Catatan Syahrul E. Dasopang: HMI Yang Saya Alami

Rabu, 22 Januari 2020, 22:38 WIB

Syahrul Efendi Dasopang/Ist

SAYA tidak pernah masuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Dipo sejak dari LK 1 hingga LK 3. Bahkan HMI Dipo sangat asing bagi saya dikarenakan banyak faktor, antara lain, kampanye anti HMI Dipo yang begitu kuat pada saatsaya aktif penuh di dalam HMI MPO di tahun 1998-2009.

Namun dampak terpenting dari pengalaman unik saya itu, walaupun saya membaca buku-buku Cak  Nur, tetapi sebenarnya pemikirannya tidak akrab bagi saya. Kemungkinan oleh dampak dari "kampanye" anti Dipo yang terpapar dalam kesadaran saya.

Itulah sebabnya, ketika Cak Nur ternyata pernah menulis dengan judul "20 Tahun HMI Berjuang", tulisannya terasa mengejutkan bagi saya. Mungkin karena sebenarnya Cak Nur masih jauh dari akrab dalam kesadaran historis ke-HMI-an saya, sebagai anak kader besutan Khittah Perjuangan, bukan NDP. Itu yang saya rasakan.

Melanjutkan perihal catatan tadi, dulu saya ditanamkan kesadaran dan saya terima, bahwa HMI MPO itu, identitas keislaman-kemahasiswaan, sehingga dalam pandangan saya HMI MPO sangat sakral.

Entah transmisinya yang keliru apa bagaimana, tetapi hal itu membentuk pandangan dan kesadaran saya terhadap dualisme HMI. Tentu saja berangkat dengan cara pandang dan pemahaman tersebut, saya hanya melihat HMI MPO-lah yg pantas diperjuangkan.
Lalu dengan mengalir saya mengabdikan diri bagi perjuangan HMI MPO, baik dalam aktivitas perkaderan maupun aktivitas struktural hingga sampai menjadi Ketua PB HMI 2007-2009.

Beberapa bacaan yang mempengaruhi saya sejak awal terkait cara pandang ke-HMI-an saya ialah buku Rusli Karim tentang HMI MPO; Suharsono, HMI, Pemikiran dan Masa Depan; Bang Imad, Kuliah Tauhid, Endang Saefuddin Ansari, Wawasan Islam, Piagam Jakarta; dan buku-buku Amien Rais.

Sampai sejauh itu, saya lebih berminat menyimak corak pemikiran mereka di atas itu ketimbang pemikiran Cak Nur, Gus Dur, Djohan Efendi, dan sewarnanya.
Hal itu saya sadari akibat pengaruh cap liberalisme yang disematkan kepada tokoh-tokoh tersebut, yang wujudnya dalam pemahaman saya: mengkhianati Islam. Tentu pemahaman saya di zaman itu.

Karena itu sebanyak mungkin saya tekuni pemikiran-pemikiran keislaman yang dapat bermanfaat untuk meruntuhkan basis logika penganut aliran pemikiran liberalisme Islam. Dan pada waktu itu juga, diterbitkanlah oleh Paramadina, sebuah buku: Liberal Islam The Source Book.

Tentu saja hal itu semakin melecut saya untuk mendalami spektrum pemikiran Islam yang berkembang saat itu. Tapi saya akui, salah satu motifnya, tidak suka dengan corak pemikiran liberal tersebut yang saya anggap mengkhianati Islam dari dalam. Dan, ini yang saya minta ampun kepada Allah. Saya melihat Cak Nur berada di dalamnya. Maklum waktu itu masih hijau.

Untuk dedikasi penjelajahan dan pergulatan pemikiran tersebut, saya berhasil mengedit sebuah buku, yang basis dialektikanya adalah isu yang dipertarungkan oleh dua golongan pemikiran keislaman tersebut. Buku tersebut diterbitkan oleh PT. Erlangga. Judulnya Perempuan, Agama dan Moralitas: Antara Nalar Feminis vs Islam Revivalis.

Buku itu mengekspos sekitar pertarungan paradigmatik antara liberalisme dan revivalisme, yang menurutku dimenangkan oleh Hibah Rauf Izzat. Bukan Nawal Al-Sa'dawi, sastrawati Mesir yang terkenal menulis novel, Perempuan di Titik Nol.

Apa yang hendak saya utarakan adalah bahwa saya begitu serius menganggap partisipasi aktif saya di dalam HMI MPO, dan menganggapnya hampir sakral. Waktu itu.

Karena pengaruh dari stereotiping HMI Dipo yang liberal dan label Cak Nur yang berada di garis HMI Dipo, maka saya merugi tidak mengetahui secara lebih jauh dan komprehensif perjalanan pemikiran Cak Nur di HMI. Saya sudah terstop sendiri untuk maju mempelajari sejarah Cak Nur akibat stereotiping dan labeling yang saya ceritakan tadi itu.

