Intimidasi Dan Demokrasi Di Balik Deklarasi KAMI

Tempatnya di tugu Proklamasi, atmosphere wawasan kebangsaan kembali terasa hadir dalam deklarasi KAMI ini. Fenomenal.

Para Deklarator mencerminkan tekad penyelamatan bangsa dan negara sedemikian terinci, terang benderang, terpapar penuh hati nurani mewakili suara jeritan rakyat dalam bahasa intelektual yang semestinya dimengerti oleh para pemangku kekuasaan saat ini.

Bila penguasa kembali menyalah artikan kehadiran suara hak keprihatinan sejenis dalam bingkai demokrasi Pancasila ini, maka dapat dipastikan sebuah kemunduran dalam membangun kepedulian sesama anak bangsa tengah berlangsung.

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI ini kemungkinan akan menjadi satu-satunya jalan aspirasi rakyat untuk perubahan yang fundamental terhadap kondisi negara disegala strata nafas kehidupan ekonomi, politik dan sosial.

Kemauan politik yang sehat serta kehendak perubahan besar bagi negeri ini seyogianya mendapat apresiasi setinggi-tingginya.

Upaya mengerdilkan berbau intimidasi koalisi ini hanyalah menjadi fakta ketidak mampuan diri penguasa untuk menunjukan prestasi nyatanya atas berbagai ketimpangan yang disuarakan dalam deklarasi KAMI tersebut.

Kabar Gubernur Jakarta mendapat permintaan dari otoritas tertinggi untuk tidak mengijinkan acara deklarasi itu, bila benar, menunjukan betapa penting dan urgensinya kehadiran KAMI sebagai ‘big potencial competitor’ yang ditunggu rakyat untuk menyelamatkan negeri ini. ‘What a shame’ bapernya.

Aktivis Tionghoa Lieus Sungkharisma mendapat notice WA dari Zeng Wei Jian tentang akan dicabutnya jaminan pada dirinya sewaktu menjadi tahanan dengan tuduhan makar saat menjadi jargon pendukung paslon nomor dua pilpres yang lalu, sebagai “sanksi” atas dukungannya pada KAMI, adalah kejanggalan yang tidak masuk akal dalam konteks karakter seorang Prabowo terhadap sahabat sekaligus pendukungnya itu.

Menjadi tidak mengherankan atas pernyataan Jend Purn Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin yang gamblang menyatakan akan menjamin bila ada yang terkena masalah hukum atas deklarasi ini.

Alih-alih membangun konfrontatif yang tidak menguntungkan bagi rakyat yang telah kelelahan dalam masa sulit perekonomian sekaligus terkena masa pandemi Covid-19 ini, sebaiknya pemerintah dan legislatif juga MPR dan DPD segera mengakomodir segala penyampaian yang signifikan dalam deklarasi dan maklumat KAMI yang memiliki nilai-nilai kekuatan bagi penyelamatan kondisi dan situasi negeri ini yang tingkat risiko kerusakannya sudah mendekati 'api dalam sekam'.

Intimidasi bukan cara yang terhormat, cenderung memalukan dan bertekstur rendah diri atas kekuasaan yang dimiliki, tetapi menghargai demokrasi di balik deklarasi KAMI adalah bukti kematangan sebuah integritas pemimpin bangsa dan negara seperti yang digambarkan dalam proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno- Hatta itu.

Adian Radiatus
Pemerhati sosial politik