Kekuasan, Kepemimpinan, Dan Keputusan

Sebuah keputusan perlu dilihat dan dipertimbangkan terkait dengan lingkup situasinya. Intisari kekuasaan adalah kebijakan. Di dalamnya keputusan diambil berdasar latar masalah yang dihadapi.

Pertanyaannya, apakah sebuah keputusan akan mampu memenuhi dan memuat semua kepentingan? Bisa saja, tetapi perlu ada penetapan prioritas.

Kita kembali ke basis pelajaran manajemen, daftar masalah dan keinginan sifatnya tidak terhingga, sementara sumber daya yang dimiliki untuk menyelesaikannya terbatas, maka susun daftar peringkat, mulai dari hal yang paling penting.

Keputusan diharapkan cepat dan tepat. Dalam aspek manajerial dimaknai efektif dan efisien. Meski keputusan telah diambil, tetapi masih ada ruang koreksi, yang menjadi sarana evaluasi kebijakan.

Karena itu, sebuah keputusan yang kemudian diterjemahkan sebagai kebijakan, bisa direvisi, serta dikoreksi. Konsekuensi dari kelambanan pengambilan keputusan adalah situasi kekosongan arah, menciptakan ketidakpastian. Terdapat risiko di sana.

Sikap Kebijaksanaan

Makna dari sebuah kebijakan, adalah memastikan terciptanya keadilan, serta melindungi hak publik. Bagaimana bila masyarakat majemuk? Pengambilan keputusan didasarkan pada kebermanfaatan meluas.

Kekuasaan itu elemen dasarnya adalah mempengaruhi. Bertrand Russell, 1938 dalam Kekuasaan: Sebuah Analisis Sosial dan Politik, mengungkapkan hal tersebut.

Legitimasi atas kekuasaan-power, ada dalam kewenangan-authority untuk melakukan pengaturan. Saat keputusan tidak mampu segera diambil, ada harga yang harus dibayar. Konsekuensinya bisa dikalkulasi sebagai opportunity loss.

Meski kebijakan bukan sekedar soal untung rugi, tetapi nilai kerugian itu pula yang menjadi tanggungan publik. Para pemimpin pemegang kuasa memiliki tanggung jawab di pundaknya.

Pada era modern, kekuasaan dibekali berbagai modalitas untuk membentuk aturan yang menciptakan ketertiban -rules and order. Demokrasi mengandaikan situasi yang cosmik penuh keteraturan.

Sementara itu, pada periode kekacauan-chaotik, perlu ada sikap kepemimpinan. Kebijakan dilandasi kebijaksanaan untuk melihat apa yang perlu dan penting untuk dilakukan, jangan terlambat. Asumsi utamanya kesementaraan dan kedaruratan.

Pilihan Bentuk

Upaya kekuasaan untuk mempersuasi dilengkapi dengan berbagai perangkat yang dimilikinya. Dari aparatus represif maupun ideologis.

Disini letak tantangannya, mempergunakan seluruh sumber daya kekuasaan, dengan maksud dan tujuan bagi kepentingan publik, bukan sekedar hitung-hitung politik. Kita kembali pada fungsi sesungguhnya kekuasaan-das sollen.

Selama ini praktik pragmatisme politik, membuat politik layaknya kubangan kotor sebagai realita-das sein. Pandemik mengarahkan kesejatian politik pada pokoknya, yakni kepentingan serta keutamaan publik.

Tidak lagi menjadi terlalu signifikan, apakah lockdown atau karantina wilayah diperdebatkan sebagai diksi, yang dibutuhkan adalah aksi cepat. Kerja virus yang cepat, harus diantisipasi dengan keputusan dinamis.

Data dan seluruh perangkat ada di tangan kekuasaan, pilihan harus segera diambil dengan pertimbangan matang. Pada situasi sulit, kepemimpinan hadir sebagai tauladan-role model.

Kita memiliki waktu untuk melakukan evaluasi atas negara-negara yang telah terlebih dahulu melakukan tindakan nyata. Prinsipnya, kehilangan nyawa adalah tragedi, sementara ekonomi hanya angka statistik.

Banyak pilihan bentuk yang bisa dijadikan sarana refleksi, berkaca dari kekacauan di India, ketatnya pengawasan di China, serta kemampuan pengetesan massal di Korea Selatan. Jangan ragu-ragu.

Prioritas utama kali ini, adalah soal nyawa dan penghargaan serta perlindungan atas hak hidup warga. Kita jelas membutuhkan sosok dan figur yang bisa dipercaya.

Masih minim pembicaraan tentang sumbangsih sukarela para pejabat, untuk bersama menanggung derita. Sebaliknya, kita justru disuguhi dengan drama, untuk mendahulukan pemeriksaan dibandingkan publik. Belum menyoal janji menyumbang gaji.

Reputasi para petinggi negeri, dipertaruhkan pada situasi kali ini. Akankah mereka bersedia mengorbankan diri, atau justru mengorbankan publik demi kepentingannya sendiri? Kita menanti.

Yudhi Hertanto
Mahasiswa program doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid.