Pemerintah Yang Bandel

Rabu, 29 Juli 2020, 10:39 WIB

M. Rizal Fadillah/Net

NEGARA demokrasi bohong adalah negara Indonesia kini.

Bohong bahwa konon kekuasaan di tangan rakyat. Faktanya kekuasaan tetap ada di tangan pemerintah. Dari pemerintah oleh pemerintah untuk pemerintah. Pemerintah yang tak peduli suara dan perasaan rakyat.

RUU BPIP adalah RUU kacau. RUU usulan pemerintah mengganti RUU HIP inisiatif DPR. RUU baru yang seharusnya masuk antrian prolegnas dulu.

Tetapi  mengingat pemerintah adalah penguasa yang tak bisa diganggu gugat maka dilabraklah fatsun bahkan aturan itu. Kata orang sunda "kumaha aing", kata orang betawi "gimana gue".

Masyarakat melihat bahwa pemerintah semakin bandel saja. Omnibus law itu rentan dan menyakiti masyarakat bawah, diprotes buruh, tetapi lanjut saja "the show must go on". UU 2/2020 eks Perppu 1/2020 menginjak kedaulatan DPR dan menghancurkan kedaulatan hukum, namun dianggap tak masalah.

DPR "manggut-manggut" saja.

Politisi dikebiri, polisi dan TNI di bawah kendali,  partai politik menyatukan diri, pengusaha butuh proteksi, mahasiswa tak ada biaya untuk demonstrasi, aksi sebatas diskusi, pengkritisi bisa dipersekusi, pemerintah pun semakin percaya diri.
    
Anak dan kerabat istana maju pilkada sah-sah saja. Itu hak warga negara, begitu dalihnya. Sorotan nepotisme Presiden dan pejabat lain dianggap angin lalu.

Nanti juga berhenti, begitu pikirnya. Tutup telinga tutup mata. Pokoknya negara bagaimana saya, bagaimana pemegang kuasa.
 
Semua perppu menjadi alat kepentingan politik. Tidak memenuhi syarat "kegentingan memaksa". Hanya karena disetujui oleh DPR maka perilaku bandel dalam melanggar konstitusi ini menjadi tidak terasa.

Sebenarnya DPR juga ikut dan termasuk melanggar konstitusi.

Karakter nakal dan sikap bandel pemerintah sudah sampai untuk dapat terpenuhinya ketentuan Ketetapan MPR No. VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Seharusnya mundur.

Dengan Putusan Mahkamah Agung No. 44 P/HUM/2019 yang merontokkan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU No. 5/2019 telah mendelegitimasi pemerintah. Seharusnya dimundurkan.

Dalam keluarga jika ada anak bandel, maka ia patut diingatkan, diberi petuah, dijewer dan diberi sanksi.

Jika sampai durhaka dan menyakiti terus kedua orang tuanya, maka pantas dan bisa diterima alasan, jika akhirnya ia harus diusir keluar rumah. Bahkan tidak diakui lagi sebagai anaknya lagi.

Negara ini sedang mengalami perilaku bandel dari penyelenggara negaranya. Hukum sudah saatnya untuk bertindak tegas dalam rangka memulihkan kedaulatannya.

Jangan biarkan terus tercabik-cabik dan tak berdaya.

M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik dan kebangsaan.

Kolom Komentar


Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020
Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Makin Ngawur Soal Gibran
Publika

Makin Ngawur Soal Gibran

08 Agustus 2020 07:19
Resesi Dihadapi Dengan Kedunguan
Publika

Resesi Dihadapi Dengan Kedun..

08 Agustus 2020 01:59
Bagaimana Individu Bersiap Hadapi Resesi
Publika

Bagaimana Individu Bersiap H..

07 Agustus 2020 20:44
HMP Versus Pengecut
Publika

HMP Versus Pengecut

07 Agustus 2020 10:03
Mereka Berteriak Dan Mempolitisasi Soal Reklamasi, Kita (Ancol) Memikirkan Kemanusiaan Di Saat Pandemik
Publika

Mereka Berteriak Dan Mempoli..

07 Agustus 2020 09:22
Krisis Akibat Covid-19 Sudah Masuk Tahap Kronis, Dan Recovery Sudah On The Track
Publika

Krisis Akibat Covid-19 Sudah..

07 Agustus 2020 08:47
Boedi Djarot Ribut Khilafah
Publika

Boedi Djarot Ribut Khilafah

06 Agustus 2020 19:41
Pertanian Adalah Kunci
Publika

Pertanian Adalah Kunci

06 Agustus 2020 11:18