrasi penolakan hasil Pilpres di depan Gedung Bawaslu pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019. Sekurangnya 8 orang tewas dengan sebagian diterjang peluru "penembak misterius". Diantaranya anak-anak remaja.

Penyiksaan dan pengeroyokan sadis oleh aparat terjadi. 10 polisi diperiksa akibat kerusuhan dan hanya dikenai sanksi hukum disiplin. Para pegiat kemanusiaan mengindikasi terjadinya pelanggaran HAM berat pada peristiwa tragis ini.

Pengunjuk rasa kecewa atas kecurangan Pilpres yang memenangkan pasangan Jokowi-Maruf. Oleh karenanya aksi dilakukan di depan Bawaslu. Tuntutan pembentukan tim independen "fact finding" tidak dipenuhi.

Kapolri Tito Karniawan hanya membentuk tim internal Polri. Tindakan brutal Brimob Polri dipicu adanya "kelompok preman" yang hingga kini tidak jelas buatan siapa. Tuduhan terarah pada pihak ketiga atau Polisi sendiri.

Dipanggung orasi muncul tokoh tokoh Amien Rais, Kivlan Zen, Eggi Sudjana, Neno Warisman dan lainnya. Mereka mengungkap ketidak adilan dan kecurangan nyata Pilpres. Anehnya Prabowo yang menjadi figur yang dibela oleh pendukung tidak muncul.

Belakangan justru mengambil langkah mengecewakan dengan bersedia menjadi menterinya Jokowi, Presiden yang justru dituduh memenangkan pemilihan dengan cara curang.

Keberadaan kelompok preman misterius dan tindakan brutal aparat yang mengakibatkan tewasnya pengunjuk rasa hingga kini dinilai belum tuntas. Menjadi tabungan kasus dari Pemerintahan Jokowi.

Alih-alih Kapolri atau Kapolda Metro saat itu yang diperiksa atau bertanggungjawab, justru "lawan-lawan politik" yang kemudian menjadi pesakitan seperti Kivlan Zen, Eggi Sujana hingga mantan Danjen Kopassus Soenarko.

Himbauan agar pada tanggal 30 September masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang adalah pengingat atas sejarah kelam bangsa. Namun kitapun tidak boleh melupakan sejarah kelam Pemerintahan Jokowi 21-22 Mei yang menyebabkan melayangnya nyawa orang-orang tak berdosa akibat ulah cara kerja yang tak berbeda dengan PKI di masa lalu.

Pelanggaran HAM berat harus diusut tuntas sekarang atau nanti. Jejak kaki berdarah tak boleh menguap tanpa bekas. PKI dan gaya bertindaknya tetap hidup dalam cara pandang pejuang ideologi yang abai atas nilai moral dan agama.

M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik dan kebangsaan.

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Distorsi Demokrasi
Publika

Distorsi Demokrasi

21 Oktober 2020 01:29
Setahun Penuh Gaduh Dan Demo Yang Dirindukan
Publika

Setahun Penuh Gaduh Dan Demo..

20 Oktober 2020 09:55
Pendapatan Cekak Utang Segunung, Kemana Hasil Utang Mengalir?
Publika

Pendapatan Cekak Utang Segun..

19 Oktober 2020 21:44
Feisal Tamin, Jurubicara Terbaik Indonesia
Publika

Feisal Tamin, Jurubicara Ter..

19 Oktober 2020 08:36
Dr. Terawan Dan Korban Covid-19, Riwayatmu Kini
Publika

Dr. Terawan Dan Korban Covid..

18 Oktober 2020 12:26
Pesan Terakhir Febri Diansyah: Publik Rindu OTT Dan Penanganan Kasus Kakap
Publika

Pesan Terakhir Febri Diansya..

18 Oktober 2020 10:27
Dalang Jemblung
Publika

Dalang Jemblung

17 Oktober 2020 14:58
Omnibus Law Dalam Pemerintahan Omnipotent
Publika

Omnibus Law Dalam Pemerintah..

16 Oktober 2020 22:06