Dua Sisi Covid-19, Pemimpin Krisis Dan Krisis Kepemimpinan

Kematian juga masih bertambah 19 kasus menjadi 1.391 kasus kematian yang tercatat setelah resmi dinyatakan positif Covid-19. Sedangkan kasus kematian yang disinyalir sebagai kasus Covid-19, namun belum sempat ditetapkan sebagai positif Covid-19 tidak tercatat dalam data tersebut.

Hal lain yang membuat cemas adalah kalau kita melihat grafik linear total coronavirus in Indonesia yang disajikan situs www.worldometers.info, maka jelas terlihat fase Covid-19 di Indonesia masih dalam fase yang terus menanjak dan belum mencapai puncak grafik.

Ini sangat berbeda dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Vietnam yang sudah mencapai titik puncak dan kini dalam fase penurunan jumlah penderita positif Covid-19. Ini pun tentunya masih ada catatan, bahwa fase ke-2 pandemik Covid 19 masih mungkin terjadi mengingat saat pandemik flu Spanyol pada 1918 terdiri dari 3 fase, di mana jumlah terparah terjadi pada fase ke-2.

Akan tetapi, dalam kondisi yang masih menanjak tersebut, pemerintah sudah menyiapkan strategi "New Normal" yang sudah mulai disosialisasikan lewat media sosial. Dalam sosialisasi tersebut kehidupan "New Normal" akan dimulai dengan fase I pada 1 Juni 2020 dan diakhiri dengan fase V pada 20 & 27 Juli 2020.

Walaupun mungkin ada yang berasumsi bahwa ini jawaban atas permintaan Pak Jokowi sebelumnya "kurva corona harus turun akhir Mei dengan cara apa pun", tapi itu hanya asumsi. Sama saja dengan orang berasumsi apa yang menjadi dasar permintaan bapak presiden tersebut.

Mudah-mudahan bukan karena saling berasumsi, maka koordinasi antarlembaga dan pejabat pemerintah terkesan tidak nyambung dalam penanganan pandemik Covid-19 ini, bahkan terkesan kebijakan pemerintah mencla-mencle. Nah pertanyaan pentingnya, apakah 'New Normal' ini strategi yang tepat?

Mesti dilihat dulu kacamata apa yang dipakai pemerintah dalam menangani pandemik ini. Jelas dalam hal ini pemerintah menggunakan kacamata 'ekonomi' dalam menangani masalah 'kesehatan', walaupun tentunya pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi prosedur kesehatan Covid-19.

Kalau konsep 'New Normal' ini dilakukan dalam kondisi grafik corona virus yang sedang menurun mungkin agak masuk akal. Namun dengan kondisi grafik yang masih menanjak? Yang jelas tambahan utang sekitar 700 T yang berasal dari meningkatnya defisit anggaran dari 1,76 persen PDB menjadi 6,72 persen PDB untuk membiayai stimulus ekonomi guna memotong meluasnya pandemik akan menjadi sia-sia dengan diberlakukannya kehidupan "New Normal" dalam kondisi masih bertambahnya jumlah penderita Covid-19 secara cepat.

Akan lebih bagus dari awal pemerintah sudah melakukan 'New Normal' saja sehingga tidak perlu berutang begitu besar.

Kembali lagi, ini adalah sebuah pilihan bagi kepemimpinan di masa krisis. Cuma sebagai perbandingan, Brasil sebuah negara di Amerika Latin dengan iklim tropis sama dengan Indonesia dan jumlah penduduk sekitar 213 juta, tiba-tiba saja muncul menjadi negara peringkat ke-2 di dunia dengan jumlah positif Covid-19 sebesar 365.213 per Senin (25/5). Padahal pada awal April 2020, jumlah penderitanya hanya 6.000-an saja.

Semoga saja jumlah kasus kematian Covid-19 di Brasil yang mencapai 22.746 tidak terjadi di Indonesia. Meskipun kebijakan yang diambil presiden Jair Bolsonaro agak sedikit mirip, dengan menggunakan kacamata ekonomi, dalam menanggulangi masalah kesehatan. Namun presiden Brasil tersebut jauh lebih meremehkan pandemik Covid-19 yang terjadi di negaranya.

Semoga saja dengan kebijakan 'New Normal', ekonomi di Indonesia akan bangkit dan jumlah positif Covid-19 tidak akan bertambah lebih cepat karena 'imbauan' pemerintah untuk melaksanakan prosedur Covid-19 dengan masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat didasari kesadaran yang tinggi akan bahaya penyakit Covid-19 ini.

Semoga saja 'New Normal' ini tidak salah diterjemahkan oleh masyarakat yang dalam masa PSBB saja sudah 'berani' berdesakan di pasar hanya untuk membeli kebutuhan lebaran. Bahkan 465.582 kendaraan 'berani' meninggalkan DKI Jakarta area epicentrum pandemik Covid-19 pada H-7 sampai dengan H-1 lebaran 2020, padahal "mudik" sudah jelas dilarang walaupun "pulang kampung" masih diperbolehkan.

Hanya bisa dibayangkan jika 1 mobil yang keluar Jakarta, rata-rata berisi 3 orang maka ada sekitar 1,3 juta orang, jika 5 persennya (positif Covid-19, sekitar 5 persen dari yang dites) adalah positif Covid-19 tanpa gejala, maka silahkan dihitung potensi penyebarannya.

Walaupun jangan disamakan dengan di Amerika Serikat, 1 tukang cukur menularkan virus corona ke 91 orang pada saat bisnis dibuka. Karena Indonesia adalah negara tropis dan masyarakatnya sudah melakukan prosedur Covid-19 sesuai dengan 'imbauan' pemerintah, sehingga semoga saja rasio penyebarannya tidak sebesar kasus di Amerika Serikat itu.

Terlepas apa pun kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sebagai warga negara dan masyarakat yang bertanggung jawab sebaiknya kita tetap disiplin menjalankan protokol Covid-19 untuk melindungi diri sendiri, keluarga, juga orang lain.

Karena 'New Normal' bukan berarti kondisi sudah pulih, melainkan kita harus ekstrawaspada saat mencoba kembali beraktivitas seperti sediakala. Selain itu tentunya kita berharap kepada pemerintah untuk mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan (scientific based) dan mendahulukan unsur kesehatan dibandingkan unsur ekonomi, karena pada dasarnya pandemik Covid-19 adalah masalah kesehatan.

Waktu yang akan membuktikan. Semoga di Indonesia terjadi efektifitas kepemimpinan dalam masa krisis ini. Bukan malah sebaliknya, di Indonesia terjadi krisis dalam kepemimpinan. Semoga...

BACA JUGA:

OJK Resmi Akhiri Stimulus Restrukturisasi Kredit Covid-19

Fadel Muhammad Disebut Ikut Tagih Kekurangan Pembayaran Pengadaan APD

Ajie Arifuddin
Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat