Di India seorang penguasa seperti raja adalah representasi dewa.
Waktu Amangkurat I berkuasa ia mencukur rambut satu kali dalam setahun. Tetapi kalau ia memotong rambut, seluruh rakyat harus mencukur rambut gondrong.
Para algojo akan berpatroli. Kalau ternyata ada lelaki yang masih berambut panjang, ia akan divonis sebagai pembangkang. Para algojo Amangkurat akan memasang helm besi panas di kepala lelaki tersebut sebagai hukuman.
Esensinya, semua kekuasaan otoriter yang anti demokrasi pada dasarnya hanya dapat berfungsi atas dasar ketakutan rakyat dan dengan melakukan teror kepada rakyatnya sendiri.
Di dalam kekuasaan yang feodal kekayaan kerajaan juga dianggap sebagai milik pribadi penguasa.
Itulah misalnya menteri dengan mental neoliberal-kolonial-feodal seperti Sri Mulyani seenaknya mau jual aset bangsa untuk biaya pindah ibu kota.
Dalam prakteknya nanti, gedung-gedung pemerintah, seperti kantor-kantor kementerian di sekitar Monas bisa dijual Sri Mulyani kepada para taipan dengan harga murah.
Sri Mulyani yang mengaku sakit perut saat harus merealisasikan janji-janji kampanye Presiden Jokowi adalah contoh menteri tidak kreatif, yang kemampuannya hanya mengutang secara ugal-ugalan dengan bunga tinggi dan menjual aset negara secara merugi, seperti penjualan aset-aset BLBI.
Di tangan menteri keuangan yang disebut Anwar Nasution sebagai “menteri dengan modal batok kelapa†ini, utang pemerintah sekarang tumbuh rata-rata 20 persen per tahun, sedangkan pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) hanya 5 persen setiap tahun. Ini berarti utang pemerintah tumbuh 4 kali lebih cepat dari pertumbuhan PDB.
Anggaran pembayaran bunga utang tahun 2020 mencapai Rp 295 triliun. Sedangkan pembayaran pokok utang Rp 351 triliun. Total pokok dan bunga utang Indonesia kini mencapai Rp 646 triliun.
Di jurusan lain rakyat umumnya juga mengeluh sekarang cari uang susah.
Ini karena sebagian besar uang disedot oleh Sri Mulyani untuk membeli Surat Utang Negara (SUN). Tahun lalu kredit hanya tumbuh sekitar 7 persen. Biasanya kalau ekonomi normal tumbuh sekitar 15-18 persen. Inilah pengetatan yang membuat ekonomi semakin susah dan daya beli merosot.
Dengan mengaku kerap sakit perut saat harus merealisasikan janji kampanye Pilpres Jokowi, bermakna bahwa Sri Mulyani duduk di kabinet hanya untuk sekedar privilege.
Banyak hal yang sebenarnya tidak mampu dia lakukan, dan untuk mempertahankan kedudukan (sebagaimana dilakukan oleh para menteri di kabinet Jokowi saat ini), ia pun membangun berbagai macam pencitraan. Mulai dari klaim sesat seperti mendisain gelar “menteri terbaik†dan sebagainya.
Sri Mulyani menjadi bagian dari masalah, bagaikan banjir bandang yang akan menyeret pemerintahan Jokowi ke dalam prahara kehancuran.
Penulis adalah wartawan senior
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: