Skandal Politik Pilpres Usut Tuntas

Selasa, 07 Juli 2020, 12:44 WIB

Pilpres 2019/Net

TAYANGAN video Youtube dari konsultan media dan politik yang juga penulis senior, Hersubeno Arief dari Forum News Network cukup mengejutkan.

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 Mahkamah Agung telah memutuskan dengan mengabulkan permohonan uji materiel Bu Rachmawati Cs soal hasil KPU tentang Pilpres. Akan tetapi baru diumumkan ke publik tanggal 3 Juli 2020.

Di samping sebagai kejutan dan membawa dampak politik dan hukum juga hal ini menjadi dugaan terjadinya skandal besar sebuah penutupan informasi penting.

Adapun diktum penting dari Putusan MA antara lain pada butir 2 dan 3, yaitu:

"2. Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon dalam Pemilihan Umum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Nah, sangat jelas bahwa Penetapan Pasangan Jokowi-Maruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden itu ditetapkan KPU berdasarkan Pasal 3 ayat (7) yang telah dinyatakan MA "bertentangan dengan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum" dan "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Oleh karena itu, status Jokowi-Maruf sebagai Presiden/Wakil Presiden tersebut menjadi "batal demi hukum" (nietigheid van rechtswege) atau sekurang-kurangnya "dapat dibatalkan" (vernietigbaar).

Tiga skandal yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 44 P/HUM/2019 ini, yaitu:

Pertama, pengendapan sampai 9 bulan putusan penting adalah suatu kejahatan. Diduga melibatkan banyak pihak. Penyuruh (medeplichtige), pelaku (dader), dan turut serta (mededader). Mesti segera diusut oleh aparat hukum.

Kedua, skandal korupsi. Bahwa iklim politik yang kapitalistik dan transaksional membuat dugaan kuat terjadinya korupsi suap atau gratifikasi pada pejabat di lingkungan MA. KPK mulai bergerak.

Ketiga, skandal politik. Presiden bekerja dengan tingkat keabsahan yang diragukan atau tanpa keabsahan. Ini dapat "sudden death". Berhentikan dengan cepat. KPU mesti mencabut keputusan pemenang.

Informasi penting yang nanti juga didapat dari pihak pemohon Bu Rachmawati Cs sangat signifikan untuk memulai pembongkaran skandal besar dalam proses politik di negeri ini.

Keraguan sejak dini tentang kemenangan pasangan Jokowi-Maruf akan segera terjawab.

Kebenaran akan terkuak. Putusan MA menjadi sinyal bahwa kemenangan memang didapat dengan curang.

M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik dan kebangsaan.

Kolom Komentar


Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020
Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,32 Persen, Malapetaka Bagi PLN
Publika

Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,..

09 Agustus 2020 00:29
Datuk Jalil Ali Telah Pergi
Publika

Datuk Jalil Ali Telah Pergi

08 Agustus 2020 21:45
Presiden-Presiden Dengan Rasa Malu & Sikap Tau Diri
Publika

Presiden-Presiden Dengan Ras..

08 Agustus 2020 19:01
Makin Ngawur Soal Gibran
Publika

Makin Ngawur Soal Gibran

08 Agustus 2020 07:19
Resesi Dihadapi Dengan Kedunguan
Publika

Resesi Dihadapi Dengan Kedun..

08 Agustus 2020 01:59
Bagaimana Individu Bersiap Hadapi Resesi
Publika

Bagaimana Individu Bersiap H..

07 Agustus 2020 20:44
HMP Versus Pengecut
Publika

HMP Versus Pengecut

07 Agustus 2020 10:03
Mereka Berteriak Dan Mempolitisasi Soal Reklamasi, Kita (Ancol) Memikirkan Kemanusiaan Di Saat Pandemik
Publika

Mereka Berteriak Dan Mempoli..

07 Agustus 2020 09:22