Tahdzir MUI Ditunggu Umat

Minggu, 02 Agustus 2020, 08:17 WIB

Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI)/Net

SUDAH terinformasi melalui ungkapan Waketum KH Muhyidin sebagaimana beritaU di berbagai media rencana MUI yang akan mengeluarkan Maklumat lanjutan berupa "tahdzir”, yakni peringatan atau bahasa hukum "somasi" dan bahasa politik mungkin "ultimatum".

Muncul niat ini disebabkan "tidak digubris" Maklumat MUI terdahulu. Tak satupun direalisasikan baik pencabutan RUU HIP maupun pengusutan konseptor RUU. Alih-alih dicabut, Pemerintah justru mengajukan usulan baru RUU BPIP sebagai pengganti dengan nafas yang masih sama berbau Pancasila 1 Juni 1945.

Pengabaian seruan ulama ini tentu dinilai sebagai pelecehan terhadap eksistensi dan posisi baik MUI sebagai institusi maupun ulama-ulama yang menjadi pemegang amanatnya. Wajar jika MUI bersiap-siap mengeluarkan tahdzir.

Peringatan keras agar baik Pemerintah Jokowi maupun DPR RI lebih serius mendengar suara umat yang merasakan gelisah atas "gerakan terselubung" aktivis komunis. Agama dan NKRI yang terancam.

Sekurangnya umat berharap tahdzir segera keluar. Lima hal penting, yaitu :

Pertama, desakan lebih kuat pencabutan RUU HIP maupun RUU BPIP. Bahkan sesuai dengan amanat Kongres Umat Islam, maka BPIP harus dibubarkan.

Kedua, pemerintah maupun partai politik harus melakukan pengusutan seksama dan pembersihan atas anasir-anasir neo PKI dan komunisme yang diduga kuat sedang melakukan penyusupan (infiltrasi).

Ketiga, mendesak untuk mencabut penetapan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Melegalkan Pancasila 1 Juni 1945 akan menjadi sebab dari terjadinya konflik ideologi di masa depan. Sejarah akan berulang kembali.

Keempat, menekan pemerintah untuk mengubah sikap dan kinerja secara drastis. Tidak mengeluarkan kebijakan yang selalu membuat gaduh baik melalui Kepres, Penpres, Perppu. maupun peraturan perundangan lainnya. Membuat putusan yang jauh dari aspirasi rakyat.

Kelima, tahdzir harus sampai pada desakan agar  Presiden mengundurkan diri, bila tetap abai terhadap aspirasi keumatan. Ketika khidmah umat sudah tidak ada, maka tak layak lagi ia memimpin umat, bangsa, dan negara. Mandatpun mesti dicabut.

Tahdzir jika tetap diabaikan, maka komando MUI yang dijanjikan kepada umat Islam yaitu "masirah kubro" dan pengangkatan panglima untuk aksi bukan hanya dinanti tetapi siap dijalankan dengan "seksama" dan "dalam tempo yang sesingkat-singkatnya".

MUI memang sudah saatnya memperkokoh da'wah amar ma'ruf nahi munkarnya dengan marhalah tahdzir dan masirah kubro. “Walladziina jaahaduu fiinaa, lanahdiyannahum subulanaa” (QS Al Ankabut 69).

M Rizal Fadillah

Pemerhati politik dan keagamaan

Kolom Komentar


Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020
Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Makin Ngawur Soal Gibran
Publika

Makin Ngawur Soal Gibran

08 Agustus 2020 07:19
Resesi Dihadapi Dengan Kedunguan
Publika

Resesi Dihadapi Dengan Kedun..

08 Agustus 2020 01:59
Bagaimana Individu Bersiap Hadapi Resesi
Publika

Bagaimana Individu Bersiap H..

07 Agustus 2020 20:44
HMP Versus Pengecut
Publika

HMP Versus Pengecut

07 Agustus 2020 10:03
Mereka Berteriak Dan Mempolitisasi Soal Reklamasi, Kita (Ancol) Memikirkan Kemanusiaan Di Saat Pandemik
Publika

Mereka Berteriak Dan Mempoli..

07 Agustus 2020 09:22
Krisis Akibat Covid-19 Sudah Masuk Tahap Kronis, Dan Recovery Sudah On The Track
Publika

Krisis Akibat Covid-19 Sudah..

07 Agustus 2020 08:47
Boedi Djarot Ribut Khilafah
Publika

Boedi Djarot Ribut Khilafah

06 Agustus 2020 19:41
Pertanian Adalah Kunci
Publika

Pertanian Adalah Kunci

06 Agustus 2020 11:18