Bank DKI Melekat Citra Pemprov DKI

Tentu perbankan kategori nonswasta ini telah memiliki pengalaman segudang aneka masalah terkait pengelolaan transaksi para stakeholder maupun nasabah. Baik perorangan maupun perusahaan, di antara berbagai produk layanan yang tersedia.

Meskipun demikian, pertumbuhan Bank DKI tak pelak terkait dengan pihak nonbank nonnasabah. Seperti pengadaan gedung, baik sebagai aset kepemilikan maupun persewaan dengan pihak kedua.

Sebuah kasus yang telah berlangsung cukup lama rupanya mewarnai pula perkembangan Bank DKI. Suatu hal yang tentunya dapat menjadi preseden terhadap kredibilitas kepercayaan publik akan integritas Bank DKI.

Apalagi hal itu menyangkut putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana tampak pada kasus yang terjadi antara Bank DKI dan Ham Sutedjo.

20 November 2008 adalah putusan PK MA yang bersejarah bagi Ham Sutedjo sebagai ahli waris The Tjin Kok, setelah penantian panjang sejak pengadilan tingkat pertama pada 6 Mei 2002 bergulir dengan menang di setiap tingkat pengadilan hingga MA.

Tetapi sejarah bagi Ham Sutedjo itu bukanlah kebahagiaan yang semestinya diperolehnya dengan mudah semudah pelayanan dari Bank DKI.

Ham Sutedjo masih harus melakukan perjuangan extra atas haknya itu hingga mencapai 18 tahun sejak kasusnya bergulir tahun 2002 silam.

Akankah Bank DKI legowo sebesar kepatuhan para nasabahnya membayar bunga bank atas fasilitas pinjaman yang diterimanya?

Pemakaian atau bila dapat disebut juga peminjaman gedung milik Kakek Ham Sutedjo oleh Bank DKI yang belum terbayarkan selama bertahun-tahun itu.

Dan dengan merujuk taat azas nasabah membayar bunga pinjaman kepada bank di atas, bukankah sangat terhormat dan berintegritas sebagai bank profesional bila kewajiban kepada Ahli Waris Ham Sutedjo diselesaikan.

Apalagi ini sebuah kepatuhan hukum yang sangat penting melekat maknanya, berapapun nilainya bagi sebuah bank kepercayaan milik pemprov pula dimata publik...

Adian Radiatus