ITB Dan Sentimen Anti Orang Miskin

Saya menyanggupi saja, demi membahagian anak. Namun, buat saya ini adalah kegagalan kedua ITB setelah kegagalan pertama berhasrat menyingkirkan Prof. Din Syamsudin dari ITB dari anggota MWA ITB, karena sentimen anti-Islam.

Mengapa Gagal?

Pembebanan bea puluhan juta dan menunjukkan rekening Rp 100 juta untuk masuk ke ITB, di masa krisis ekonomi saat ini, telah mendiskriminasi peluang orang-orang miskin yang cerdas untuk mendapatkan pendidikan unggul.

Penjelasan ITB bahwa uang itu akan dipakai untuk subsidi silang bagi mahasiswa yang tidak mampu, dengan block sejumlah 30 persen untuk orang-orang mampu, menyisakan peluang pertarungan masuk ITB hanya 70 persen bagi orang miskin, dan sebaliknya 100 persen bagi orang-orang kaya.

Di masa lalu, ITB adalah kampus rakyat, karena peluang kebersamaan dimulai dengan sama status bagi semua mahasiswa. Di jurusan Geodesi, misalnya, tempat saya kuliah tahun 80-an, tercatat beberapa senior saya, seperti adik Sultan Hamangkubono, anak menteri Pak Harto antara lain anak Mendagri Yogi S Memet dan anak Menteri Kesehatan, dan lain-lain. Dan tentunya di jurusan lainnya, banyak anak anak pejabat, namun perbedaan diantara mahasiswa tidak terjadi.

Orang-orang miskin tidak merasa kesulitan karena negara Indonesia kala itu, meski negara berkembang, menyediakan berbagai program beasiswa bagi mereka. Dengan bantuan negara baik pinjaman maupun hibah, tidak ada hutang budi antara mahasiswa di ITB.

Berbagai yayasan pun didirikan pemerintah untuk mengumpulkan uang bagi mahasiswa kurang mampu, seperti yang dulu terkenal, Yayasan Supersemar.

Anak-anak ITB yang merantau dan perlu biaya hidup tambahan, umumnya karena kuliah di tempat orang-orang pintar, dipercaya masyarakat Bandung menjadi guru belajar bagi anak-anak mereka. Sehingga kesulitan keuangan dapat diatasi.

ITB Tanpa Diskriminasi

ITB harus keluar dari industrialisasi pendidikan. Ini adalah momentum bagi 100 tahun ITB, yang baru saja diperingati beberapa hari lalu. Cara pandang pendidikan tinggi negeri saat ini, telah gagal menyaring generasi pintar dan autentik serta penuh inovasi. Sebab, 10 tahun belakangan ini, ITB dan kampus-kampus ternama telah menjadi tempat anak-anak orang kaya menimba ilmu.

Sistem pendidikan Indonesia yang hancur, karena kompetisi murid-murid dilakukan dengan “drilling” via bimbingan-bimbingan belajar, membuat fungsi sekolah untuk mencetak orang pintar, cerdas dan inovatif hilang.

Hanya beberapa sekolah, seperti SMA 8 di Jakarta atau SMA 3 di Bandung, misalnya, yang identik antara sekolah, guru dan kepintaran anak murid. Selebihnya, kebanyakn, murid-murid pintar identik dengan bimbingan belajar yang menjamur di berbagai kota-kota besar.

Bimbingan belajar semakin lama semakin mahal. Paket-paket bimbingan belajar bahkan ada yang berbiaya ratusan juta, dengan sistem menginap selama sebulan serta jaminan uang kembali. Alhasil, kemampuan murid masuk ke perguruan tinggi negeri berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan orang tua murid pada perusahaan bimbingan belajar itu.

Sistem rekrutmen mahasiswa di Leiden University, Belanda, misalnya, pada generasi saya, dilakukan dengan lotere. Istri saya yang mendaftar di jurusan psikologi misalnya, tidak membutuhkan seleksi. Sebab, seleksi dianggap selesai dalam sistem sekolah menengah di sana. Kelebihan peminat menyebabkan dilakukan undian. Yang tersingkir tidak sakit hati, karena tidak merasa lebih bodoh.

Dalam konteks kesulitan hidup akibat hancurnya ekonomi Indonesia masa pandemi Covid-19 ini, selayaknya ITB melakukan terobosan baru. ITB tidak perlu terjebak pada sumber pembiayaan dari kantong orang tua mahasiswa. Berbagai sumber pendanaan harus dipikirkan, baik meminta jatah ke Sri Mulyani berupa uang stimulus fiskal, maupun dari alumni-alumni, khususnya yang dulu miskin-miskin.

(Note: pada zaman 80-an mahasiswa yang memakai sendal jepit cukup banyak di ITB, saking miskinnya).

Dengan berubah orientasi, yakni pendidikan bukan industri serta mencari bibit-bibit pintar dan inovatif, ITB harus membebaskan persaingan 100 persen kepada semua calon mahasiswa. Tidak lagi mem block 30 persen untuk orang-orang kaya atau yang punya rekening Rp 100 juta. Sehingga ITB tidak melakukan diskriminasi pada orang-orang miskin.

Penutup

Pendidikan adalah instrument negara untuk melakukan gerakan egalitarian, equality, dan anti diskriminasi bagi bangsa, sehingga orang-orang miskin mampu melakukan mobilisasi vertikal dalam mengejar cita-cita.

Pemblokan 30 persen jumlah mahasiswa ITB pada orang-orang kaya dan memastikan mayoritas mahasiwa ITB dari murid-murid yang di pompa ilmunya oleh bimbingan-bimbingan belajar super mahal, akan menjadikan ITB sebagai industri.

Jika itu dipertahankan, akan membuat ITB kehilangan inovasi dna terus terjungkal dari misinya sebagai kampus rakyat.

Diskriminasi terhadap orang-orang miskin juga akan membuat suasana kampus tidak sehat nantinya. Orang-orang miskin seolah-olah harus berhutang budi pada orang-orang kaya yang membayar lebih mahal.

Padahal urusan pembebanan biaya pada orang-orang kaya sebaiknya diselesaikan melalui sistem tax progresif dalam sistem negara bukan sistem pendidikan di kampus.

Jika sifat ITB yang diskriminatif terhadap orang-orang miskin dapat diatasi, maka mahasiswa-mahasiswa bersendal jepit akan muncul lagi di ITB pada masa krisis ekonomi saat ini. Namun, mereka tetap anak-anak pintar dan penuh harapan ke depan.

Penulis adalah Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle