APBN Krisis Pendapatan, Sebaiknya Pembangunan Ibukota Baru Ditunda

Realisasi APBN 2019 mengalami krisis pendapatan negara, karena rasio pendapatan negara hanya sebesar 12,20 persen dari PDB atau yang terendah setelah krismon.

Akibatnya, APBN semakin tergantung pada utang dan tanpa utang APBN kolaps. Karena itu, pembangunan ibukota baru yang sebagian anggarannya dari APBN sebaiknya ditunda. Mengapa?

Pertama, realisasi APBN 2019 menglami shortfall (kekurangan pendapatan) sebesar Rp. 207,9 triliun dari target Rp. 2.165,1 triliun sehingga pendapatan negara hanya sebesar Rp. 1.957,2 triliun.

Namun, jika tidak ada setoran surplus Bank Indonesia yang sebelumnya tidak pernah terjadi sebesar Rp. 30,09 triliun, shortfall akan naik menjadi Rp. 237,99 triliun.

Akibatnya, realisasi pendapatan negara APBN 2019 turun menjadi sebesar Rp.1.927,11 triliun atau lebih rendah dari realisasi pendapatan negara APBN 2018 sebesar Rp.1,943,67 triliun.

Realitas fiskal tersebut akan membuat pendapatan negara APBN 2020 mengalami shortfall, diperkirakan minimal sebesar Rp. 150 triliun sehingga realisasi pendapatan negara menjadi sebesar Rp. 2.083,2 triliun dari target Rp. 2.233,2 triliun.

Dan, jika perkiraan itu benar, maka rasio pendapatan negara APBN 2020 sebesar 11,93 persen dari PDB merupakan rekor terendah baru setelah krismon.

Kedua, sebanyak 135 juta dari penduduk indonesia masuk dalam kelompok warga miskin (miskin dan rentan miskin) Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan.

Karena itu, sejatinya anggaran belanja negara yang terbatas harus digunakan untuk meningkatkan anggaran jaring pengaman sosial dan pembangunan sumber daya manusia serta pembangunan infrastruktur prioritas.

Sebab itu, pembangunan ibukota baru sebaiknya ditunda karena tidak menguntungkan bagi warga miskin. Mungkin, yang diuntungkan para oligark jika terjadi pembebasan lahan ribuan hektar yang dikuasai oleh mereka.

Dan, jika itu terjadi maka inilah drama Indonesia, pada awalnya negara memberikan hak guna usaha kepada para oligark, kemudian ketika membutuhkan negara membeli dari mereka dengan uang dari hasil utang.

Yusuf A.R.
Penulis adalah pemerhati ekonomi politik, mantan aktivis KAPPI.