Bintang Emon Sindir Gugatan UU Penyiaran, Rizal Ramli: Satire Top!

Komika Bintang Emon menyindir ramainya gugatan tentang UU Penyiaran melalui komedi/Repro

Kritikan berbalut komedi kembali disampaikan komika Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra atau Bintang Emon kembali sukses menyedot perhatian publik.

Setelah beberapa waktu lalu ramai membahas soal Covid-19 dan kasus penyiraman air keras yang dialami penyidik KPK Novel Baswedana, kini Bintang Emon membagikan video komedi satire yang menyinggung gugatan Undang-Undang 32/2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan perusahaan stasiun TV swasta.

Komedi satire tersebut dikemas Bintang dengan adegan dirinya yang sedang melakukan siaran langsung di media sosial dengan membahas keripik pangsit. Namun saat membahas soal pangsit, ia kemudian ditegur oleh seseorang di balik video untuk menghentikan video live-nya.

"Kok bisa-bisanya pak, saya cuma mencet tombol live pak, bukan tombol rudal. Bahayanya apa ini pak?" tanya Bintang Emon dala video yang diunggah di akun Twitternya, Minggu (30/8).

Namun ia justru diminta untuk meghentikan siaran videonya lantaran dianggap melanggar aturan.

"Ya Allah Pak, ini topik yang dibicarain ngobrol masalah pangsit doang pak, enggak ada ngerugiin, makar, ngegulingin negara, enggak ada pak. Ini doang (membahas) pangsit," bela Bintang Emon.

Sontak, video yang diunggah juara Stand Up Comedy Academy 3 ini menuai beragam respons warganet. Hingga Senin dini hari, video di akun Twitternya tersebut sudah dilihat 1,7 juta pengguna, 2,9 ribu komentar dan disukai 139,5 ribu warganet.

Bahkan video yang juga diunggah di akun Instagram Bintang itu turut dikomentari begawan ekonomi, Rizal Ramli. Di akun Twitter RR, sapaan Rizal Ramli memuji balutan kritik satire yang diberi judul Bahaya live streaming di 2025 itu.

"Haha, satire top," tulis Rizal Ramli.

Sebelumnya, gugatan uji materi soal UU Penyiaran itu dilakukan oleh RCTI dan INews yang menilai Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran menyebabkan perlakuan berbeda antara penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran over the top ( OTT) yang menggunakan internet, seperti YouTube dan Netflix.

Bila gugatan dikabulkan MK, masyarakat disinyalir tak bisa leluasa menggunakan media sosial, seperti YouTube, Instagram, Facebook dan beberapa platform untuk melakukan siaran langsung (live).
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Saatnya Pemerintah Realisasikan Tujuan Pembentukan UU Ciptaker
Politik

Saatnya Pemerintah Realisasi..

29 November 2020 06:40
Luhut Ingin Anggaran KKP Rp 6,65 Triliun Jadi Penggerak Roda Ekonomi
Politik

Luhut Ingin Anggaran KKP Rp ..

29 November 2020 06:23
Kutuk Pembunuhan Sadis Keluarga Di Sigi, Romo Benny: Negara Harus Hadir Berikan Rasa Aman
Politik

Kutuk Pembunuhan Sadis Kelua..

29 November 2020 05:59
Survei TerUKUR: Paslon SanDi Unggul di Pilkada Malang
Politik

Survei TerUKUR: Paslon SanDi..

29 November 2020 05:46
Hari Ini, KPU Tangsel Targetkan Pelipatan Kertas Suara Sudah Selesai
Politik

Hari Ini, KPU Tangsel Target..

29 November 2020 04:37
Didengar Anies, Usulan Gerindra Soal Bansos Sembako Diganti BLT Direalisasikan Tahun Depan
Politik

Didengar Anies, Usulan Gerin..

29 November 2020 03:42
Ingin Kembalikan Kejayaan, Hanura Jabar Terus Geber Mesin Partai Menuju 2024
Politik

Ingin Kembalikan Kejayaan, H..

29 November 2020 02:03
Panaskan Pilkada Tuban, Gubernur Jateng Ajak Kader PDIP Menangkan Paslon Setia Negara
Politik

Panaskan Pilkada Tuban, Gube..

29 November 2020 01:43