Memecat Presiden Itu Bukan Makar

Minggu, 31 Mei 2020, 08:39 WIB

Presiden Joko Widodo usai dilantik sebagai presiden untuk periode kedua/Net

AGENDA seminar atau diskusi online bertema "Persoalan Pemecatan Presiden Di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" yang diselenggarakan mahasiswa UGM menjadi gonjang ganjing.

Reaksi mulai dari pendapat yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut makar hingga teror yang terjadi pada panitia maupun narasumber Prof. DR. Ni'matul Huda, SH M. Hum dari Universitas Islam Indonesia (UII).

Pernyataan sikap Asosiasi Pengajar HTN dan HAN, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Serikat Pengajar HAM, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, dan Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia telah menyatakan "Mengutuk Keras Tindakan Teror Terhadap Insan Akademik & Penyelenggaraan Diskusi Di Jogyakarta".

Kajian akademik soal pemecatan presiden bukan hal yang tabu apalagi terlarang, termasuk di masa pandemik. Sepanjang aturan konstitusi mengatur persoalan pemecatan presiden, maka kajian tersebut menjadi sah sah saja dan hal itu merupakan bagian dari "enlightenment" dalam dunia akademik.

Jangankan di lingkungan akademik di masyarakat pun hal yang wajar adanya diskursus soal pemecatan Presiden. Toh itu adalah bagian dari sistem ketatanegaraan kita. Sejarahpun pernah mencatat soal terjadinya  pemecatan Presiden.

Yang tidak boleh adalah menghentikan dengan paksa oleh kelompok masyarakat. Jika disalurkan melalui DPR misalnya, maka desakan agar presiden dipecat itu sah-sah saja. Konstitusi melindungi.

Pasal 7A UUD 1945 tegas mengatur baik syarat maupun prosedur pemecatan Presiden. Karenanya sangat konstitusional. Mereka yang melakukan simplifikasi dengan bahasa makar apalagi melakukan teror jelas merupakan perilaku menyimpang yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Aparat penegak hukum harus mengejar pelaku teror tersebut. Apalagi mencatut ormas Islam segala. Pelaku kriminal bergaya adu domba PKI harus dihukum berat.

Sungguh wajar pembelaan masyarakat akademik atas terjadinya teror dan kebodohan ilmiah ini. Jangankan sekedar diskusi hingga pemecatan sebenarnya Presiden juga adalah sah sepanjang dilakukan oleh DPR diproses MK dan ditetapkan MPR. Jadi tak ada yang harus dimasalahkan atau dikasuskan.

Bila memang Presiden melakukan penghianatan, kejahatan berat, serta melalukan perbuatan tercela, UUD menyatakan Presiden bisa untuk dipecat.

Gerakan moral kampus memang ditunggu publik. Rakyat butuh "guidance" dalam menghadapi iklim politik yang dirasakan semakin membahayakan. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, perongrongan ideologi, hingga penunggangan pandemi tidak boleh dibiarkan.

Para pemanfaat kekuasan mesti diingatkan dan diluruskan. Rakyat tidak boleh dipinggirkan dan ditindas apalagi sampai diperbudak.

Gerakan kemerdekaan di masa penjajahan dimotori oleh kaum intelektual. Perubahan sosial dan politik diawali oleh lapisan strategis ini. Kini pernyataan soal makar atau tindakan teror ke lingkungan akademik harus dilawan dan di protes keras. Kampus memiliki kebebasan akademik yang dilindungi oleh Undang Undang dan Konstitusi.

Sepanjang sesuai koridor aturan hukum ketatanegaraan, maka memecat presiden itu bukanlah makar. Sangat konstitusional!

M Rizal Fadillah

Alumnus Fakultas Hukum UNPAD Jurusan Hukum Tata Negara

Kolom Komentar


Video

Berstatus Tersangka, Jack Boyd Lapian Jalani Pemeriksaan Perdana Di Bareskrim

Jumat, 03 Juli 2020
Video

Agak Sulit ya Ternyata Bekerja Dengan Baik dan Benar

Minggu, 05 Juli 2020
Video

New Normal New Ideas

Minggu, 05 Juli 2020

Artikel Lainnya

Tolak RUU Pengganti Dan Bubarkan BPIP
Publika

Tolak RUU Pengganti Dan Buba..

08 Juli 2020 09:33
Inovasi Eucalyptus Vs Keraguan Ilmiah
Publika

Inovasi Eucalyptus Vs Keragu..

08 Juli 2020 06:26
Ilham Bintang, Djoko Tjandra Dan Manusia Digital
Publika

Ilham Bintang, Djoko Tjandra..

08 Juli 2020 00:08
Mengkaji Kebijakan Ekspor Benur Lobster
Publika

Mengkaji Kebijakan Ekspor Be..

07 Juli 2020 21:30
Ideologi Gatot Nurmantyo Dan Gerakan Anti RUU HIP: Catatan Wawancara Dengan Rosi
Publika

Ideologi Gatot Nurmantyo Dan..

07 Juli 2020 19:40
Skandal Politik Pilpres Usut Tuntas
Publika

Skandal Politik Pilpres Usut..

07 Juli 2020 12:44
Bancakan Dana CSR
Publika

Bancakan Dana CSR

07 Juli 2020 09:59
Perkutut Manggung: Keselarasan Alam Kembali?
Publika

Perkutut Manggung: Keselaras..

06 Juli 2020 14:37