PLN Dalam Kemelut Keuangan: Bangkrut Hanya Soal Waktu

PLN/Net

TAHUN ini adalah masa masa sulit bagi PLN. Pengurangan belanja perusahaan hampir separuh, penjualan listrik menurun, utang perusahaan yang membengkak, sementara piutang listrik perusahaan yang tak kunjung dibayarkan oleh pemerintah.

Masalah lain lagi adalah losses listrik yang sangat besar dan tertinggi dalam kelompok losses sektor energi.

Analisis Fitchrating sebuah lembaga pemeringkat utang dan investasi menggambarkan bahwa di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19) penjualan listrik turun 10 persen dalam pada tahun 2020 (2019: + 4,7 persen).

Padahal pada tingkat konsumsi listrik normal dan meningkat saja, PLN menderita kerugian yang besar akibat over supply listrik terutama di Jawa Bali.

Pembangkit listrik milik PLN banyak yang dimatikan agar PLN tetap membeli listrik swasta dalam skema Take or Pay (ToP). Sebagaian besar pembangkit yang dioperasikan sekarang adalah pembangkit IPP milik swasta yang listriknya wajib dibeli PLN.

Sisi lain, selama ini perusahaan hidup dari kesinambungan belanja yang dibiayai dengan utang untuk mendukung mega proyek listrik 35 ribu MW. Namun sekarang PLN harus memangkas belanja dalam jumlah besar.

Menurut manajemen, pengurangan capex menjadi Rp 53 triliun dari rencana sebelumnya Rp 80 triliun. Ini jumlah yang samgat significant.

Sementara pemerintah belum memperlihatkan komitmen pembayaran utang kepada PLN.  Utang pemerintah pada PLN bertumpuk dari tahun 2017, 2018 dan 2019. Konon pemerintan akan membayar Rp 48 triliun utang kepada PLN, sebagian besar utang atas kompensasi yakni sebesar Rp 45 triliun.

Bagaimana dengan utang pemerintah yang bentuk lainnya pada PLN? Bagaimana dengan utang tahun tahun sebelumnya? Kapan dibayar? Belum jelas.

Sementara PLN harus membayar utang yang nilainya sudah hampir setengah triliun dolar. Bagaimana PLN bisa membayarnya? Sementara untuk membayar listrik swasta (IPP) saja sekarang belum tentu PLN mampu.

Pihak menajemen telah menarik semua statemen dan membatalkan semua keinginan untuk melalukan renegosiasi kontrak pembelian batubara, kontrak pembelian listrik swasta dan menarik pernyataan akan melakukan renegosiasi utang. Semua batal, diduga ada tekanan dari atas yang membuat Dirut PLN "ngper".

Kalau PLN bangkrut apakah nanti seluruh aset terakhir PLN yakni jaringan distribusi listrik akan dijual? Lalu listrik akan dikuasai penuh oleh pemilik pembangkit listrik swasta yang juga para bandar batubara dan juga para elite penguasa? Listrik tidak dikuasai negara tapi listrik dibajak oligarki. Wallahualam.

Penulis adalah peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Kolom Komentar


Video

Puting Beliung Gegerkan Wonogiri!

Rabu, 20 Januari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Bencana Lewat Politik

Kamis, 21 Januari 2021
Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021

Artikel Lainnya

Menderasnya Kembali Isu Intoleransi, Ada Apa?
Publika

Menderasnya Kembali Isu Into..

25 Januari 2021 02:14
Merawat Kebangsaan Kita
Publika

Merawat Kebangsaan Kita

24 Januari 2021 23:15
Membangun Papua Berbasis Kearifan Lokal
Publika

Membangun Papua Berbasis Kea..

24 Januari 2021 23:12
Konfercab PWI Sulsel 2021 Pemilihan Ketua Rasa Pilkada
Publika

Konfercab PWI Sulsel 2021 Pe..

24 Januari 2021 19:01
PLN Gagal Mencapai Target Bauran Energi, Ke Mana Perginya Inovasi BUMN?
Publika

PLN Gagal Mencapai Target Ba..

24 Januari 2021 12:50
Madam Bansos, Anak Pak Lurah, Dan Monyet Koruptor
Publika

Madam Bansos, Anak Pak Lurah..

24 Januari 2021 10:11
Taubat Politik Jusuf Kalla
Publika

Taubat Politik Jusuf Kalla

24 Januari 2021 07:58
Presisi Calon Kapolri
Publika

Presisi Calon Kapolri

24 Januari 2021 00:06