Memang itulah ruginya jika terkena pengaruh stereotiping dan lebeling. Seseorang akan terhenti dan tidak punya kesempatan yang lebih jauh untuk menjelajahi dan memahami orang lain.

Seperti artikel dipostingan sebelumnya itu, 20 Tahun Perjuangan HMI, yang ditulis oleh Cak Nur di Panjimas pada 1967, sama sekali tidak saya sangka pernah ada. Artikel Cak Nur itu sangat revivalistik-fundamentalistik. Jauh dari kesan modernis, apalagi liberal.

Bahwa saya pernah mendengar Cak Nur disebut sebagai Natsir Muda, ya, tapi hanya sekadar itu. Namun pembuktian kesesuaian pemikiran mereka, Cak Nur dan Natsir, belum pernah saya temukan, hingga saya baca artikel di atas.

Yang kedua, dulu saya di antara yang memandang bahwa berdirinya eksistensi HMI MPO itu merupakan suatu yang sakral. Dan begitulah yang tertanam dalam kesadaran dan pemikiran saya, sampai saatnya saya berinteraksi dengan senior-senior seperti Lukman Hakim Hassan, Imron FS, sekadar memberi contoh, kesan saya itu menjadi pudar.

Mereka biasa-biasa saja. Santai. Memperlakukan keberadaan positioning HMI MPO tidak sedramatik dan seidealis yang saya bayangkan sebelumnya. Entah persepsi saya ini mewakili banyak orang di generasi saya atau tidak, tidak saya tahu lagi.

Nah, ketika tadi Mas Chaeron (Pendiri HMI MPO) pun bilang bahwa HMI MPO itu hanya panitia adhock, makin yakinlah saya akan kekeliruan persepsi saya sebelum itu. Dan untuk itulah saya membawa-bawa teori challenge and response sebagai dalil atas kemunculan eksistensi HMI MPO. Bukan lahir di atas dalil by design dan sophisticated. Singkatnya, reaksi spontan.

Begitulah waktu berjalan dengan apa yang saya bawa mengenai idealisasi saya terhadap HMI MPO.

Berangkat dari sikap konsisten memandang HMI MPO sebagai alat perjuangan umat Islam di Indonesia, maka akhirnya saya sampai pada ayunan langkah isu Islah HMI yang terjadi pada masa kepengurusan di PB HMI 2007-2009.

Saya dalam peristiwa itu, bukan dalam posisi, defensif. Malahan inisiatif. Dengan maksud sederhana saja, yaitu mengakhiri suasana ambivalensi sikap terkait realitas duo HMI dengan ekses perasaan saling memusuhi, tepatnya bersaing tidak sehat.

Walhasil, poin-poin kesepakatan itu saya susun sendiri. Dengan saling pengertian, bahwa kesepakatan itu bukan mengeliminasi salah satu HMI (MPO atau Dipo). Isi kesepakatannya pun dirancang normatif saja. Adapun partner saya, yaitu Fajar Zulkarnaen, Ketua PB HMI Dipo, hampir tak memberi koreksi. Mungkin dia insyaf, bahwa poinnya memang normatif, tetapi setidaknya memiliki implikasi pendekatan yang lebih formal antar dua kubu HMI.

Bukti-bukti draf rancangan poin-poin kesepakatan itu masih saya simpan dengan baik, dimana merupakan hasil tulis tangan saya. Dokumennya insya Allah aman.

Demikian catatan saya tentang HMI MPO dari sudut sebagai mantan sekaligus partisipan aktif selama ini.

Syahrul Efendi Dasopang

Penulis adalah Mantan Ketua Umum PB HMI MPO 2007-2009

Kolom Komentar


Video

#KamiMasihAda Pemkot Fasilitasi Launching Album 30 Musisi Semarang

Kamis, 24 September 2020
Video

Tanya Jawab Cak Ulung - Ancaman dan Peluang Pilkada

Kamis, 24 September 2020

Artikel Lainnya

Kecuali Ada Regulasi Baru, PAW Adalah Hak Partai Politik
Publika

Kecuali Ada Regulasi Baru, P..

25 September 2020 06:11
Pemerintah Harus Melayani
Publika

Pemerintah Harus Melayani

24 September 2020 23:35
Pemimpin Kita Versus Presiden Uganda Dan Presiden Ghana
Publika

Pemimpin Kita Versus Preside..

24 September 2020 13:08
Sejarah Dan Perkembangan Pilkada Di Indonesia
Publika

Sejarah Dan Perkembangan Pil..

24 September 2020 02:53
Peringati Kebiadaban PKI Dengan Inovasi Kreatif
Publika

Peringati Kebiadaban PKI Den..

23 September 2020 18:51
BRI Kenakan Biaya  Rp 125 ribu Setiap Transaksi Non Nasabah
Publika

BRI Kenakan Biaya Rp 125 ri..

23 September 2020 12:00
Rezim Nekad Dan Tuli
Publika

Rezim Nekad Dan Tuli

23 September 2020 09:42
Surviving the Business in Pandemic
Publika

Surviving the Business in Pa..

22 September 2020 19:06