Tahdzir MUI Ditunggu Umat

Minggu, 02 Agustus 2020, 08:17 WIB

Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI)/Net

SUDAH terinformasi melalui ungkapan Waketum KH Muhyidin sebagaimana beritaU di berbagai media rencana MUI yang akan mengeluarkan Maklumat lanjutan berupa "tahdzir”, yakni peringatan atau bahasa hukum "somasi" dan bahasa politik mungkin "ultimatum".

Muncul niat ini disebabkan "tidak digubris" Maklumat MUI terdahulu. Tak satupun direalisasikan baik pencabutan RUU HIP maupun pengusutan konseptor RUU. Alih-alih dicabut, Pemerintah justru mengajukan usulan baru RUU BPIP sebagai pengganti dengan nafas yang masih sama berbau Pancasila 1 Juni 1945.

Pengabaian seruan ulama ini tentu dinilai sebagai pelecehan terhadap eksistensi dan posisi baik MUI sebagai institusi maupun ulama-ulama yang menjadi pemegang amanatnya. Wajar jika MUI bersiap-siap mengeluarkan tahdzir.

Peringatan keras agar baik Pemerintah Jokowi maupun DPR RI lebih serius mendengar suara umat yang merasakan gelisah atas "gerakan terselubung" aktivis komunis. Agama dan NKRI yang terancam.

Sekurangnya umat berharap tahdzir segera keluar. Lima hal penting, yaitu :

Pertama, desakan lebih kuat pencabutan RUU HIP maupun RUU BPIP. Bahkan sesuai dengan amanat Kongres Umat Islam, maka BPIP harus dibubarkan.

Kedua, pemerintah maupun partai politik harus melakukan pengusutan seksama dan pembersihan atas anasir-anasir neo PKI dan komunisme yang diduga kuat sedang melakukan penyusupan (infiltrasi).

Ketiga, mendesak untuk mencabut penetapan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Melegalkan Pancasila 1 Juni 1945 akan menjadi sebab dari terjadinya konflik ideologi di masa depan. Sejarah akan berulang kembali.

Keempat, menekan pemerintah untuk mengubah sikap dan kinerja secara drastis. Tidak mengeluarkan kebijakan yang selalu membuat gaduh baik melalui Kepres, Penpres, Perppu. maupun peraturan perundangan lainnya. Membuat putusan yang jauh dari aspirasi rakyat.

Kelima, tahdzir harus sampai pada desakan agar  Presiden mengundurkan diri, bila tetap abai terhadap aspirasi keumatan. Ketika khidmah umat sudah tidak ada, maka tak layak lagi ia memimpin umat, bangsa, dan negara. Mandatpun mesti dicabut.

Tahdzir jika tetap diabaikan, maka komando MUI yang dijanjikan kepada umat Islam yaitu "masirah kubro" dan pengangkatan panglima untuk aksi bukan hanya dinanti tetapi siap dijalankan dengan "seksama" dan "dalam tempo yang sesingkat-singkatnya".

MUI memang sudah saatnya memperkokoh da'wah amar ma'ruf nahi munkarnya dengan marhalah tahdzir dan masirah kubro. “Walladziina jaahaduu fiinaa, lanahdiyannahum subulanaa” (QS Al Ankabut 69).

M Rizal Fadillah

Pemerhati politik dan keagamaan

Kolom Komentar


Video

Puting Beliung Gegerkan Wonogiri!

Rabu, 20 Januari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Bencana Lewat Politik

Kamis, 21 Januari 2021
Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021

Artikel Lainnya

Menderasnya Kembali Isu Intoleransi, Ada Apa?
Publika

Menderasnya Kembali Isu Into..

25 Januari 2021 02:14
Merawat Kebangsaan Kita
Publika

Merawat Kebangsaan Kita

24 Januari 2021 23:15
Membangun Papua Berbasis Kearifan Lokal
Publika

Membangun Papua Berbasis Kea..

24 Januari 2021 23:12
Konfercab PWI Sulsel 2021 Pemilihan Ketua Rasa Pilkada
Publika

Konfercab PWI Sulsel 2021 Pe..

24 Januari 2021 19:01
PLN Gagal Mencapai Target Bauran Energi, Ke Mana Perginya Inovasi BUMN?
Publika

PLN Gagal Mencapai Target Ba..

24 Januari 2021 12:50
Madam Bansos, Anak Pak Lurah, Dan Monyet Koruptor
Publika

Madam Bansos, Anak Pak Lurah..

24 Januari 2021 10:11
Taubat Politik Jusuf Kalla
Publika

Taubat Politik Jusuf Kalla

24 Januari 2021 07:58
Presisi Calon Kapolri
Publika

Presisi Calon Kapolri

24 Januari 2021 00:06