Reaktualisasi Jalan Politik Pengabdian PAN

Politik sebagai jalan pengabdian adalah komitmen yang disampaikan secara berulang oleh Bang Zul, dalam satu kesempatan yang dikutip oleh media. Bang Zul menyatakan bahwa menjadi Ketua MPR RI adalah puncak perjalanan karirnya dan menjadi bagian takdir yang tak pernah direncanakannya sama sekali.

Oleh karena itu jika memang para pendiri, tokoh dan kader-kader partai memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk memimpin partai, maka tidak ada pilihan lain kecuali menjadikan amanat itu sebagai jalan terakhir politik pengabdian untuk melakukan perubahan sistem, kultur dan karakter berpartai. Tujuannya agar PAN menjadi lebih baik dan berkembang, serta tak selalu berada pada peringkat 5 besar pada setiap kontestasi pemilu.

Teks dan wacana yang ditampilkan Bang Zul sungguh menarik, karena di dalamnya menegaskan makna politik sebagai sebuah pengabdian, politik sebagai dedikasi hidup kepada Tuhan, kader, dan seluruh konstituen Partai.

Ikrar politik sebagai pengabdian itu, saat ini patut kita renungkan kembali di tengah mulai tumbuhnya kekecewaan terhadap gejala stagnasi hingga disorientasi komitmen untuk merealisasikan agenda-agenda perubahan, seperti komitmen atas transparansi, dan berjalannya mekanisme serta tata kelola yang baik dalam pengambilan keputusan organisasi.

Padahal, komitmen sebagai dedication of life, mensyaratkan pemahaman bahwa tokoh kandidat akan berdiri bersama kehendak para stakeholder dan kader untuk melakukan perubahan sebagai poros utama politik.

Sebuah poros politik, yang didalamnya terbersit kepercayaan bahwa keberlangsungan tatanan kekuasaan yang adil membutuhkan dukungan kekuatan bersama kader untuk menghadapi hambatan dan sandera politik maupun belenggu oligarki untuk memenuhi janji dan komitmen politiknya.

Seruan Bang Zul kala itu memunculkan optimisme dan harapan baru, dengan menekankan politik sebagai pemenuhan kehendak kader atas perubahan sesungguhnya adalah antitesa dari karakter politik yang masih melekat di Indonesia saat ini, yang meletakkan laku politik semata- mata sebagai ajang negosiasi maupun pertarungan kepentingan di kalangan aliansi-aliansi elite politik dominan.

Suatu negosiasi dan pertarungan, untuk memperoleh dan mempertahankan otoritas kekuasaan dan kemakmuran, maupun penciptaan politik patronase berbasis material, sekaligus berbasiskan penguasaan dan pemanfaatan otoritas dan sumber daya publik.

Dalam konteks kepemimpinan partai saat ini, kepercayaan akan kekuatan kolektif kader sebagai sumber daya politik untuk menghadapi segenap hambatan politik agaknya tengah redup. Oleh karenanya mesti dinyalakan kembali.

Berlangsungnya indikasi malpraktik kekuasaan yang berlangsung dan berkelindan dalam mekanisme pengambilan keputusan organisasi adalah contoh kasus yang cukup terang. Keresahan kader atas indikasi tertutup dan tidak prudent-nya pengambilan kebijakan dengan mengabaikan respons secara organisasional adalah perwujudan dari fenomena kekecewaan di atas.

Di sisi lain, keresahan di atas telah semakin membuat tak kongruennya bangunan citra PAN dengan yang pernah digaungkan sebelumnya agar berpolitik tanpa gaduh. Alih-alih malah semakin memperlihatkan bahwa pengambil kebijakan partai saat ini lebih mempersepsikan politik tak lebih sebagai upaya membangun keseimbangan politik elite dan mengabaikan kehendak kader terhadap perubahan sebagai tujuan laku serta modal politik utama untuk
mempertahankan wibawa kekuasaan.

Sepertinya hal yang patut direnungkan kembali adalah citra PAN sebagai partai reformis dan berazaskan akhlak politik berlandaskan moral agama dengan menghargai harkat dan martabat kemanusiaan serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan dan keadilan itu.

Hari ini mesti berdiri tegak kembali bersama antusiasme dukungan pendiri, tokoh, dan segenap kader yang telah jenuh dengan suasana elitisme politik yang terbangun selama ini. Kader pun lalu menginginkan perubahan karakter kekuasaan dan kepemimpinan yang lebih berpihak pada agenda perubahan.

Figur kandidat Ketua Umum PAN musti mencerminkan harapan kader akan terwujudnya politik yang lebih baik, alih-alih sebagai penyambung suara kemapanan elite politik. Kesadaran awal terhadap kandidat Ketua Umum PAN sebagai ikon PAN yang mendambakan sebuah perubahan politik ketimbang figur politisi yang melengkapi oligarki kekuasaan adalah hal penting.

Dengan kesadaran akan pemahaman politik di atas, maka siapapun kandidatnya akan menyadari bahwa kuat dan lemahnya sumber daya kekuasaannya sangat bergantung pada dukungan kader terhadap inisiatif yang ia bangun. Pandangan itu penting daripada pembentukan konsesi-konsesi politik elite yang selalu berubah-ubah sesuai dengan logika pragmatis kepentingan.

Hanya dengan keyakinan untuk membangun kembali kekuatan kolektif akar rumput sebagai sumber daya politik utama untuk merealisasikan agenda perubahan, maka wibawa partai dapat terselamatkan. Tentu saja melalui dukungan dan partisipasi pemangku kepentingan partai di tengah belenggu kepentingan dari kalangan elite politik yang menghalangi pelaksanaan agenda-agenda reformis di tubuh PAN.

Meski tampilnya sebagian stakeholder dan kader saat ini sebagai bentuk gugatan, titik cerah tidak sepenuhnya hilang. Seruan menempatkan politik sebagai pengabdian masih tetap tumbuh bersemi dan muncul dalam dimensi lain wajah politik kita. Proses regenerasi politik mesti terus berjalan pada arah yang tepat seturut dengan nilai nilai kemajuan.

Di tengah kegusaran kader atas dinamika politik kekuasaan yang enggan berubah dari karakter elitismenya, saat ini kita hanya bisa berharap, agar sikap optimisme di kalangan kaum muda untuk menjadikan jalan politik sebagai panggilan pengabdian yang sedang tumbuh dan bersemi tak cepat kembali layu hanya dalam tempo hitungan hari dan bulan hingga pasca kepemimpinan baru DPP PAN 2020-2025 hasil dari Kongres V 2020 yang akan datang. Wallahu’alam bi shawab.

M Windiarto Kardono
Penulis adalah Wasekjen DPP PAN