Rezim Buzzer, Rezim Keblinger

Foto ilustrasi/Net

TEMUAN ICW menyebut pemerintah dalam rentang 2014-2020 mengalokasikan dana hingga Rp 1,1 triliun untuk promo medsos. Dari jumlah itu, Polri yang terbanyak mencapai Rp 937 miliar.

Temuan ICW juga menyebut ada anggaran Rp 90,45 miliar untuk membayar para influencer. Bukan mustahil juga ada alokasi untuk para BuzzeRp yang terbukti telah memecah belah anak bangsa.

Temuan ICW ini sekali lagi membuktikan bahwa pemerintah telah menggunakan cara-cara tidak terhormat dan menghalalkan segala cara. Tugas utama BuzzeRp adalah memuja-muji majikan yang membayar dan menghancurkan karakter orang atau pihak-pihakyang dianggap berseberangan dengan kepentingan sang majikan.

Dalam melakukan tugasnya, mereka menyerang personal pihak yang dianggap kritis terhadap kekuasaan. Mereka tidak segan-segan menggunakan diksi norak, kotor, dan menjijikkan. Narasi mereka jauh dari substansi kritik yang disuarakan "lawan" penguasa.

Perilaku rezim yang seperti ini menjadi bukti penguasa tidak peduli dengan beban dan kesulitan rakyat. Ketika sebagian besar rakyat pontang-panting berjuang memenuhi kebutuhan dasar hidup yang harganya makin tak terjangkau, penguasa seenaknya menggelontorkan dana amat besar untuk influencer dan BuzzeRp.

Ada pengakuan dari seorang artis yang dibayar Rp 5 juta hingga Rp 10juta untuk tiap unggahannya dengan tagar #Indonesiabutuhkerja. Ternyata ini bagian dari kampanye RUU Omnibuslaw yang biadab tersebut.

Itu pula yang tampaknya terjadi pada Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Ada ancaman dan intimidasi di awal-awal pembentukan KAMI terhadap para deklarator dan rakyat di daerah yang hendak hadir deklarasi. Selain itu jagad medsos dijejali postingan dan meme yang menyudutkan serta memfitnah KAMI.

Tentu saja, sebagai rakyat saya tidak rela uang pajak saya digunakan untuk membiayai rezim humas, rezim buzzer. Ada pertanggungjawaban atas penggunaan uang rakyat secara ilegal. Bukan hanya di dunia, tapi hingga akhirat.

Hati-hati!

Penulis adalah Ketua Umum Front Anti Komunis Indonesia (FAKI), dan Deklarator KAMI.

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Distorsi Demokrasi
Publika

Distorsi Demokrasi

21 Oktober 2020 01:29
Setahun Penuh Gaduh Dan Demo Yang Dirindukan
Publika

Setahun Penuh Gaduh Dan Demo..

20 Oktober 2020 09:55
Pendapatan Cekak Utang Segunung, Kemana Hasil Utang Mengalir?
Publika

Pendapatan Cekak Utang Segun..

19 Oktober 2020 21:44
Feisal Tamin, Jurubicara Terbaik Indonesia
Publika

Feisal Tamin, Jurubicara Ter..

19 Oktober 2020 08:36
Dr. Terawan Dan Korban Covid-19, Riwayatmu Kini
Publika

Dr. Terawan Dan Korban Covid..

18 Oktober 2020 12:26
Pesan Terakhir Febri Diansyah: Publik Rindu OTT Dan Penanganan Kasus Kakap
Publika

Pesan Terakhir Febri Diansya..

18 Oktober 2020 10:27
Dalang Jemblung
Publika

Dalang Jemblung

17 Oktober 2020 14:58
Omnibus Law Dalam Pemerintahan Omnipotent
Publika

Omnibus Law Dalam Pemerintah..

16 Oktober 2020 22:06