Dalam pengamatan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, ada yang janggal dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap putusan MA tersebut.
Adib mempertanyakan kenapa justru KPU yang sibuk mengklarifikasi terkait keputusan MA bernomor No. 44 P/HUM/2019 yang mengabulkan gugatan Rachmawati Soekarnoputri terhadap PKPU No 5/2019 yang dianggap tidak mengacu kepada pasal 6A UUD 1945.
“Dari sisi komunikasi politik, KPU
offside. Kenapa? KPU kan sebagai termohon dan pemohonnya ini kan Rachmawati. Jadi kalau KPU sibuk klarifikasi sana-sini menurut saya
offside,†jelas Adib kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/7).
Sambung dia, MA bahkan hingga saat ini belum sama sekali mengomentari ataupun menjelaskan ketetapan putusannya tersebut.
Seharusnya, kata Adib, bukan KPU yang sibuk menjelaskan, melainkan Mahkamah Agung yang mengeluarkan putusan. Terlebih putusan itu baru dibuka ke publik beberapa bulan setelah ditetapkan.
“Ini penting daripada menjadi perdebatan yang tak berujung,†pungkas Adib.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: